UIN Maliki Malang menyiapkan 22 prodi ikuti akreditasi internasional ACQUIN Jerman guna perkuat mutu akademik serta daya saing lulusan.
INDONESIAONLINE – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang tak lagi ingin sekadar berpuas diri dengan predikat akreditasi nasional. Kampus hijau di Jalan Gajayana ini mulai menancapkan kukunya di pentas global.
Sebanyak 22 program studi (prodi) resmi dipersiapkan mengikuti akreditasi internasional dari lembaga asal Jerman, ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute). Langkah strategis ini ditandai dengan digelarnya kegiatan Awareness Akreditasi Internasional ACQUIN yang dihelat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Ruang Sidang Lantai 5 Gedung Rektorat pada Kamis (16/7/2026).
Tak bisa dimungkiri, peta persaingan perguruan tinggi kini melampaui batas negara. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, baru sekitar 1.400 prodi di Indonesia yang mengantongi sertifikat akreditasi internasional.
Angka ini masih jauh dari target 2.000 prodi yang dicanangkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Di sinilah UIN Maliki mencoba mengejar ketertinggalan sekaligus memperkuat daya saing lulusannya di pasar kerja global yang kian kompetitif.
Strategi LPM Dorong Budaya Mutu Akademik
Bagi pimpinan universitas, agenda ini bukan sekadar aksi panggung untuk memburu piala atau sertifikat tempel. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Drs. H. Basri, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa orientasi utama proses akreditasi bukanlah sekadar memperoleh sertifikat internasional. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh proses akademik mengalami peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
“Akreditasi internasional jangan dipandang hanya sebagai target memperoleh sertifikat, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara nyata,” ujarnya.
Basri memaparkan, standar ACQUIN menuntut sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Tak hanya pembelajaran, tetapi riset, pengabdian masyarakat, hingga tata kelola harus terintegrasi dalam satu napas kelembagaan. Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan dokumen akreditasi harus disusun secara rapi, akurat, dan berbasis kondisi riil institusi. Keakuratan data menjadi aspek penting karena akan mencerminkan kredibilitas universitas di hadapan asesor internasional.
“Seluruh data yang disajikan harus mencerminkan kondisi nyata institusi sehingga integritas dan kredibilitas universitas tetap terjaga dalam proses penilaian,” katanya.
Dukungan terhadap langkah ini datang dari berbagai pihak. ACQUIN sendiri merupakan lembaga akreditasi yang diakui penuh oleh ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) dan terdaftar di EQAR (European Quality Assurance Register).
Artinya, jika prodi UIN Maliki lolos, gelar lulusannya akan diakui setara di berbagai negara Uni Eropa. Hal ini menjadi nilai jual tersendiri di tengah derasnya arus mobilitas mahasiswa dan tenaga kerja profesional lintas benua. Apalagi, lembaga seperti ACQUIN menerapkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) yang selaras dengan proses Bologna, memaksa perguruan tinggi untuk terus berbenah pada kurikulum berbasis capaian pembelajaran.
Pemetaan 22 Prodi dalam Dua Klaster Utama
Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN Malang, Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M., mengungkapkan bahwa terdapat 22 program studi yang masuk dalam tahap persiapan awal akreditasi ACQUIN. Pembagian ini dilakukan berdasarkan rumpun keilmuan agar tidak tumpang tindih dan memudahkan proses asesmen.
Sebanyak 11 prodi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) digabungkan dalam klaster Pedagogical Science and Teaching Training. Sementara 11 prodi lainnya berasal dari Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Pascasarjana yang tergabung dalam klaster Islamic Law, Islamic Economics, Theological Studies, and Applied Science.
Menurut Ita, pengelompokan klaster bukan cuma administrasi semu, melainkan untuk mempermudah koordinasi dan menyelaraskan karakteristik bidang ilmu. Kegiatan awareness menjadi tahapan awal membangun pemahaman yang sama. Selanjutnya, prodi akan memasuki proses pemetaan kesiapan, pembagian tugas, penyusunan dokumen, hingga pendampingan teknis LPM. Biasanya, jarak antara tahap awareness hingga asesmen lapangan ACQUIN membutuhkan waktu 12 hingga 18 bulan kerja keras.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh program studi memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan tahapan akreditasi, mampu memetakan kesiapan masing-masing, serta menyusun rencana kerja yang terukur menuju asesmen internasional,” ujar Ita.
Sebagai pencerah teknis, rangkaian kegiatan juga menghadirkan Prof. Dr. rer. nat. Abdurrouf, S.Si., M.Si. yang membedah mekanisme serta standar ketat ACQUIN. Usai paparan, peserta langsung mengikuti bimbingan teknis terkait strategi penyusunan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian.
Di masa depan, UIN Maliki Malang berambisi tidak hanya menambah pundi-pundi prodi berstandar global, tetapi menanamkan budaya mutu dalam keseharian akademik. Langkah ini sejalan dengan tren QS World University Rankings yang memberikan bobot signifikan pada reputasi akademik dan internasionalisasi. Dengan sinergi LPM dan seluruh fakultas, UIN Maliki bertekad mencetak lulusan yang tak hanya religius, tetapi juga kompetitif di kancah dunia (as/dnv).
