Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia disebut kolaps akibat intervensi IMF pasca-krisis 1998, ungkap Wamenkop UKM Ferry Juliantono. Kini, pemerintah gagas Satgas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang berorientasi produktif, bukan sekadar simpan pinjam.
INDONESIAONLINE – Peran vital Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menopang ketahanan pangan nasional di masa lalu, khususnya dalam mewujudkan swasembada beras, kini tinggal cerita. Sebagian besar KUD yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi desa disebut-sebut tak lagi aktif.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyoroti salah satu faktor utama di balik kemerosotan ini: intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap kebijakan pangan Indonesia pasca-krisis 1998.
Dalam sebuah seminar nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (10/5/2025), Ferry menyatakan bahwa kebijakan yang dipaksakan IMF saat itu memaksa pemerintah Indonesia menarik diri dari intervensi di sektor pangan dan pertanian.
“Waktu itu IMF memaksa pemerintah Indonesia menarik peran negara dalam sektor pangan dan pertanian. Akibatnya, banyak KUD mati,” ujar Ferry dikutip dari Antara.
Menurut Ferry, KUD yang seharusnya bergerak di sektor produktif kini banyak yang beralih fungsi hanya menjadi koperasi simpan pinjam. Meski begitu, ia mengakui peran koperasi simpan pinjam tetap penting di tengah maraknya praktik rentenir dan pinjaman online berbunga tinggi.
Survei sosial ekonomi nasional bahkan menunjukkan masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai opsi pendanaan utama setelah bank umum.
Namun, pemerintah kini bertekad mengembalikan marwah koperasi di desa. Langkah strategis pun diambil melalui pembentukan Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih. Program ini digagas dengan target ambisius untuk tidak hanya berkutat di sektor simpan pinjam, melainkan kembali menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif di berbagai sektor riil di tingkat desa.
“Misalnya hasil panen hortikultura, peternakan, sampai perikanan akan dikelola oleh koperasi. Bahkan kita ingin koperasi masuk ke sektor sawit, tambang, dan memiliki pabrik sendiri,” ungkap Ferry.
Ia mencontohkan model sukses masa lalu, seperti gabungan koperasi batik dan koperasi susu yang mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri, sebagai inspirasi yang ingin dihidupkan kembali. “Kita ingin hidupkan itu lagi. Koperasi harus bisa besar,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah kajian independen memang menunjukkan faktor lain yang turut berkontribusi pada merosotnya KUD selain intervensi eksternal. Di antaranya adalah kelemahan daya saing dibandingkan badan usaha lain, adanya praktik korupsi di internal, ketergantungan yang tinggi pada subsidi pemerintah, serta minimnya regenerasi dan inovasi dalam pengelolaan KUD di era modern.
Bangkitkan Koperasi Desa: Satgas Khusus Dibentuk Presiden
Menyikapi kondisi KUD yang tak berdaya dan untuk mewujudkan ambisi membangkitkan koperasi produktif di desa, pemerintah mengambil langkah serius. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang diumumkan usai sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 8 Mei 2025, Presiden Prabowo menunjuk Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dipercaya sebagai Ketua Satgas.
Wamenkop Ferry mengemban mandat besar. Tugasnya meliputi memastikan terbentuknya total 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Ia juga bertanggung jawab menyusun kebijakan teknis bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta melakukan pendampingan usaha dan pengembangan sumber daya manusia koperasi.
Koordinasi pengembangan rencana bisnis koperasi yang konkret, seperti pendirian kantor, pengadaan sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas klinik dan cold storage, juga menjadi bagian dari tugasnya.
Target yang dipasang pun tak main-main. “Kami perkirakan akan mencapai 80.000-an kopdes yang akan terbentuk bulan ini,” kata Ferry, optimis, saat berbicara pada Kamis (8/5/2025).
Melalui Satgas ini, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi produktif yang mandiri berbasis komunitas, tidak lagi sekadar entitas yang bergantung pada bantuan atau subsidi dari pemerintah.
“Saya dapat tugas yang sangat mulia, yaitu diminta Presiden sebagai Ketua Satgas untuk pembentukan Kopdes Merah Putih,” ujar Menko Zulhas, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam program ini. Program ini diharapkan menjadi langkah awal revitalisasi ekonomi desa melalui wadah koperasi yang kuat dan berdaya saing.
