Ironi kota wisata, 5 halte di Batu rusak parah hingga 80 persen. Dishub siapkan revitalisasi pasca-lebaran demi kenyamanan wisatawan dan warga.

INDONESIAONLINE – Status mentereng sebagai “Kota Wisata” (KWB) yang disandang Kota Batu, Jawa Timur, tampaknya belum sepenuhnya selaras dengan wajah infrastruktur transportasi publiknya. Di balik gemerlap lampu tempat rekreasi buatan dan keindahan alamnya, terdapat ironi yang mencolok di pinggir jalan-jalan protokol.

Sedikitnya lima halte angkutan umum di jalur utama kota ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan tingkat kerusakan mencapai 80 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam mengingat mobilitas wisatawan dan warga lokal sangat bergantung pada kenyamanan fasilitas umum. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu yang bertanggung jawab atas sarana tersebut, kini tengah berpacu dengan waktu untuk merencanakan perbaikan menyeluruh guna menyelamatkan “wajah” kota yang mulai bopeng.

Potret Buram di Jantung Kota

Berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan pada Rabu (25/2/2026), kerusakan fasilitas penunjang transportasi ini bukan sekadar goresan kecil. Kerusakan bersifat struktural dan fungsional yang membuat pengguna merasa tidak aman dan tidak nyaman.

Titik-titik halte yang rusak parah justru berada di etalase kota atau jantung keramaian. Lokasi tersebut meliputi Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, dan Jalan Trunojoyo. Ketiga ruas jalan ini merupakan nadi utama lalu lintas yang menghubungkan berbagai destinasi wisata populer, perkantoran pemerintah, dan pusat perbelanjaan.

Secara visual, kondisi halte-halte tersebut jauh dari kata layak. Atap bangunan terlihat keropos dimakan karat dan usia, plafon yang seharusnya melindungi dari panas dan hujan telah mengelupas, bahkan ada yang jebol menyisakan lubang menganga. Lebih parah lagi, fungsi dasar halte sebagai tempat menunggu pun terabaikan dengan hilangnya atau rusaknya kursi tunggu di beberapa titik.

“Survei pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tim Transportasi Dishub Kota Batu menyasar pada Halte di Jl.Sultan Agung sebanyak 2 titik, Jl.Suropati 2 titik, dan Jl. Trunojoyo 1 titik,” rinci Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Batu, Hari Juni Sunsanto, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (25/2/2026).

Data survei ini mengonfirmasi bahwa kerusakan tersebut bukan isu parsial, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan penanganan segera.

Biang Kerok Kerusakan

Minimnya perawatan berkala dan faktor usia bangunan dituding menjadi “biang kerok” utama degradasi fasilitas publik ini. Paparan cuaca ekstrem Kota Batu yang memiliki curah hujan tinggi serta kelembapan udara pegunungan mempercepat proses pelapukan material bangunan yang tidak dirawat dengan baik.

Hari Juni mengakui bahwa tingkat kerusakan yang terdata memang masif. Pihaknya telah melakukan kalibrasi dimensi di lapangan untuk menghitung kebutuhan material perbaikan secara presisi.

“Saat ini memang masih dipakai untuk naik turunkan penumpang, tapi kondisi fisiknya memang butuh pemeliharaan, mulai dari atap sampai bagian cat, dan tempat duduk yang terkesan kumuh,” ujar Hari dengan nada prihatin.

Kesan kumuh ini tentu kontradiktif dengan citra Kota Batu yang terus berbenah mempercantik pedestrian dan taman kota. Keberadaan halte yang rusak seolah menjadi noda di tengah upaya pemerintah daerah memoles estetika kota.

Meskipun kondisinya memprihatinkan, halte-halte tersebut tidak lantas ditinggalkan. Warga lokal, pelajar, hingga wisatawan backpacker yang mengandalkan angkutan kota (mikrolet) masih terpaksa menggunakan sisa-sisa bangunan tersebut.

Realitas di lapangan menunjukkan, saat hujan turun, pengguna angkutan seringkali harus berdiri di sisi halte yang atapnya masih utuh, berdesak-desakan demi menghindari tempias air dari plafon yang bocor. Situasi ini tentu mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, di saat kemacetan lalu lintas di Kota Batu semakin menjadi-jadi setiap akhir pekan.

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah syarat mutlak dalam manajemen transportasi perkotaan. Jika halte tidak nyaman, masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya menambah beban volume kendaraan di jalan raya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub Kota Batu dalam mengkampanyekan gerakan kembali ke angkutan umum.

