INDONESIAONLINE – Sebanyak 9.505 personel gabungan TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan petugas pengamanan dalam (pamdal) disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah lokasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Polda Metro Jaya bersama TNI telah menggelar apel kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengawal 26 agenda penyampaian pendapat di muka umum serta 26 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Menurut dia, kehadiran aparat TNI-Polri bertujuan memberikan pelayanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis.
Dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 7.660 merupakan anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 petugas Pemda DKI Jakarta, serta 170 petugas pamdal. Mereka ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengutamakan komunikasi, dialog, pendekatan persuasif, dan pelayanan yang humanis.
Dadang meminta seluruh personel menjaga profesionalisme dan mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Ia juga menekankan bahwa setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, serta mengikuti prosedur yang berlaku.
Senada dengan itu, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keberadaan aparat di lapangan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia meminta personel memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” kata Deddy.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pengamanan aksi juga disertai pengaturan lalu lintas secara situasional. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah berlangsungnya berbagai kegiatan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi terkini dapat memantau akun resmi Polda Metro Jaya melalui @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Warga juga dapat menghubungi layanan kepolisian 110 jika membutuhkan bantuan.
“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari kerja melayani Jakarta,” ungkap Budi.
Monas, Sudirman-Thamrin, dan Gedung DPR Berpotensi Padat
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kemacetan akibat demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah memperkirakan kepadatan kendaraan berpotensi terjadi di sekitar Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, serta kawasan gedung DPR/MPR RI.
Karena itu, masyarakat diimbau menghindari ketiga kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan mendesak selama aksi berlangsung. Pengguna jalan juga diminta menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang tersedia.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jl Sudirman-Thamrin, serta gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,” kata Firman, Selasa.
“Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan,” imbuhnya. (ars/hel)
