INDONESIAONLINE – Sebanyak enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.
Enam fraksi tersebut di antaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI) yang terdiri dari PAN, Partai Demokrat, Partai NasDemPSI dan Partai Perindo.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, sebanyak enam fraksi yang telah menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2023, terdapat catatan-catatan penting yang telah disampaikan oleh masing-masing dalam pandangan akhir fraksi perwakilan fraksi.
“Hari ini kita sudah menandatangani kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023, walaupun kita sepakat dan menyetujui untuk dibahas di RAPBD, banyak catatan-catatan dari enam fraksi semua memberikan catatan yang nantinya perlu penyempurnaan pada saat pembahasan RAPBDnya,” ungkap Made kepada JatimTIMES.com, Kamis (4/8/2022).
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, artinya saat ini kebijakan serta pagu anggaran yang telah tersusun dalam KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2023 telah disetujui.
Selanjutnya, pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar mengimplementasikan dalam program-program kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah tertera di KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2023.
“Di berita acara kemarin sudah kelihatan bahwa DPRD dan TAPD masih bisa ngotak-ngatik peruban pergeseran anggaran sepanjang itu urgent,” terang Made.
Pihaknya pun cukup kaget dengan upaya Pemkot Malang yang menganggarkan dan memproyeksikan Pendapatan Daerah (PD) di atas Rp 1 triliun lebih Rp 6 juta. Menurutnya, Rp 6 juta tersebut tidak hanya tempelan, melainkan berdasarkan perhitungan matang yang telah melalui proyeksi kajian-kajian.
Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang memprediksi angka tersebut dapat lebih hingga Rp 1,2 hingga Rp 1,3 triliun. Dengan catatan, program-program dari Pemkot Malang terus dipacu dengan benar.
Pihaknya menjelaskan, untuk pembayaran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pihaknya memberikan dua tahapan penganggaran. “Terkait BPJS memang tidak kami kurangi tapi kami berikan dua tahap, yang kemarin Rp 129 miliar kita tetapkan tapi ada tambahan Rp 20 miliar akan kita tambahkan nanti di PAK 2023,” tutur Made.
Made berharap Universal Health Coverage di Kota Malang tetap ditingkatkan. Kemudian pihaknya juga menginginkan agar masyarakat Kota Malang mendapatkan pengobatan, pendidikan dan jaminan kesehatan yang baik.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, bahwa penentuan anggaran dan proyeksi pajak daerah yang mencapai Rp 1 triliun lebih 6 juta telah melalui kajian dan kemampuan optimalisasi pendapatan.
“Sehingga tadi ada catatan 1 triliun itu memang ada beberapa persyaratan saya, mohon nanti didorong ada percepatan peraturan daerah yang ke arah sana seperti PJU dan hal-hal yang lain tentu suprastruktur harus ditingkatkan,” tandas Sutiaji.