Rencana Eksekusi Pasca-Lebaran

Merespons temuan kerusakan yang sudah terdata, Dishub Kota Batu memastikan bahwa perbaikan ada dalam agenda prioritas. Namun, masyarakat tampaknya masih harus bersabar sedikit lebih lama. Eksekusi perbaikan fisik belum bisa dilakukan dalam hitungan hari.

Hari Juni menuturkan, perkiraan pengerjaan rehabilitasi halte ditargetkan baru akan dimulai pasca-lebaran. Pilihan waktu ini kemungkinan didasarkan pada pertimbangan teknis dan administratif, serta menghindari gangguan lalu lintas selama puncak arus mudik dan balik Lebaran yang biasanya memadati jalan-jalan protokol Batu.

Mengenai aspek finansial, Hari belum bersedia membeberkan angka nominal anggaran yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk proyek ini. Kendati demikian, ia memastikan pos anggaran sudah tersedia.

“Sudah dianggarkan, perbaikannya itu diharapkan bisa memperbaiki halte agar nyaman untuk wisatawan dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas,” imbuhnya. Transparansi anggaran nantinya akan terlihat pada saat proses lelang atau penunjukan pelaksana proyek dimulai.

Upaya penataan halte di kota batu sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, sempat terjadi polemik mengenai keberadaan halte-halte “hantu” yang tidak lagi disinggahi angkutan umum namun memakan badan trotoar.

Merespons hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta bagian aset daerah telah mengambil langkah tegas dengan membongkar halte-halte yang dianggap tidak berfungsi alias mangkrak. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Namun, bagi halte yang masih aktif dan memiliki tingkat okupansi penumpang, pendekatannya adalah revitalisasi. Lima halte yang menjadi fokus perbaikan kali ini masuk dalam kategori vital karena berada di jalur lintasan utama angkutan kota.

Kepala Dishub Kota Batu, Susetya Herawan, memberikan pandangan makro terkait masalah ini. Menurutnya, perbaikan fisik hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah fungsionalitas.

“Tim masih melakukan pendataan untuk revitalisasi Halte kedepan agar dapat difungsikan sebagaimana fungsinya,” ungkap Herawan.

Pernyataan Herawan menyiratkan tantangan sesungguhnya: sinkronisasi antara infrastruktur (halte) dan layanan (armada angkutan). Halte yang bagus tidak akan berguna jika sistem transportasi umumnya tidak terintegrasi atau jadwal kedatangan angkutan tidak pasti.

Urgensi bagi Pariwisata

Sebagai destinasi wisata yang mencatatkan jutaan kunjungan setiap tahunnya, standar fasilitas publik di Kota Batu kerap dibanding-bandingkan dengan kota wisata lain seperti Yogyakarta atau Bali.

Wisatawan modern kini semakin kritis. Mereka tidak hanya mencari destinasi yang instagramable, tetapi juga kemudahan aksesibilitas. Transportasi publik yang aman dan nyaman, didukung oleh halte yang representatif, merupakan bagian dari tourism experience yang menyeluruh.

Jika kerusakan infrastruktur ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan muncul ulasan negatif di berbagai platform perjalanan yang dapat mencoreng citra pariwisata daerah. Oleh karena itu, langkah Dishub untuk segera melakukan perbaikan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga reputasi kota.

Rencana perbaikan lima halte protokol ini diharapkan menjadi momentum awal pembenahan menyeluruh sistem transportasi di Kota Batu. Publik menanti realisasi janji pemerintah daerah untuk menghadirkan fasilitas yang manusiawi.

Perbaikan atap, pengecatan ulang, penyediaan kursi tunggu yang ergonomis, serta penambahan lampu penerangan adalah standar minimal yang diharapkan. Lebih jauh lagi, integrasi informasi rute angkutan di setiap halte akan menjadi nilai tambah yang sangat membantu wisatawan.

Sembari menunggu realisasi proyek pasca-lebaran nanti, pengawasan terhadap kondisi halte yang ada tetap diperlukan untuk mencegah kecelakaan akibat material bangunan yang lapuk. Masyarakat juga diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum yang masih tersisa agar tidak semakin rusak oleh tangan-tangan jahil (vandalisme).

Kini, bola ada di tangan Dinas Perhubungan. Apakah perbaikan nanti hanya sekadar “kosmetik” belaka, atau benar-benar menjadi awal transformasi kenyamanan transportasi publik di Kota Apel? Waktu yang akan menjawab (pl/dnv).