Pembangunan JLS Jatim Terhambat, DPRD Dorong Kerjasama dengan Swasta

Pembangunan JLS Jatim Terhambat, DPRD Dorong Kerjasama dengan Swasta
Progres pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi (628,39 km) terkendala masalah pendanaan

INDONESIAONLINE – Progres pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi (628,39 km) terkendala masalah pendanaan. Hal ini membuat DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi untuk melibatkan swasta guna mempercepat penyelesaian proyek yang telah berjalan selama 23 tahun ini.

Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jatim, Abdul Halim, mengungkapkan gagasan tersebut pada Minggu (17/11). “Kami mengusulkan agar pembangunan JLS dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebagai terobosan untuk percepatan penyelesaian,” ujarnya.

Skema yang dipertimbangkan adalah swasta yang mengerjakan pembangunan, dengan pemerintah melakukan pembayaran bertahap termasuk bagi hasil keuntungan.

Halim, politikus dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa Pemprov Jatim memiliki pengalaman dalam kerjasama dengan swasta untuk proyek besar, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Mekanisme KPBU atau skema lain masih akan dikaji Pemprov Jatim, termasuk konsultasi ke pemerintah pusat,” imbuhnya.

Meskipun JLS telah masuk Program Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 80 Tahun 2019, realisasinya masih jauh dari harapan. Baru sekitar 60 persen (386 km) yang rampung, itu pun baru terhubung hingga Malang.

Kendala utama yang dihadapi adalah pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana kemampuan fiskalnya sangat terbatas. Persoalan semakin kompleks karena sebagian lahan merupakan milik Perum Perhutani, memerlukan proses perizinan yang panjang dan rumit.

Data yang dipaparkan menunjukkan pembangunan yang tidak merata di setiap kabupaten. Pacitan telah menyelesaikan 100% (86,01 km), sementara kabupaten lain masih menghadapi kendala pembebasan lahan dan proses konstruksi. Persentase penyelesaian yang beragam di setiap kabupaten menunjukkan tantangan dalam koordinasi dan alokasi sumber daya.

DPRD Jatim berharap agar rencana kerjasama dengan swasta dapat segera direalisasikan guna memastikan pembangunan JLS dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Keberhasilan proyek ini akan membuka aksesibilitas dan mendorong perekonomian daerah di sepanjang jalur pantai selatan (mca/dnv).