Sebanyak 353 pelajar di Karo diduga keracunan setelah menyantap MBG. Satu korban sempat kritis, sementara sampel makanan diuji laboratorium.

INDONESIAONLINE – Makan siang yang seharusnya menjadi bagian dari pemenuhan gizi berubah menjadi kepanikan di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan pelajar mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 13 Agustus 2026, lalu.

Hingga Jumat malam, jumlah pelajar yang dilaporkan mengalami gejala telah mencapai 353 orang.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution datang ke Rumah Sakit Umum Haji Medan untuk melihat langsung salah satu korban yang dirujuk dari Berastagi. Siswi kelas 12 SMK tersebut sempat mengalami penurunan kesadaran sebelum akhirnya mendapatkan perawatan intensif.

“Secara medis tanya dokter tapi untuk visual sampaikan tadi memang adek kita lebih parah daripada yang lain,” ujar Bobby.

Peristiwa itu menjadi sorotan karena jumlah korban terus bertambah setelah gejala muncul secara bertahap. Bobby sebelumnya menyebut terdapat 353 murid yang mengalami keracunan dan satu korban harus dirujuk ke Medan. Ia juga mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan sebelum penyebab kejadian dapat dipastikan.

Bagi pemerintah daerah, kasus ini menjadi persoalan serius bukan hanya karena jumlah korbannya, tetapi karena makanan tersebut berasal dari rantai penyediaan program pemerintah yang semestinya memiliki standar keamanan pangan.

Bobby kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada para pelajar dan keluarga. Ia memastikan korban yang masih dirawat akan mendapatkan penanganan sampai kondisinya pulih.

“Orangtuanya juga baru sampe belum ada persiapan bawa baju segala macam, tapi kami sampaikan permohonan maaf dan minta jangan salahkan siapa pun, kami dari pemerintah provinsi tetap sampaikan permintaan maaf dan pastikan rawat siswa sampai pulih total,” tandas Bobby.

Siswi yang dirawat di RS Haji Medan menjadi salah satu gambaran beratnya dampak kejadian tersebut. Polisi dan pemerintah daerah belum menyimpulkan sumber kontaminasi sebelum pemeriksaan laboratorium selesai.

Direktur RSU Haji Medan Yulinda Elvi Nasution mengatakan pasien mengalami nyeri perut hebat yang muncul berulang. Pasien kemudian menjalani pemeriksaan dan pemantauan lanjutan setelah tiba di rumah sakit.

Bobby juga meminta tenaga medis melakukan pemantauan intensif terhadap korban tersebut. “Jadi, kita minta tadi dirawat intensif, setiap menit dan reaksinya masih harus diperhatikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo telah mengambil sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah-sekolah penerima MBG. Sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium untuk diteliti.

Langkah itu penting karena gejala keracunan makanan tidak otomatis menunjukkan satu jenis penyebab. Kontaminasi dapat berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi.

Informasi awal dari pihak SPPG menyebut menu yang dibagikan terdiri atas sayuran dan ikan. Dugaan terhadap ikan masih bersifat awal dan belum dapat disebut sebagai penyebab sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

Dalam pedoman tata kelola MBG, Badan Gizi Nasional menetapkan pengendalian keamanan pangan sebagai bagian penting dalam operasional SPPG. Pedoman tersebut mencakup pemeriksaan bahan baku, penggunaan bahan segar, kebersihan penjamah makanan, serta penerapan pendekatan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya pangan.

Karena itu, kasus Karo akan menjadi ujian terhadap pelaksanaan standar tersebut di lapangan.

Masalahnya bukan hanya apakah bahan makanan yang digunakan memenuhi syarat. Rantai pengamanan harus diperiksa secara menyeluruh: dari saat bahan diterima di dapur, proses pencucian dan memasak, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan tiba di sekolah.

Semakin besar jumlah penerima manfaat, semakin besar pula konsekuensi ketika terjadi kesalahan pada satu titik.

Dari Program Gizi Jadi Ujian Tata Kelola

Kasus Karo terjadi ketika program MBG terus diperluas. Dapur SPPG yang memasok makanan dalam kasus tersebut disebut melayani lebih dari 2.900 penerima manfaat. Skala tersebut menunjukkan mengapa keamanan pangan harus bergerak secepat perluasan program.

Dalam program yang menyasar anak sekolah, kesalahan pada pengolahan satu menu bisa berdampak pada ratusan penerima dalam waktu hampir bersamaan. Karena itu, pencegahan semestinya lebih murah dan lebih aman daripada penanganan setelah korban berjatuhan.

Persoalan semakin sensitif karena para penerima MBG sebagian besar merupakan anak dan remaja. Mereka bukan sekadar konsumen, tetapi kelompok yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Kasus di Karo juga memperlihatkan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan perkembangan kejadian. Ketika jumlah korban berubah dari laporan awal menjadi 353 pelajar, publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai berapa sekolah terdampak, gejala yang ditemukan, status seluruh korban, dan kapan hasil pemeriksaan laboratorium dapat diumumkan.

Bupati Karo Antonius Ginting sebelumnya menyatakan kondisi siswa tidak mengkhawatirkan. Namun perkembangan di lapangan memperlihatkan setidaknya satu korban harus dirujuk ke Medan setelah mengalami penurunan kesadaran.

Perbedaan gambaran tersebut menunjukkan bahwa komunikasi krisis tidak kalah penting dari penanganan medis. Informasi yang terlalu cepat disimpulkan dapat menimbulkan persepsi seolah persoalan kecil, sementara keluarga korban justru sedang menghadapi kondisi yang menegangkan.

Pemerintah pusat pun perlu memastikan kejadian Karo menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar perkara lokal.

BGN memiliki kewenangan penting dalam menetapkan tata kelola SPPG, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan kesehatan lingkungan dan penanganan kejadian. Keduanya perlu bekerja dalam satu rantai pengawasan agar setiap temuan dapat segera direspons.

Bobby mengatakan kasus tersebut harus menjadi pembelajaran dan menyebut BGN telah memberikan sanksi sementara terhadap dapur yang terkait.

Namun, sanksi setelah kejadian hanya menyelesaikan satu bagian persoalan. Yang lebih penting adalah memastikan sistem mampu mencegah kejadian yang sama berulang di wilayah lain.

Keracunan massal di Karo akhirnya membawa pertanyaan yang lebih besar bagi program MBG: seberapa siap infrastruktur pengawasan mengikuti kecepatannya ekspansi?

Program makan bergizi tidak cukup hanya memastikan makanan sampai ke meja siswa. Pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa makanan itu aman ketika dimakan.

Sebab bagi keluarga, keberhasilan MBG bukan diukur dari banyaknya porsi yang dikirim setiap hari, melainkan dari satu hal paling mendasar: anak mereka pulang dari sekolah dalam keadaan sehat.