Soal Tudingan Komisioner Punya 3 Mobil Dinas Mewah, KPU Jawab Begini

Soal Tudingan Komisioner Punya 3 Mobil Dinas Mewah, KPU Jawab Begini
Komisi Pemilihan Umum RI

INDONESIAONLINE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi sorotan mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Mahfud MD. Salah satunya soal tudingan bahwa setiap komisioner KPU memiliki 3 mobil dinas mewah dan penyewaan jet untuk dinas.

Merespons tudingan itu, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik tidak memberikan jawaban lugas. Dia hanya  mengatakan KPU kini fokus menyelenggarakan Pilkada 2024.

“KPU kini fokus selenggarakan Pilkada Serentak Nasional 2024 dan meningkatkan antusiasme partisipasi pemilih atau publik. Pilkada Serentak Nasional 2024 merupakan agenda nasional yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan harapan publik Indonesia. Oleh karena itu, KPU mengintensifkan agar KPU di daerah dapat melakukan konsolidasi internal dan eksternal organisasi,” ucap Idham.

Selain itu, KPU merespons pernyataan Mahfud soal komisioner yang ada sekarang tidak layak menyelenggarakan pilkada setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari dipecat karena perbuatan asusila.

“Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini,” jawab Idham, Senin (8/7/2024).

Idham juga menanggapi pernyataan Mahfud yang meminta pergantian seluruh komisioner KPU. Idham mrnjawab saat ini tahapan Pilkada 2024 berjalan semestinya.

“Dalam pertimbangan hukum Putusan PHPU Pilpres, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” kata Idham.

“Saat ini tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU dalam Lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 dan saat ini juga penyelesaian tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Legislatif berjalan lancer,” sambung Idham.

Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti KPU setelah pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang terlibat kasus asusila. Mahfud menilai KPU tak layak jadi penyelenggara pilkada.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis Mahfud di akun X-nya.

Dari situ. Mahfud lalu menyebut KPU tak layak menjadi penyelenggara pilkada (pemilihan kepala daerah). Mantan menko polhukam itu menyatakan seluruh komisioner KPU harus diganti. Tetapi, pergantian itu tak harus menunda pilkada serta tidak membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat,” lanjutnya.

“Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain’. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” ungkap Mahfud. (red/hel)