Skandal biksu Thailand membuka dugaan penyelewengan dana kuil lebih dari 92 juta baht, aliran uang, emas, dan aset yang kini diselidiki polisi.
INDONESIAONLINE – Nama Phra Vajirayan Wi mendadak menjadi pusat perhatian di Thailand. Biksu berusia 66 tahun yang sebelumnya dikenal sebagai Luang Por Chot itu bukan sosok biasa. Ia merupakan kepala Wat Phutthaisawan, kuil kerajaan bersejarah di Ayutthaya, sekaligus figur yang dikenal dalam perdagangan jimat Buddha.
Namun, citra tersebut runtuh setelah aparat menangkapnya dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana kuil. Polisi menduga lebih dari 92 juta baht dana Wat Phutthaisawan telah disalahgunakan dan sebagian dialihkan kepada seorang perempuan bernama Punyavee Rungrueang, 47 tahun. Nilai itu setara puluhan miliar rupiah.
Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi penyelidikan yang jauh lebih besar setelah aparat menemukan uang tunai, emas, dokumen tanah, rekening bank dan berbagai aset lain.
Di tengah penyidikan keuangan itulah polisi juga menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan hubungan seksual antara sang biksu dan Punyavee di lingkungan tempat tinggalnya. Temuan tersebut akhirnya berujung pada pencabutan status kebiksuan Phra Vajirayan.
Dari Pengelola Kuil Jadi Tersangka
Phra Vajirayan dipercaya memimpin Wat Phutthaisawan sejak 2022. Kuil tersebut merupakan salah satu situs bersejarah di Ayutthaya dan memiliki status sebagai kuil kerajaan.
Di kalangan penggemar jimat Buddha, namanya juga cukup dikenal. Ia dikaitkan dengan pembuatan berbagai jimat, termasuk seri “Nuea Duang” yang populer di kalangan umat dan kolektor.
Popularitas tersebut membuat dugaan penyalahgunaan dana kuil menjadi persoalan serius. Polisi menyatakan penyelidikan bermula dari laporan yang mempertanyakan perilaku sang kepala kuil serta peningkatan kekayaan Punyavee yang dianggap tidak sejalan dengan pekerjaannya. The Nation melaporkan bahwa pengaduan anonim diterima polisi pada 15 Juli 2026.
Penyidik kemudian melakukan penyelidikan tertutup sebelum memperoleh bukti yang menurut mereka cukup untuk membawa perkara tersebut ke tahap penindakan.
Pada 10 September 2026, aparat Crime Suppression Division atau CSD menggelar penggerebekan di sejumlah lokasi. Phra Vajirayan ditangkap dan menjalani proses pencabutan status kebiksuan pada hari yang sama.
Setelah tidak lagi berstatus biksu, ia kembali menggunakan nama Atichot Thammavaro. Polisi kemudian membawanya ke Biro Investigasi Pusat atau CIB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Punyavee juga ditangkap berdasarkan surat perintah pengadilan. Ia diduga membantu pejabat negara dalam perkara penyelewengan, pelanggaran tugas serta pencucian uang.
Status biksu dalam kasus ini menjadi aspek hukum yang menarik. Polisi Thailand memperlakukan dugaan perbuatan tersebut dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi karena posisi sang kepala kuil berkaitan dengan status pejabat negara menurut ketentuan yang diterapkan dalam perkara tersebut.
Penyidik menduga uang kuil tidak seluruhnya masuk atau digunakan melalui jalur keuangan yang semestinya. Penelusuran kemudian diarahkan pada rekening, transaksi aset serta kemungkinan adanya pihak lain yang membantu memindahkan atau menyamarkan dana.
Penggeledahan di rumah Punyavee di Distrik Khlong Luang, Pathum Thani, memperkuat perhatian penyidik terhadap perubahan bentuk aset.
Polisi menyita 35 jimat emas, emas batangan dan perhiasan dengan berat keseluruhan sekitar 90 baht atau 1,36 kilogram. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai 6,04 juta baht.
Selain emas, aparat menemukan uang tunai 3,6 juta baht, tiga telepon seluler, satu iPad, dokumen tanah dan perbankan, dua sertifikat kepemilikan tanah, tujuh buku rekening serta dokumen transaksi tanah dan investasi.
Ada pula polis asuransi kesehatan, enam sertifikat asuransi emas, tujuh kuitansi jual beli emas dan empat kupon lotere Bank Tabungan Pemerintah Thailand.
Temuan itu membuat penyidik tidak hanya mengejar dugaan penggunaan dana, tetapi juga mencoba memetakan bagaimana uang tersebut berubah menjadi aset.
The Nation melaporkan bahwa dalam penggeledahan terkait perkara ini, polisi menemukan uang tunai dan emas dengan nilai keseluruhan yang pada tahap awal disebut lebih dari 100 juta baht, sementara proses penghitungan dan pemeriksaan aset masih berjalan.
Rekaman CCTV Membuka Lapisan Lain
Penyidikan keuangan kemudian beririsan dengan persoalan disiplin keagamaan setelah polisi memperoleh rekaman CCTV yang menunjukkan dugaan hubungan seksual antara Phra Vajirayan dan Punyavee.
Rekaman tersebut disebut diserahkan oleh sejumlah pengikut sang mantan biksu yang mengaku sudah tidak dapat menoleransi perilakunya.
Thai Rath melaporkan rekaman itu menjadi salah satu bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Aparat kemudian melakukan proses pencabutan status kebiksuan karena hubungan seksual tersebut dinilai melanggar aturan disiplin monastik.
Kasus ini juga menyeret pengelola awam Wat Phutthaisawan. Chettha Ninsukhum dibawa ke Biro Investigasi Pusat untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan aliran dana lebih dari 92 juta baht. Polisi belum menyimpulkan keterlibatan pihak tersebut dalam tindak pidana.
Yang membuat perkara ini belum berhenti pada dua tersangka adalah temuan mengenai kemungkinan adanya pihak lain. Penyidik menyebut masih ada dugaan keterlibatan dua atau tiga orang tambahan dan tidak menutup kemungkinan terdapat perempuan lain dalam jaringan tersebut.
Polisi juga sedang menelusuri transaksi yang diduga melibatkan rekening pihak ketiga, aset tanah, emas serta investasi. Dalam penyelidikan terbaru, otoritas antikorupsi dan anti-pencucian uang turut membantu menelusuri perpindahan dana.
Dengan demikian, perkara Wat Phutthaisawan bukan sekadar skandal pribadi seorang biksu. Di balik penangkapan tersebut terdapat pertanyaan lebih besar mengenai tata kelola keuangan tempat ibadah, pengawasan dana umat dan transparansi transaksi yang melibatkan figur keagamaan.
Bagi polisi Thailand, pekerjaan berikutnya adalah membuktikan ke mana aliran dana tersebut bergerak dan siapa saja yang memperoleh manfaat.
Sementara bagi Wat Phutthaisawan, perkara ini meninggalkan persoalan reputasi yang jauh lebih panjang. Sebab ketika uang umat, kewenangan keagamaan dan aset pribadi masuk dalam satu pusaran penyidikan, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut perilaku seorang individu, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga keagamaan.
