INDONESIAONLINE – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Prof Dr Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa kontestasi pilkada yang sudah dimulai pasca-penetapan nomor calon kepala daerah hingga November 2024 tidak boleh mengganggu layanan publik. Khususnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
“Arahan Presiden (Joko Widodo) sangat jelas, bahwa semua program prioritas, termasuk layanan publik dan pemerintahan di pusat dan daerah, harus tetap berjalan dan diselesaikan secara tuntas menjelang transisi pemerintahan, termasuk implementasi MPP dan MPP digital di daerah,” ungkap Rumadi dalam verifikasi lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jember, Jawa Timur, Senin (23/9) lalu.
MPP adalah program one stop service layanan publik yang saat ini sudah hadir di lebih dari 209 daerah. Diharapkan akan bertambah 139 daerah lagi yang menerapkan MPP digital.
Rumadi melanjutkan, pada verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) ke MPP Jember, sudah terdapat lebih dari 207 layanan publik dari 20 instansi pemerintah yang bergabung dalam MPP. Antara lain, layanan pertahanan, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan, dan layanan perizinan lewat OSS. Hal ini tentu akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang nyaman, efektif, cepat, dan disertai dengan kepastian standar layanan.
Ia turut mengimbau kepada para pemangku kepentingan agar dapat bekerja secara profesional di tengah kontestasi Pilkada 2024 ini. “Pesta demokrasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama,” kata Rumadi.
Hasil verlap (verifikasi lapangan) ini, sambung Rumadi, telah menunjukkan bahwa di tengah kontestasi pilkada yang sudah menghangat, layanan publik tetap berjalan baik dan tidak terganggu.
“Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan melalui MPP ini terbukti direspons baik oleh publik dan juga berdampak langsung pada investasi sehingga harus terus dilanjutkan,” pungkasnya. (red/hel)
