Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia, meregang nyawa usai diduga kuat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari bangunan Hotel dan Apartemen Everyday. Mahasiswa yang merantau jauh dari pandangan orang tuanya itu, kini pulang hanya menyisakan duka dan rentetan pertanyaan yang belum terjawab.

Peristiwa pilu ini langsung ditangani oleh aparat kepolisian setempat. Garis polisi dibentangkan, memisahkan kenyataan pahit dari kerumunan warga yang terkejut. Hingga saat ini, proses identifikasi mendalam terus dilakukan.

Pihak berwajib tidak hanya menelusuri kronologi fisik, tetapi juga mulai menggali rekam jejak psikologis serta latar belakang kehidupan korban sebelum malam nahas itu terjadi. Meski motif pastinya belum dirilis secara resmi, dugaan kuat mengarah pada tekanan persoalan personal yang tak tertanggungkan.

Tragedi di Apartemen Everyday ini bukan sekadar insiden tunggal. Ini adalah puncak gunung es dari krisis kesehatan mental yang tengah mengintai generasi muda kita, khususnya di lingkungan sivitas akademika. Kasus ini memperpanjang daftar kelam mahasiswa yang memilih menyerah pada tekanan hidup, sekaligus menjadi tamparan keras bagi ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Kritisnya Mental Generasi Z

Untuk memahami kedalaman masalah ini, kita tidak bisa hanya melihat pada satu kasus. Data statistik nasional dan global menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih dari 1.000 kasus tercatat setiap tahunnya. Mirisnya, persentase yang signifikan dari angka tersebut berasal dari kelompok usia produktif dan remaja (15-29 tahun).

Hal ini sejalan dengan rilis resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi keempat di dunia bagi individu berusia 15 hingga 29 tahun.

Kota Malang, sebagai salah satu magnet pendidikan terbesar di Indonesia, menampung lebih dari 300 ribu mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara (berdasarkan himpunan data BPS dan Kemendikbudristek). Dengan populasi mahasiswa sebesar itu, Malang menjadi melting pot (kawah candradimuka) yang rentan.

Perpindahan dari lingkungan keluarga ke lingkungan indekos atau apartemen, tuntutan akademik, disorientasi sosial, disrupsi gaya hidup pasca-pandemi, hingga masalah finansial, sering kali menjadi bom waktu bagi kondisi psikologis mahasiswa.

Respons Dewan

Rentetan kasus tragis ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, tak terkecuali lembaga legislatif daerah. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Baginya, persoalan kesehatan mental di kalangan mahasiswa sudah masuk dalam kategori darurat dan tidak bisa lagi dianaktirikan dalam pembuatan kebijakan.

“Saya sudah sampaikan kalau tidak waspada, tentu akan berbahaya,” tegas Amithya saat ditemui pada Rabu (25/3/2026) pagi, dengan raut wajah yang menyiratkan duka sekaligus urgensi.

Pernyataan Amithya menyoroti sebuah realitas pahit: deteksi dini terhadap krisis mental sangatlah sulit dilakukan. Berbeda dengan penyakit fisik yang menampakkan gejala biologis, depresi sering kali bersembunyi di balik senyuman (dikenal dalam psikologi sebagai smiling depression).

“Kalau dari unit terkecil, aware terhadap itu sulit karena masalah mental ini sangat privat,” kata Amithya.

Di sinilah letak bahayanya. Mahasiswa sering kali merasa sendirian di tengah keramaian, tidak tahu harus melapor ke mana, atau takut akan stigma sosial jika mengaku sedang berjuang melawan depresi.

Alienasi di Hunian Vertikal dan Lunturnya Fungsi Sosial

Amithya juga secara khusus menyoroti lokasi kejadian. Apartemen Everyday selama ini dikenal sebagai salah satu hunian favorit di kalangan mahasiswa karena lokasinya yang sangat strategis di pusat kawasan pendidikan Suhat.

“TKP di Kota Malang ini kan jadi favorit banget. Harus ada antisipasi yang jelas,” ungkapnya.

