Politik

Boleh Tidaknya Maju Pilwali Kota Malang Banyak Dipertanyakan, Ini Penjelasan Kubu Abah Anton

13
×

Boleh Tidaknya Maju Pilwali Kota Malang Banyak Dipertanyakan, Ini Penjelasan Kubu Abah Anton

Sebarkan artikel ini

INDONESIAONLINE – Mantan Wali Kota Malang Mochammad Anton meramaikan bursa Pilkada Kota Malang 2024. Anton turut berburu rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rekam jejaknya yang pernah tersandung kasus suap semasa menjabat wali kota ternyata tak membuat mundur niat Anton untuk kembali berebut kursi N1.

Karena kasus tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah boleh Anton mencalonkan diri lagi sebagai wali kota pada Pilkada Kota Malang 2024 ini.

Kuasa hukum pria yang akrab disapa Abah Anton itu, Erfin Yuliono, saat mendampingi pendaftaran ke Kantor DPC PKB Kota Malang, Senin (29/4/2024), mengatakan, pencalonan Anton telah memenuhi regulasi dan ketentuan yang ada.

“Karena kami pakai PKPU Tahun 2016 dan putusan Abah Anton 2018. Untuk regulasi yang baru, jika ada orang yang kena ancaman hukuman 5 tahun, tidak bisa mencalonkan sebelum 5 tahun itu selesai,” ujar Erfin.

Selain itu, menurut Erfin, terkait pencabutan hak politik Abah Anton, dirinya menggunakan PKPU Nomor 9 Tahun 2016. Yakni pencabutan hak politik atas hukuman yang dijalani Abah Anton berlangsung selama dua tahun sejak dirinya dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu.

Baca  Prabowo-Gibran Siap Debat, Tak Akan Serang Capres-Cawapres Lain

“Abah kemarin kenanya 2 tahun dan hukum tambahan 2 tahun. Jadi, terhitung tahun 2018 sampai 2020, hukuman tambahan tidak boleh mencalonkan 2 tahun dari bebasnya Abah, yaitu 2020-2022,” terangnya.

Selain itu, merujuk pada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tahun 2025, Erfin menjelaskan bahwa jika calon terkena ancaman 5 tahun, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan atau kehilangan hak politiknya untuk dipilih dalam pemilihan umum (pemilu).

“Akan tetapi keputusan hukum kami kan di tahun 2018. Maka keputusan MK tidak berlaku surut kepada Abah Anton. Di dalam kaidah hukum itu tidak berlaku surut, yakni Abah diadili pada tahun 2018, putusan MK pada tahun 2022. Lah Abah tidak terkena putusan MK tersebut karena Abah dijatuhi tahun 2018 dengan menggunakan  PKPU No 9 Tahun 2016,” jelasnya.

Sebagai informasi,  Anton tersandung kasus korupsi pada tahun 2018. Tepatnya saat dirinya sedang dalam pencalonannya menjadi wali kota Malang periode kedua, yakni 2018-2023.

Dalam perkara tersebut, Anton diduga terlibat dalam suap dengan nilai sebesar Rp 600 juta. Ia diduga memberikan suap kepada ketua dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD Perubahan.

Baca  Bantahan Partai Demokrat Soal Isu Syarat Koalisi Harus Calonkan AHY Jadi Capres atau Cawapres!

Menanggapi hal itu, Anton pun enggan banyak berkomentar. Namun, dia mengaku bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang menginginkan dirinya kembali maju dalam Pilwali Malang.

“Kebetulan di sini sudah ada kuasa hukum saya. Bisa ditanyakan masalah itu dan sampai sejauh mana saya bisa melakukan pencalonan ini,” ujar Anton.

Bahkan, menurut Anton, pencalonannya yang juga sempat tersandung kasus korupsi di masa lampau malah menjadi bagian dari upaya transparansi kepada masyarakat. Apalagi, untuk mendaftar sebagai bakal cawali, dirinya mengaku telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi.

“Kemarin kami melalui tim hukum sudah melakukan pengurusan SKCK, ke pengadilan, sampai ke KPU. Jadi, sudah clear. Saya kira dasar hukumnya, pengadilan tahu. Sekarang ini bukan masalah kapok. Intinya adalah ulama memilih kita untuk melakukan suatu perubahan. Yang jelas butuhnya adalah perubahan besar,” pungkas Anton. (rw/hel)