INDONESIAONLINE – Setelah merasa dikhianati lantaran Partai NasDem disebut memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan, Partai Demokrat resmi cabut dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) per Jumat (1/9/2023).
Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebelumnya diisi tiga partai. Yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
Keputusan keluar dari KPP itu disampaikan Partai Demokrat usai melangsungkan rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Adapun keputusan ini diketahui melalui cuitan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon di akun X (Twitter) @jansen_jsp.
Jansen juga menuliskan bahwa Partai Demokrat secara otomatis juga tidak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Berikut ini isi keputusan MTP Partai Demokrat pada Jumat (1/9/2023) malam yang dicuitkan Jansen pada pukul 18.44 WIB:
1. Kami Partai Demokrat memutuskan MENCABUT DUKUNGAN KE ANIES BASWEDAN dalam Pilpres 2024;
2. Kami Partai Demokrat memutuskan TIDAK LAGI BERADA/KELUAR DARI KOALISI PERUBAHAN krn telah terjadi pengingkaran terhadap isi piagam koalisi.
Sebelumnya, penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu dikabarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resmi yang beredar pada Kamis (31/8/2023). Keterangan resmi dari Demokrat itu dirilis setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.
Ia mengungkapkan bahwa Anies juga telah setuju kerja sama Partai NasDem dan PKB soal penunjukan cawapres. Pihaknya juga menyebut persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem Surya Paloh
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan.
Menurut Riefky Harsya, Partai Demokrat pun dipaksa menerima keputusan soal pasangan cawapres Anies tersebut. “Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” ungkapnya.
Riefky Harsya pun menilai rentetan peristiwa yang terjadi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan serta pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol.
“Ini juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” pungkasnya. (bin/hel)