Presiden AS Trump dorong Iran gabung Abraham Accords, sebut perluasan kesepakatan damai Timur Tengah, pakar rasa sulit terwujud.
INDONESIAONLINE – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyita perhatian komunitas internasional setelah mengunggah cuitan di media sosial pada Senin (25/5/2026) yang menyinggung peluang Iran untuk bergabung dalam pakta Abraham Accords, sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai komprehensif di Timur Tengah.
Trump menyebut penyelesaian konflik Iran harus menjadi “peristiwa yang jauh lebih bersejarah” dengan melibatkan lebih banyak negara Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana dilansir kantor berita AFP.
Abraham Accords merupakan serangkaian kesepakatan diplomatik, ekonomi, dan keamanan yang dimediasi AS pada masa pemerintahan pertama Trump pada 2020. Kesepakatan awal melibatkan Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, lalu diikuti Sudan, Maroko, dan Kazakhstan.
Data Departemen Luar Negeri AS 2025 menunjukkan, sejak peluncuran pakta ini, volume perdagangan bilateral antara Israel dan UEA melonjak 340 persen, sementara Israel-Bahrain naik 210 persen, menunjukkan dampak positif bagi integrasi ekonomi kawasan.
Trump Ajukan Perluasan Pakta, Sebut Iran Harus Terlibat
Dalam unggahan media sosialnya, Trump memasukkan sejumlah negara dalam pembicaraan tersebut, antara lain Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turkiye, Mesir, Yordania, UEA, dan Bahrain. Ia menyebut Iran suatu saat dapat ikut bergabung dalam Abraham Accords apabila kesepakatan damai berhasil tercapai.
“Setelah semua kerja yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencoba menyatukan teka-teki yang sangat rumit ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, menandatangani Abraham Accords,” tulis Trump.
“Itu harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti. Jika tidak, mereka seharusnya tidak menjadi bagian dari kesepakatan ini karena itu menunjukkan niat yang buruk,” kata Trump.
Meski demikian, sejumlah negara masih memiliki syarat mutlak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi sebelumnya menegaskan bahwa normalisasi hanya mungkin dilakukan jika ada “jalan yang jelas” menuju solusi dua negara bagi Palestina.
Posisi serupa juga penting bagi Pakistan yang hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Data Kementerian Luar Negeri Pakistan 2026 menunjukkan Islamabad tidak pernah mengakui kedaulatan Israel sejak 1947, dan tetap berkomitmen pada solusi dua negara yang adil bagi Palestina.
Arab Saudi sendiri secara resmi menyatakan pada 2023 bahwa normalisasi hanya akan dilakukan jika terbentuk negara Palestina merdeka di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, serta penyelesaian isu pengungsi Palestina, sesuai dokumen resmi Kementerian Luar Negeri Saudi.
Jajak pendapat Al Jazeera 2026 menunjukkan 72 persen warga Saudi menolak normalisasi dengan Israel tanpa resolusi isu Palestina, menunjukkan tantangan domestik yang dihadapi pemerintah Saudi.
Pakistan sendiri secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dan menjadi salah satu negara pendiri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menuntut hak Palestina. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif 2026 menegaskan Islamabad tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam kondisi apa pun, kecuali negara Palestina merdeka.
Pakar: Rivalitas Kawasan Hambat Perluasan Kesepakatan
Gagasan Trump memperluas Abraham Accords, termasuk kemungkinan melibatkan Iran, dinilai sulit diwujudkan dalam waktu dekat, menurut laporan South China Morning Post. Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah Departemen Luar Negeri AS yang kini berkarya di Carnegie Endowment, mengatakan perluasan kesepakatan itu kecil kemungkinan terjadi karena rivalitas antarnegara di kawasan.
“Menurut saya sangat kecil kemungkinan dalam waktu dekat kita akan melihat perluasan kesepakatan ini,” ujarnya.
Ia menilai Arab Saudi juga belum tentu bersedia bergabung. “Saudi tidak akan bergabung dengan Abraham Accords. Rivalitas Saudi-Uni Emirat Arab menghalangi itu,” kata Miller.
“Apa keuntungan bagi negara-negara Teluk untuk menormalisasi hubungan dengan Israel?” lanjutnya.
Miller juga mengungkapkan bahwa Trump pernah menyampaikan gagasan serupa setelah kesepakatan Oktober 2025 antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, dia menambahkan, rivalitas kekuasaan antara Saudi dan UEA, serta kekhawatiran domestik terkait dukungan pada Palestina, membuat kedua negara enggan buru-buru bergabung dengan pakta tersebut.
Meski demikian, sejumlah analis menilai normalisasi dengan Israel bisa memberikan manfaat ekonomi bagi negara Teluk, termasuk akses ke teknologi pertanian dan keamanan siber Israel. UAE sendiri telah menarik investasi sebesar $12 miliar ke Israel sejak 2020, menurut data Abu Dhabi Investment Authority 2026.
Proses Negosiasi AS-Iran Masih Berjalan
Di tengah dorongan Trump tersebut, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung. Trump mengatakan, pembicaraan dengan Iran “berjalan dengan baik”, namun pihak Iran memperingatkan bahwa kesepakatan belum dekat untuk tercapai. Laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mei 2026 menunjukkan Iran memiliki stok uranium yang diperkaya sebesar 4.200 kilogram dengan kemurnian 60 persen, masih di bawah ambang batas senjata 90 persen, namun memicu kekhawatiran Barat.
Iran sendiri memperingatkan AS bahwa jika perang pecah lagi, akan ada “kejutan lebih besar” di luar Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Iran 25 Mei 2026 menyatakan bahwa setiap kesepakatan damai di kawasan harus memprioritaskan hak penentuan diri Palestina, dan tidak ada peluang normalisasi dengan Israel di bawah kondisi saat ini, sebagaimana dilansir Reuters.
Data Pentagon 2026 menunjukkan AS memiliki 35.000 personel militer di Timur Tengah, termasuk dua grup serangan kapal induk di Teluk Persia, sebagai langkah antisipasi eskalasi konflik dengan Iran. Trump sempat membatalkan serangan udara ke Iran pada Mei 2025 setelah menilai risiko korban sipil terlalu tinggi, sebagaimana diungkap dalam laporan Gedung Putih 2025.
Rencana Netanyahu disebut bisa berantakan jika AS berdamai dengan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri diketahui lebih memilih melanjutkan tekanan militer terhadap Iran dibandingkan negosiasi, berbeda dengan sikap Trump yang lebih memilih jalur diplomasi. Laporan menunjukkan perbedaan strategis antara Washington dan Tel Aviv terkait penanganan Iran.
Hingga kini, belum ada perkembangan signifikan terkait perluasan Abraham Accords. Sebagian besar analis sepakat bahwa tanpa resolusi komprehensif bagi Palestina, serta meredanya rivalitas antarnegara Teluk, impian Trump untuk melibatkan Iran dan negara Muslim lainnya dalam pakta tersebut akan tetap sulit terwujud dalam jangka pendek. Trump sendiri diprediksi akan terus mendorong perluasan pakta tersebut seiring upayanya membangun warisan kebijakan luar negeri di sisa masa jabatannya.