Dalam perspektif sosiologi urban, tren pergeseran hunian mahasiswa dari kos-kosan tradisional ke apartemen vertikal turut membawa dampak psikologis. Di kos-kosan tradisional, masih ada figur “ibu kos” atau interaksi antar-kamar yang menciptakan jaring pengaman sosial (social safety net) informal.

Namun, di apartemen, privasi dijunjung sangat tinggi. Interaksi antar-penghuni nyaris tidak ada. Alienasi atau keterasingan ini membuat mahasiswa yang sedang mengalami krisis mental semakin terisolasi dari pertolongan pertama.

Oleh karena itu, pengelola apartemen dan hunian mahasiswa diimbau untuk mulai membekali staf mereka—mulai dari resepsionis hingga petugas keamanan—dengan pelatihan dasar kewaspadaan krisis mental dan pencegahan bunuh diri (suicide prevention gatekeeper).

Membangun Ekosistem Peduli Mental

Menghadapi krisis yang kompleks ini, Amithya menegaskan bahwa penyelesaiannya tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Menyalahkan kampus, keluarga, atau pemerintah secara terpisah tidak akan menghentikan tragedi berikutnya. Kunci utamanya adalah sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang konkret.

“Kalau kolaborasi dilakukan dengan serius, ini bisa dicegah,” tegasnya yakin.

Politisi perempuan ini memaparkan peta jalan pencegahan yang logis. Ia mengusulkan inisiasi komunikasi tingkat tinggi antara Pemerintah Daerah dan para Rektor Perguruan Tinggi di Kota Malang. Kampus harus diposisikan sebagai garda terdepan penanganan (first responder).

“Mungkin kita perlu segera duduk bersama, bicara dengan para rektor,” ujarnya.

Salah satu gagasan paling konkret yang diusulkan oleh Amithya adalah perombakan total pada sistem orientasi dan buku panduan mahasiswa baru. Selama ini, buku panduan mahasiswa hanya berkutat pada Sistem Satuan Kredit Semester (SKS), peta kampus, dan aturan akademik.

“Buku guide mahasiswa harus dibuat komprehensif. Agar mereka tahu segala sesuatu, tidak hanya soal kuliah,” jelasnya.

Dalam buku panduan tersebut, idealnya wajib dicantumkan pemahaman dasar tentang kesehatan mental, cara mengelola stres, daftar kontak layanan konseling kampus yang gratis dan rahasia, serta nomor hotline gawat darurat psikologis 24 jam. Mahasiswa harus ditanamkan doktrin sejak hari pertama bahwa “meminta bantuan psikologis adalah tindakan berani, bukan tanda kelemahan”.

Dari Kampus Menyentuh Keluarga

Pencegahan yang berpusat di kampus harus diiringi dengan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Malang, menurut Amithya, dapat mengambil peran vital dalam menyediakan fasilitas pendampingan yang mudah diakses. Misalnya, mengintegrasikan layanan psikolog di puskesmas tingkat kecamatan yang ramah di kantong mahasiswa, atau menyediakan layanan konseling daring yang disubsidi oleh pemerintah daerah.

“Dari pemerintah, mungkin bisa memberikan fasilitasi pendanaan atau pendampingan program,” tambahnya.

Pada akhirnya, siklus pencegahan ini akan bermuara pada unit terkecil: keluarga. Kampus dan pemerintah yang telah terbangun sinerginya dapat lebih mudah merangkul orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka yang sedang merantau.

“Di dalam kampus diperbaiki dulu ekosistemnya, baru pemerintah mendukung, lalu dari situ kita bisa menyenggol keluarganya untuk ikut peduli,” pungkas Amithya menutup paparannya.

Tragedi di Jalan Soekarno-Hatta ini adalah duka kita bersama. Ia mengingatkan kita bahwa di balik jaket almamater yang membanggakan, di balik nilai IPK yang dikejar hingga larut malam, ada nyawa dan jiwa rapuh yang sangat membutuhkan rangkulan hangat. Sudah saatnya kesehatan mental tidak lagi diletakkan di pinggiran diskusi.

Ia adalah kebutuhan mendesak. Jangan sampai, Kota Malang kembali harus mematikan lampu gemerlapnya untuk menangisi mahasiswa yang gugur dalam sunyi (as/dnv).