INDONESIAONLINE – Beredar nama-nama yang disebut terlibat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nama-nama itu mulai pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN), DPR, pejabat di pemerintahan hingga ketua DPRD.
Namun, belum ada penjelasan resmi apakah nama-nama itu diduga terlibat atau hanya sekadar rumor yang ramai di media sosial. Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG juga belum menyampaikan keterangan resmi atas beredarnya nama-nama itu.
Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengaku telah menyerahkan lebih dari 20 nama yang diduga terkait kasus korupsi tata kelola MBG kepada penyidik Kejaksaan Agung. Nama-nama tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Krisna mengatakan pihaknya juga telah mengajukan permohonan justice collaborator (JC) untuk Sony Sonjaya. Surat permohonan itu disebut sudah diserahkan kepada penyidik Kejagung.
“Sudah kami sampaikan ke penyidik dan sudah masuk dalam BAP saat pemeriksaan. Saya mendampingi langsung Pak Sony,” ujar Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Ia berharap status JC untuk kliennya dikabulkan guna mempermudah pengembangan penyidikan dan mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.
Menurut Krisna, terdapat sekitar 26 nama yang disebut dalam pemeriksaan. Ia menyebut nama-nama tersebut berasal dari unsur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, dengan jumlah terbanyak berasal dari kalangan legislatif.
Isu ini mencuat setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Melalui kuasa hukumnya, Sony mengaku siap bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam program tersebut.
“Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami. Klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, dikutip Rabu (10/6/2026).
Krisna menjelaskan, langkah tersebut bukan upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Menurut dia, kliennya justru ingin bersikap kooperatif demi mengungkap fakta yang lebih luas.
“Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar,” tandasnya.
Soal pihak yang dimaksud, Krisna menyebut Sony telah memberikan sejumlah informasi kepada penyidik. Bahkan, lebih dari 20 nama telah disebutkan dalam pemeriksaan.
“Lebih dari 20 nama itu disebutkan. Cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu,” ujar Krisna.
Di tengah berkembangnya kasus tersebut, muncul pesan berantai di WhatsApp yang berisi daftar 26 nama yang diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi MBG. Daftar itu kemudian tersebar luas melalui berbagai platform media sosial. Nama-nama yang disebut antara lain:
1. Nanik S. Deyang (kepala BGN)
2. Patris Rumbayan (disebut sebagai ibu dari Seskab Teddy)
3. Ketua DPRD Jawa Timur dan Jawa Tengah
4. Suwardi Samiran
5. Dudung Abdurachman (kepala KSP melalui kepala BGN)
6. Puti Sari dari Komisi IX DPR RI
7. D. Mahari dari Komisi IX DPR RI
8. Yahya Zaini dari Komisi IX DPR RI
9. Wihardi dari Banggar DPR RI
10. Cucun Ahmad Syamsurijal (DPR)
11. Ketua dan seluruh wakil Banggar DPR RI
12. Bima Arya (wamendagri)
13. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
14. Ahmad Riza Patria (wakil menteri desa PDT)
15. Ketua Komisi IX DPR RI
16. Seluruh wakil ketua Komisi IX DPR RI, kecuali Charles Honoris, beserta seluruh poksi Komisi IX
17. Dek Gam dari Komisi IX DPR RI
18. Muslim Ayub dari Komisi III DPR RI
19. Fitroh Rochayanto yang disebut sebagai wakil pimpinan KPK
20. Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari SH, MH
21. Kapolres Bekasi Kombes Sumarni
22. Irma Chaniago dari Komisi VI DPR RI
23. Uya Kuya dari Komisi III DPR RI
24. Lula Kamal yang disebut sebagai PIC Menko Pangan
25. Dua kolonel yang disebut merupakan usulan AHY
2u. Gabungan asosiasi GAMBI-Kadin Makan Bergizi Indonesia dan pihak lainnya.
Demokrat Bantah Keterlibatan AHY
Partai Demokrat membantah isu yang mengaitkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Sony Sonjaya maupun program SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan BGN.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan AHY tidak mengenal Sony dan tidak pernah berkomunikasi dengannya.
“AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Ia juga membantah tudingan terkait frasa “dua orang kolonel usulan AHY” yang sempat beredar. Menurut Herzaky, pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta dan merupakan fitnah jika diarahkan kepada AHY.
Dudung Tegaskan Tak Punya Dapur MBG
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turut membantah isu kepemilikan dapur MBG atau SPPG yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyimpangan di BGN.
Dudung menjelaskan dirinya hanya pernah membantu mempertemukan sejumlah pesantren dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait kemungkinan menjadi penerima manfaat program MBG.
Menurut Dudung, proses pembangunan dapur di pesantren tersebut tidak pernah terealisasi karena infrastruktur belum siap. Ia pun menegaskan tidak memiliki dapur MBG sama sekali.
“Kalau Pak Dudung punya dapur MBG, silakan cek. Saya kasih hadiah nanti. Jadi, nggak ada sama sekali saya punya dapur,” ujarnya.
Yahya Zaini Juga Membantah
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga membantah tudingan keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi di BGN. Politikus Partai Golkar itu menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam pengadaan di BGN maupun penjualan titik dapur MBG.
“Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN,” kata Yahya, Rabu (10/6/2026).
Bantahan Ketua DPRD Jatim
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf membantah keras tuduhan dirinya terlibat dugaan korupsi MBG. “Hoaks, tidak benar, saya tidak pernah berurusan dengan MBG,” ujar Musyafak, Rabu (10/6/2026).
Politikus PKB itu mengungkapkan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Gizi Nasional maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG. “Saya nggak ada urusan sama sekali, itu hoaks,” ujarnya. (rds/hel)
