Jelang demo di DPR 27 Agustus 2026, Polda Metro Jaya menetapkan Siaga 1. Bekasi memperketat akses dan memantau potensi provokasi.

INDONESIAONLINE – Gelombang massa yang diperkirakan bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, membuat aparat keamanan memperketat pengawasan di wilayah penyangga ibu kota.

Polres Metro Bekasi menyatakan status Siaga 1 diberlakukan menjelang aksi tersebut. Kebijakan itu tidak hanya berlaku di Kabupaten Bekasi, tetapi merupakan bagian dari kesiapsiagaan seluruh jajaran Polda Metro Jaya.

Pelaksana Harian Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan peningkatan status dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak aksi yang berpusat di Jakarta.

“Sebenarnya bukan hanya Bekasi saja, tapi seluruh jajaran Polda Metro Jaya saat ini Siaga 1,” ujar Ikhlas kepada awak media di Polres Metro Bekasi, Rabu, 26 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Polda Metro Jaya yang sejak beberapa hari terakhir menyiapkan pengamanan untuk rencana demonstrasi di kawasan DPR. Polisi sebelumnya menyatakan telah menerima pemberitahuan mengenai aksi pada Kamis dan menegaskan kondisi Jakarta masih aman serta aktivitas masyarakat berjalan normal.

Akses Bekasi Diperketat, Pemeriksaan Dilakukan Selektif

Bekasi menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena wilayah tersebut merupakan jalur pergerakan masyarakat dari berbagai daerah menuju Jakarta.

Ikhlas mengatakan personel telah ditempatkan di sejumlah pintu masuk wilayah Bekasi, termasuk terminal dan titik yang dianggap strategis. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya orang yang membawa benda berbahaya atau pihak yang dicurigai hendak memanfaatkan situasi.

“Di pintu-pintu masuk, di terminal, ya, itu sudah di-standby-kan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai,” katanya.

Meski demikian, aparat memastikan pemeriksaan tidak dilakukan secara membabi buta terhadap seluruh warga yang melintas. Penyekatan akan menerapkan skala prioritas berdasarkan situasi dan hasil pemantauan di lapangan.

“Akan ada penyekatan. Tapi kami selektif prioritas,” jawab Ikhlas.

Polisi juga mengingatkan masyarakat yang membawa anak-anak agar mempertimbangkan kembali rencana menuju lokasi demonstrasi. Imbauan tersebut diberikan terutama apabila situasi di sekitar titik aksi berpotensi mengalami gangguan keamanan.

Langkah pengamanan ini perlu dilihat dalam konteks skala kegiatan demonstrasi di Jakarta. Polda Metro Jaya menyebut wilayah ibu kota secara rutin menangani puluhan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat setiap hari. Pada 18 Agustus saja, misalnya, kepolisian menyiapkan 9.242 personel gabungan untuk mengawal 31 aksi demonstrasi dan 16 kegiatan masyarakat.

Menjelang aksi 27 Agustus, polisi juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar Kompleks Parlemen. Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan.

Pengamanan tidak berhenti di jalan raya. Polisi juga memperluas pemantauan ke ruang digital.

Ikhlas mengatakan aparat menemukan sejumlah informasi di media sosial yang dinilai berisi ajakan melakukan kerusuhan maupun tindakan anarkis. Penyidik, kata dia, tengah melacak pihak yang menyebarkan konten tersebut.

“Kami sedang melacak siapa yang menyebarkan ujaran-ujaran, ajakan-ajakan untuk melakukan kerusuhan maupun tindakan-tindakan anarkis,” lanjutnya.

Masyarakat diminta melaporkan aktivitas yang dianggap mencurigakan melalui kepolisian terdekat maupun layanan 110. Aparat juga menggandeng tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna, hingga pengemudi ojek daring untuk membantu menjaga kondisi lingkungan.

“Karena merekalah yang tahu siapa warga-warganya. Sehingga, kalau ada orang asing masuk, ini bisa cepat kita deteksi,” ujarnya.

Aksi Berpusat di Jakarta, DPR Siap Terima Aspirasi

Kepolisian menegaskan pusat aksi tetap berada di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Wilayah Bekasi lebih diarahkan sebagai kawasan antisipasi terhadap kemungkinan pergerakan massa dan munculnya provokasi yang dapat berdampak ke daerah penyangga.

“Sementara semuanya terpusat di Jakarta. Kami hanya memantau untuk mengantisipasi agar tidak ada orang-orang yang memprovokasi untuk mengajak (massa) ke Jakarta,” katanya.

Rencana demonstrasi tersebut melibatkan sejumlah kelompok dengan agenda masing-masing. Salah satu yang telah menyatakan keberangkatan adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Ratusan warga Pati menuju Jakarta untuk menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. AMPB menegaskan aksi mereka akan berlangsung damai.

Kelompok lain juga dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan parlemen. Di tengah persiapan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang datang melakukan demonstrasi.

“Jadi, partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan, Rabu.

Puan sekaligus mengingatkan peserta agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi kericuhan.

Situasi menjelang Kamis memperlihatkan dua kepentingan yang harus berjalan beriringan. Di satu sisi, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Di sisi lain, aparat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan warga, lalu lintas, fasilitas publik, serta aktivitas masyarakat yang tidak terlibat demonstrasi.

Kekhawatiran keamanan juga muncul setelah polisi sebelumnya menangani persoalan rekening donasi yang digunakan untuk mendukung aksi AMPB. Polda Metro Jaya menegaskan rekening tersebut tidak diblokir permanen, melainkan transaksinya diminta ditunda sementara untuk kepentingan pemeriksaan karena rekening penggalangan dana tercatat atas nama pribadi. Polisi menyebut saldo yang terhimpun mencapai sekitar Rp80,9 juta.

Dengan status Siaga 1, Bekasi kini menjadi salah satu wilayah yang ikut memperketat kesiapan menghadapi mobilisasi massa. Namun, polisi juga menghadapi tantangan untuk memastikan pengamanan tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi secara damai.

Kamis, 27 Agustus, akan menjadi ujian bagi seluruh pihak. Massa memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan, DPR membuka pintu untuk menerima aspirasi, sedangkan aparat dituntut menjaga agar demonstrasi berlangsung tertib.

Yang paling menentukan bukan hanya seberapa ketat pengamanan diterapkan, tetapi apakah seluruh pihak mampu memastikan hak menyampaikan pendapat tetap berjalan tanpa berubah menjadi kerusuhan.