Indonesia bersama tujuh negara mengecam serangan Israel di Gaza. Krisis kemanusiaan memburuk di tengah upaya diplomasi dan rencana perdamaian.
INDONESIAONLINE – Konflik di Jalur Gaza kembali memicu tekanan diplomatik internasional. Indonesia bersama tujuh negara di Timur Tengah dan Asia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam operasi militer Israel yang dinilai terus memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.
Pernyataan yang diterbitkan pada Kamis (6/8/2026) itu ditandatangani oleh para menteri luar negeri Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, Qatar, Yordania, dan Pakistan. Delapan negara tersebut menilai serangan yang terus berlangsung telah mengakibatkan meningkatnya korban sipil serta menghancurkan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Gaza.
Sikap bersama ini muncul ketika upaya diplomasi internasional untuk menghentikan perang kembali menguat, namun belum mampu menghentikan kekerasan di lapangan. Di satu sisi, Amerika Serikat mengklaim terdapat perkembangan dalam proses perdamaian. Di sisi lain, serangan dan korban sipil masih terus dilaporkan.
Dalam pernyataan bersama, kedelapan negara mengecam apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran yang terus dilakukan Israel terhadap hukum humaniter internasional, termasuk serangan terhadap rumah sakit, fasilitas medis, serta infrastruktur sipil lainnya.
Mereka juga menyampaikan keprihatinan atas terus bertambahnya korban jiwa di kalangan warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan hidup di tengah keterbatasan akses pangan, layanan kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal.
Pernyataan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya dorongan negara-negara mayoritas Muslim untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel sekaligus mendorong penghentian operasi militer yang dinilai memperburuk situasi kemanusiaan.
Menurut berbagai laporan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian besar penduduk Gaza masih bergantung pada bantuan kemanusiaan. Badan-badan PBB juga berulang kali memperingatkan bahwa kerusakan fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, dan sistem sanitasi meningkatkan risiko krisis kesehatan masyarakat, termasuk kelaparan dan penyebaran penyakit menular.
Israel Tolak Tuduhan, Diplomasi Perdamaian Masih Berjalan
Pemerintah Israel menolak isi pernyataan bersama tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut pernyataan itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena hanya menyoroti tindakan Israel tanpa menyebut serangan yang dilakukan Hamas.
Menurut pemerintah Israel, operasi militer yang masih berlangsung merupakan bagian dari upaya menghilangkan ancaman keamanan yang berasal dari kelompok bersenjata di Gaza.
Juru Bicara Internasional Kantor Perdana Menteri Israel, Doron Spielman, menegaskan bahwa prasyarat utama bagi terciptanya perdamaian adalah wilayah Gaza harus terbebas dari kelompok bersenjata.
“Persyaratan pertama dari rencana tersebut adalah Gaza yang terdemiliterisasi dan bebas teror. Namun Hamas terus mempersenjatai diri, merekrut anggota, membangun kembali terowongan, dan mempersiapkan serangan di masa depan,” ucapnya.
Perbedaan pandangan tersebut kembali memperlihatkan rumitnya proses penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bagi Israel, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Sebaliknya, banyak negara menilai perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian mendesak yang tidak dapat ditunda.
Menurut laporan Reuters, operasi militer Israel masih berlanjut meskipun sebelumnya telah dicapai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu. Dalam sembilan bulan terakhir, sekitar 1.200 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat rangkaian serangan tersebut. Otoritas kesehatan Palestina menyebut sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, sementara Hamas tidak secara rutin mengumumkan jumlah anggotanya yang tewas.
Data kemanusiaan dari PBB juga menunjukkan sebagian besar fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kerusakan atau tidak lagi berfungsi secara optimal akibat konflik berkepanjangan. Kondisi itu menyebabkan akses terhadap pelayanan medis semakin terbatas, terutama bagi korban luka, ibu hamil, anak-anak, dan penderita penyakit kronis.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan terdapat perkembangan dalam pembicaraan damai. Ia mengklaim rencana perdamaian yang sebelumnya telah disepakati Israel dan Hamas mulai menunjukkan kemajuan.
Menurut Trump, Hamas telah menyampaikan kesediaan untuk meletakkan senjata sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang. Namun hingga kini belum terdapat kesepakatan final mengenai implementasi pelucutan senjata, mekanisme pengawasan internasional, maupun tata kelola pemerintahan di Gaza setelah konflik berakhir.
Bagi Indonesia, sikap mendukung Palestina merupakan amanat konstitusi yang secara konsisten diwujudkan melalui jalur diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia selama ini terus menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, serta solusi dua negara (two-state solution) sesuai berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pernyataan bersama delapan negara tersebut memperlihatkan bahwa tekanan diplomatik terhadap konflik Gaza terus meningkat. Namun, selama belum ada kesepakatan yang mampu menjamin penghentian permusuhan sekaligus menjawab persoalan keamanan dan kemanusiaan, warga sipil Palestina masih menjadi kelompok yang paling merasakan dampak berkepanjangan dari perang yang belum menunjukkan tanda-tanda benar-benar berakhir.
