INDONESIAONLINE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kurang lebih sebesar Rp 7-8 triliun.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan lahan bagi para investor di IKN seperti amanat Presiden Joko Widodo.
“Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun. Tapi ada tambahan-tambahan baru. Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan,” tutur Isa di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Isa juga memperkirakan PUPR masih akan meminta tambahan lagi karena besaran anggaran yang diajukan tersebut ternyata belum final dan belum dikalkulasikan secara rinci, sehingga belum ditentukan apakah anggaran tersebut telah cukup atau perlu ditambah. “Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa tidak, belum final,” tuturnya.
Sebelum itu, Suharso Monoarfa selaku menteri lerencanaan lembangunan nasional (PPN) mengatakan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 23,6 triliun. Anggaran terbesar berada pada pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 20,8 triliun yang digunakan untuk pembangunan istana dan kompleks perkantoran.
Di kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengatakan bahwa fokus pembangunan IKN 2023 berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Anggaran yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan saluran air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
Tak berhenti di situ. Basuki Hadimuljono juga telah menghubungi Sri Mulyani Indrawati selaku menteri keuangan RI dalam rangka mempercepat terkait kebutuhan anggaran pembangunan IKN ini. (bln/hel)