Bondowoso dan Tapal Kuda minta tol Prosiwangi dibuka sementara agar logistik lancar saat perbaikan jembatan dan gorong-gorong Pantura Jatim.
INDONESIAONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil langkah antisipatif dengan mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar ruas Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Prosiwangi) seksi Probolinggo–Besuki dapat difungsikan sementara sebagai jalur alternatif.
Usulan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan mendesak menyelamatkan kelancaran arus logistik di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur yang terkoyak proyek perbaikan infrastruktur.
Surat bernomor 550/216/430/2026 tertanggal 9 Juli 2026 ditandatangani langsung oleh Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid. Dokumen itu ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dengan tembusan strategis ke Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, serta Direktur Utama PT Jasa Marga.
Koordinasi lintas instansi ini menunjukkan urgensi tinggi dari pemerintah daerah untuk menghindari kelumpuhan ekonomi regional akibat tersendatnya distribusi barang.
Ancaman Kemacetan di Koridor Logistik Pantura
Pemicu utama usulan ini adalah dimulainya rehabilitasi jembatan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berbarengan dengan perbaikan gorong-gorong di ruas Tampora–Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
Dua titik krusial di koridor Pantura ini diperkirakan mengurangi kapasitas jalan nasional secara drastis karena penerapan sistem buka-tutup separuh lajur yang berpotensi memicu antrean kendaraan hingga radius beberapa kilometer.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur periode 2025, rata-rata volume lalu lintas harian (VKL) di sepanjang Pantura Tapal Kuda mencapai 31.500 kendaraan, dengan komposisi 65 persen merupakan angkutan barang seperti gula, tembakau, dan hasil pertanian.
Wilayah Tapal Kuda menyumbang lebih dari 40 persen produksi gula nasional melalui belasan pabrik gula (PG) yang distribusinya sangat bergantung pada jalur nasional tersebut. Penyempitan ruas dipastikan memicu efek domino bagi rantai pasok nasional.
Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid menilai pembukaan sementara Tol Prosiwangi sebagai langkah strategis pengurai kepadatan. “Dua proyek tersebut diperkirakan memicu perlambatan arus lalu lintas hingga antrean panjang kendaraan di koridor Jalan Nasional Pantura yang setiap hari menjadi jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Melalui skema ini, kendaraan memiliki opsi belokan pengurai beban sehingga tidak seluruh tekanan lalu lintas menumpuk di ruas pemeliharaan. Mengingat tol Prosiwangi dirancang dengan standar kecepatan tinggi, pemisahan arus kendaraan dari area konstruksi di jalan nasional diyakini meningkatkan keselamatan kerja para pekerja proyek sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di zona perbaikan.
Strategi MRLL dan Sinergi Antardaerah
Usulan tersebut merupakan implementasi nyata dari Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk mempertahankan Level of Service (LoS) jalan selama masa konstruksi. Menurut Hamid, pemanfaatan sementara jalan tol mampu menjaga kelancaran distribusi barang, mengurangi kepadatan, serta mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah agar roda perekonomian lokal tetap berputar normal di tengah proyek perbaikan.
“Pembukaan sementara akses Tol Prosiwangi dipandang perlu untuk meminimalkan dampak kemacetan akibat penyempitan maupun penutupan sebagian jalur di lokasi pekerjaan,” tegasnya.
Mengacu pada laporan progres konstruksi PT Jasa Marga Tol Prosiwangi per Juni 2026, seksi Probolinggo–Besuki sepanjang 41,2 kilometer telah mencapai penyelesaian fisik 93 persen dan siap diuji coba fungsional dengan pembatasan kecepatan tertentu. Infrastruktur ini sejatinya belum diresmikan untuk operasi komersial, namun kondisi rigid pavement-nya dinilai memadai untuk menampung beban kendaraan bermuatan sedang maupun berat secara terbatas tanpa risiko kerusakan struktur.
Dorongan pembukaan tol tidak hanya bersumber dari Bondowoso. Pemkab Probolinggo dan Situbondo, yang wilayahnya terimpit langsung oleh proyek jembatan dan gorong-gorong, dikabarkan telah mengirimkan surat permohonan serupa kepada pemerintah pusat. Sinergi tiga kepala daerah di ujung timur Pulau Jawa ini menunjukkan kekompakan dalam menjaga denyut nadi ekonomi Tapal Kuda dari ancaman inflasi logistik akibat kemacetan panjang.
Jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga menyetujui rekayasa lalu lintas ini sebelum puncak arus kendaraan meningkat, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Kelancaran koridor Pantura sangat vital mengingat musim panen raya kerap menguji kapasitas jalan nasional. Pemkab setempat berharap persetujuan segera turun agar sistem buka-tutup tol darurat bisa berjalan efektif dan menyelamatkan logistik Jawa Timur dari stagnasi (ar/dnv).
