INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat merespons dampak musim kemarau panjang yang memicu ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Langkah penanganan strategis ini menjadi perhatian utama demi menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat Benua Etam.
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum), memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla dan antisipasi kemarau panjang yang berlangsung di Harum Resort. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi kondisi terkini serta merumuskan langkah taktis di lapangan.
Pertemuan penting ini diikuti oleh jajaran pejabat teras Pemprov Kaltim. Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM. Aji Fitra Firnanda, Kepala BPBD Buyung Dodi Gunawan, Plt Kadisbun Arief Murdiyatno, Plt Kadishut Rusmadi, Kepala Dinas Kominfo Ririn Sari Dewi, serta Kepala Biro Hukum Suparmi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum menerima pemaparan menyeluruh mengenai sebaran titik api dan upaya pemadaman yang telah berjalan. Ia memberikan perhatian khusus terhadap ancaman kabut asap yang mulai mengganggu kualitas udara dan kesehatan warga.
“Mungkin kebakaran saat ini belum merambah pemukiman. Tapi efek asapnya sudah mulai dirasakan. Dan ini bisa membahayakan kesehatan kita, seperti gangguan ISPA,” beber Gubernur Rudy Mas’ud di hadapan jajaran pimpinan OPD teknis. Sabtu (29/08/2026)
Selain persoalan asap, fenomena cuaca panas ekstrem ini diperkirakan bakal memperparah penurunan debit air di berbagai wilayah Kaltim. Menyusutnya pasokan air bersih berpotensi memicu berbagai persoalan sosial dan kesehatan baru jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Ketersediaan air yang terus menipis, selain terbatas stok air bersih untuk konsumsi dan lainnya. Kekurangan air juga bisa memicu munculnya penyakit kulit. Tolong ingatkan warga kita semua,” ujar Rudy mengimbau warga agar tetap hemat dan bijak menggunakan air.
Gubernur Harum menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan karhutla sangat bergantung pada kesadaran masyarakat serta sinergi lintas instansi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat koordinasi dan rutin memberikan laporan perkembangan di lapangan agar dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin. (ra/hel)
