TNI Tegaskan Patuh pada Kebijakan Negara Terkait Wacana Perubahan Struktur Polri

Hariyanto menegaskan bahwa TNI menghormati setiap diskusi publik mengenai perubahan tersebut, namun tetap berpegang pada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.

“TNI menghormati setiap wacana atau diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri. TNI berpegang kepada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi,” ujarnya.

Ia menekankan koordinasi antara TNI dan Polri berjalan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. TNI, kata Hariyanto, akan selalu mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah, termasuk Menteri Pertahanan sebagai pembina utama bidang pertahanan.

“Koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas nasional. Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antarlembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara,” tegasnya.

Wacana perubahan struktur Polri, yang semula berada di bawah Presiden, menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau bahkan Panglima TNI, muncul setelah anggota DPR RI Deddy Sitorus menyatakan fraksinya tengah mengkaji wacana tersebut.

Namun, usulan ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengingatkan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi UUD 1945.

“Usulan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan semangat Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD Negara RI 1945,” kata Hendardi.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menilai gagasan menempatkan Polri di bawah TNI sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi dan pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri.

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” tegas Anam.

Ia mengingatkan pentingnya pemisahan yang jelas antara lembaga pertahanan dan lembaga penegak hukum yang dicapai melalui reformasi.