INDONESIAONLINE – Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, tak ingin menunda-nunda. Baru saja resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Blitar terpilih, ia langsung menyatakan prioritas utamanya: penataan pejabat dan reorganisasi birokrasi dalam seratus hari pertama masa jabatannya.
Bagi Mas Ibin, perombakan struktur pemerintahan bukan sekadar mengisi kursi kosong. Ia memandang stagnasi sebagai ancaman utama bagi kualitas pelayanan publik.
“Jika seorang aparatur terlalu lama di satu posisi, ia cenderung kurang berkembang,” tegasnya dalam sebuah pernyataan, Rabu (12/2/2025).
Rotasi pejabat, menurutnya, menjadi kunci untuk menciptakan dinamika dan kesegaran dalam lingkungan kerja. Meskipun demikian, Ibin menekankan bahwa reorganisasi ini tidak berarti membongkar total semua yang telah ada. Ia tetap mengapresiasi kinerja pendahulunya, Santoso, dan mengakui bahwa prestasi yang diraih Kota Blitar di bawah kepemimpinan Santoso merupakan warisan berharga yang harus dilanjutkan.
“Apa yang sudah baik harus diteruskan. Kita tidak bisa mulai dari nol,” ujarnya.
Salah satu tantangan signifikan yang menanti adalah sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Agenda Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, dengan fokus pada efisiensi dan penghematan anggaran, menuntut penyesuaian yang serius. Ibin menyadari bahwa reorganisasi birokrasi di Blitar harus sejalan dengan upaya pemangkasan anggaran, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota terpilih, Elim Tyu Samba, menyoroti pentingnya peningkatan peran perempuan dalam birokrasi. Ia menegaskan bahwa penataan pejabat tidak hanya mempertimbangkan kompetensi, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Penataan ulang pejabat di lingkungan Pemkot Blitar akan dilakukan secara adil dan tidak terbatas pada gender tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Blitar. Reformasi birokrasi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Elim.
Sementara itu, Wali Kota Santoso berharap agar transisi pemerintahan berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya mengkolaborasikan program-program yang telah dirancang dengan kebijakan Wali Kota yang baru. “Yang terpenting, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Tantangan besar kini berada di pundak Mas Ibin, bukan hanya membangun pemerintahan yang efisien, tetapi juga membuktikan bahwa reorganisasi birokrasi yang direncanakan dalam seratus hari pertama mampu mewujudkan perubahan nyata.
Keputusannya untuk melakukan rotasi pejabat dalam waktu yang relatif singkat tentu akan memicu berbagai respons. Namun, bagi Ibin, langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga Blitar. Masyarakat kini menanti realisasi janji-janji perubahan di bawah kepemimpinan baru Mas Ibin dan Elim Tyu Samba (ar/dnv).
