Washington desak Teheran berhenti serang kapal di Selat Hormuz atau hadapi eskalasi militer. Gencatan senjata Juni 2026 gugur.
INDONESIAONLINE – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas menyusul tuntutan keras Amerika Serikat (AS) kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Berdasarkan laporan Reuters pada Minggu (12/7/2026), Washington meminta seluruh jalur pelayaran di selat tersebut dibuka tanpa pungutan atau ancaman keamanan apa pun.
“Yang kami tuntut adalah agar pihak Iran mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui bahwa semua jalur di Selat Hormuz terbuka dan mereka tidak lagi menembaki kapal-kapal. Mereka akan memberikan pernyataan itu kepada kami atau hasilnya tidak akan baik bagi mereka,” kata salah satu pejabat AS.
Selat Hormuz bukan sekadar perairan sempit; ini adalah nadi energi dunia. Data Energy Information Administration (EIA) AS mencatat bahwa sekitar 20-30% dari total suplai minyak mentah dan produk olahan global melewati selat ini setiap hari, dengan volume rata-rata 20 juta barel per hari pada 2025.
Penutupan atau gangguan keamanan di sini berpotensi mendongkrak harga minyak global di atas USD 120 per barel, sebuah skenario yang ingin dihindari pasar global.
Iran, di sisi lain, menolak melepaskan kendali strategisnya. Para pejabat AS menyebut pembicaraan belakangan ini “produktif”, namun Teheran bersikeras bahwa serangan terbaru dilakukan oleh “bagian yang bertindak menyimpang dari sistem mereka”. Seorang pejabat senior AS mengungkap adanya indikasi perebutan kekuasaan antara kelompok garis keras dan pragmatis di Iran yang membuat situasi sulit diprediksi.
Gencatan Senjata Gugur
Tensi ini memuncak setelah tiga kapal tanker Qatar dan Arab Saudi ditembaki pekan ini. Respons AS berupa serangan ke sejumlah lokasi di Iran memicu balasan terhadap instalasi militer AS di negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa gencatan senjata yang ditandatangani Juni 2026 telah berakhir.
“Saya hanya ingin menegaskan bahwa jika kami tidak mendapatkan debu itu, maka kami tidak memiliki kesepakatan dengan Iran,” kata salah satu pejabat, merujuk pada program nuklir Teheran.
Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dilaporkan menuju Oman untuk membahas situasi kawasan. Namun, AS tampak kehilangan kesabaran. “Presiden telah mengarahkan kami untuk berbicara, tetapi seperti yang telah ia tunjukkan, jika mereka terus menembaki kapal-kapal atau melakukan tindakan permusuhan lainnya, maka kami akan membalas menyerang mereka,” lanjut pejabat tersebut.
Analis militer menilai, eskalasi ini berbeda dari krisis 2019. Kali ini, keterlibatan langsung aset militer AS di Teluk membuat risiko konflik terbuka sangat nyata. Data dari International Maritime Organization (IMO) menunjukkan premi asuransi perang untuk kapal yang melintasi Hormuz telah melonjak 400% sejak awal Juli 2026.
Sengketa Nuklir di Balik Laut
Di balik krisis pelayaran, tuntutan mendasar Washington adalah pelucutan material nuklir Iran. Teheran diyakini memiliki lebih dari 900 pon (sekitar 408 kg) uranium dengan tingkat pengayaan tinggi—istilah yang disebut Trump sebagai “debu nuklir”. Jumlah ini berada jauh di atas ambang batas untuk membuat senjata nuklir jika dikayaikan lebih lanjut.
Persoalan ini seharusnya selesai dalam negosiasi 60 hari berdasarkan nota kesepahaman Juni 2026. “Kami berharap bisa mencapai titik di mana mereka secara terbuka mengatakan akan berhenti menembaki kapal-kapal dan secara eksplisit atau setidaknya secara implisit mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kami sedang mengupayakan hal itu sekarang,” kata pejabat AS.
Bagi ekonomi global, setiap hari tanpa kepastian di Hormuz adalah kerugian triliunan dolar. Jika Iran tetap pada pendiriannya dan AS menjalankan ancaman serangan balasan, peta geopolitik kawasan akan berubah drastis. Masyarakat internasional kini menunggu apakah Oman bisa menjadi jembatan damai, ataukah “debu nuklir” dan peluru di selat tersebut akan terus mendikte harga energi dunia.
