INDONESIAONLINE – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta para kepala dinas yang baru dilantik untuk tidak menghabiskan waktu beradaptasi. Mereka diminta langsung bekerja dan berakselerasi dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Rudy usai melantik pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim. Menurut gubernur, percepatan kerja menjadi penting mengingat Juli hingga Agustus merupakan periode strategis untuk mengejar berbagai target pembangunan daerah.
“Pastinya kepala dinas yang baru ini tidak untuk beradaptasi lagi, tapi berakselerasi. Yang lama agar bisa transfer knowledge agar kita bisa secepatnya berakselerasi, karena golden bulan emas kita ini di bulan Juli sampai Agustus untuk mengejar target-target kita ini,” ujarnya.
Rudy menekankan pentingnya proses transfer knowledge atau pengetahuan dari pejabat sebelumnya kepada pejabat yang baru agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh proses transisi.
Rudy berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja lebih cepat, solid, dan terukur sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Menurut dia, sinergi antarpimpinan OPD menjadi kunci dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan percepatan kinerja tersebut, Pemprov Kaltim optimistis berbagai program strategis dapat berjalan optimal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Rudy Mas’ud melantik 110 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Para ASN itu terdiri atas pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, serta pejabat fungsional pengawas.
Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kaltim.
Rudy menyampaikan, pelantikan kali ini mencakup berbagai jenjang jabatan, termasuk sembilan kepala dinas yang mengisi posisi strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). (ra/hel)
