INDONESIAONLINE – DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Malang tak hanya fokus mengurusi kebersihan dan keindahan. Atensi khusus pun diberikan DLH terkait judi online (judol). DLH tidak ingin praktik judi online dilakukan para pegawainya.
Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya antisipasi agar para ASN dan pegawai DLH tidak terpapar judol.
Rahman mengaku pihaknya telah membuat sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk pakta integritas di lingkungan DLH Kota Malang. Dalam hal ini kaitannya agar tidak bermain judi online, baik di lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
“Judi online ini sudah mewabah di mana-dimana. Semua orang ingin kaya mendadak. Namun saya berharap, anggota ASN maupun non-ASN di lingkungan DLH ini betul-betul memerangi judi online ini,” tandas Rahman.
Dengan adanya pakta integritas tersebut, Rahman berharap jajaran ASN maupun non-ASN di lingkungan DLH Kota Malang benar-benar tidak termasuk kalangan pelaku judi online.
Tetapi, Rahman menyadari bahwa sejauh ini beban kerja di DLH Kota Malang semakin banyak dan padat. Oleh karena itu, ia yakin selama di dalam lingkungan kerja, tidak ada pegawai yang bermain judi online. Bahkan, menurut Rahman, untuk membuka handphone saja, pegawai DLH tidak punya waktu panjang karena beban tugas yang padat dan bertambah.
“Dengan beban tugas kerja yang padat ini, saya rasa teman-teman jarang buka handphone yaa. Apalagi sampai bermain judi online,” ungkap Rahman.
Sebelumnya, seluruh ASN setingkat kepala OPD (organisasi peraggkat daerah) di Kota Malang telah berikrar agar tidak terpapar judi online. Hal itu dipimpin Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada apel di depan Balai Kota Malang beberapa waktu lalu.
Di situ, orang nomor satu di Pemkot Malang itu melakukan pengecekan secara random kepada kepala OPD. Dan hasilnya, tidak ada satu pun handphone yang terpapar judi online.
Seperti diketahui, praktik judi online merebak ke hampir semua kalangan, termasuk pegawai pemerintahan. Karena itu, judi online menjadi perhatian serius pemerintah untuk diberantas. (hes/hel)
