57 pelajar di Kendari mengalami gangguan kesehatan usai menyantap MBG. BGN membekukan SPPG Watubangga sambil melakukan evaluasi.
INDONESIAONLINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan keamanan pangan. Sebanyak 57 pelajar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Watubangga Baruga.
Respons Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini cukup tegas. Operasional SPPG tersebut dihentikan sementara sejak Sabtu, 19 September 2026. Dapur itu untuk sementara tidak diperbolehkan memproduksi maupun mendistribusikan makanan MBG sampai BGN menyelesaikan evaluasi dan mengeluarkan keputusan berikutnya.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Kendari, Mulyadi, membenarkan adanya penghentian tersebut. Surat pemberhentian operasional sementara diterbitkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN setelah munculnya kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat.
“SPPG Kota Kendari Baruga Watubangga telah mendapat Surat Pemberhentian Operasional Sementara dari Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN,” ungkap Mulyadi saat dihubungi, Minggu (20/9/2026) dikutip dari Antara.
Belum ada batas waktu kapan dapur tersebut dapat kembali beroperasi. BGN masih melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Keputusan itu sekaligus menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan kini menjadi salah satu titik pengawasan utama dalam pelaksanaan MBG. Sebab, penghentian sebuah SPPG bukan sekadar menghentikan aktivitas dapur, tetapi juga memutus sementara rantai produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Dua Sekolah Jadi Titik Utama Penanganan
Sebagian besar pelajar yang terdampak berasal dari MTs Al Askar Kendari dan MA Al Askar Kendari. Setelah laporan gangguan kesehatan muncul, koordinasi dilakukan antara SPPG, sekolah, fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah.
“SPPG Kota Kendari Baruga Watubangga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis,” jelas Mulyadi.
BGN juga menanggung biaya pengobatan para pelajar yang mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RS Bahteramas, RS Dewi Sartika dan Puskesmas Lepo-Lepo.
Kepala Puskesmas Lepo-Lepo Baruga, Dewi Sultriana, mengatakan 28 pelajar sempat dirujuk ke fasilitas kesehatan tersebut. Saat memberikan keterangan, hanya dua siswa yang masih menjalani perawatan.
“Kalau kesehatan mereka sudah membaik dari waktu mereka masuk, hanya keluhannya masih ada yang pusing-pusing,” ujar Dewi.
Persoalan yang dihadapi para pelajar bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Tim medis juga melakukan pemantauan psikologis, mengingat sebagian pasien berusia 12 hingga 15 tahun berasal dari luar Kota Kendari.
“Termasuk kondisi psikologis mereka kami pantau, karena masih ada pelajar yang belum dijenguk sama keluarga mereka,” tutur Dewi.
Sejumlah pelajar disebut berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Selatan dan Bombana. Jarak dengan keluarga menjadi salah satu faktor yang membuat pendampingan selama perawatan diperlukan.
Di sisi lain, penyebab pasti keluhan kesehatan 57 pelajar tersebut belum dapat disimpulkan hanya dari munculnya gejala setelah mengonsumsi MBG. Penetapan penyebab membutuhkan pemeriksaan dan investigasi kesehatan pangan oleh pihak berwenang.
Hal ini penting karena kejadian gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan tidak otomatis membuktikan sumber kontaminasi tertentu tanpa pemeriksaan epidemiologis dan laboratorium.
Pedoman BGN mengenai penanganan dugaan keracunan pangan mengatur bahwa apabila muncul dugaan keracunan, makanan yang diduga menjadi sumber harus dihentikan peredarannya dan sebagian sampel disimpan untuk pemeriksaan laboratorium. SPPG juga harus berkoordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan untuk penyelidikan epidemiologi.
Kendari Dalam Rangkaian Pengawasan SPPG
Kasus Watubangga terjadi ketika BGN sedang memperketat pengawasan terhadap dapur MBG di berbagai daerah.
Pada 16 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat dan kelayakan, sementara delapan lainnya belum terkonfirmasi statusnya.
Beberapa hari sebelumnya, BGN juga mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS. BGN menyatakan sertifikasi higiene dan sanitasi merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan dapur MBG.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan keamanan dapur MBG tidak hanya muncul dalam kasus ketika penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Kepatuhan administratif dan standar higiene juga menjadi bagian dari pengawasan yang sedang diperketat.
Pada awal September, Kepala BGN Sudaryono menyebut hasil pemetaan internal menunjukkan sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada 3 September 2026.
BGN juga memiliki instrumen sanksi yang lebih luas daripada sekadar penghentian sementara. Berdasarkan regulasi BGN, SPPG yang terbukti melanggar, mengalami kejadian keracunan makanan atau kejadian luar biasa dapat dikenai pemberhentian sementara produksi dan distribusi, rekomendasi pencabutan SLHS hingga pemberhentian permanen melalui pemutusan perjanjian kerja sama.
Langkah serupa telah diterapkan dalam kasus sebelumnya. Pada insiden SPPG Talangangin, Sidoarjo, BGN menjatuhkan suspend berat selama 30 hari dan mengusulkan pergantian kepala SPPG sambil menjalankan investigasi bersama dinas kesehatan.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa penghentian SPPG Watubangga bukan tindakan yang berdiri sendiri. BGN sedang membangun pola pengawasan yang menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu syarat utama keberlanjutan dapur MBG.
Bagi Kendari, pertanyaan berikutnya bukan hanya kapan SPPG Watubangga kembali beroperasi. Yang lebih penting adalah hasil evaluasi BGN mengenai penyebab gangguan kesehatan, pemenuhan standar higiene dan sanitasi, serta langkah korektif yang harus dilakukan sebelum distribusi makanan kembali dibuka.
Sementara itu, kondisi para pelajar menjadi prioritas. Dengan sebagian besar pasien telah membaik dan hanya sebagian kecil yang masih menjalani perawatan, penanganan medis terus berjalan bersamaan dengan proses evaluasi terhadap dapur penyedia MBG.
Kasus ini kembali menempatkan keamanan pangan sebagai fondasi program makanan bergizi berskala nasional. Ketika jutaan porsi makanan diproduksi dan didistribusikan setiap hari, satu dapur yang bermasalah dapat langsung berdampak pada banyak penerima manfaat.
Karena itu, efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas distribusinya. Kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, kepatuhan SOP, sertifikasi sanitasi, pengawasan berkala dan kecepatan penanganan ketika muncul dugaan masalah menjadi bagian yang sama pentingnya dalam memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dikonsumsi.
