JATIMTIMES– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, memanggil 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerja komisi IV dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti, menyampaikan, bahwa mewujudkan Tuban sejahtera, adil, berdaya saing, berbudaya dan berbasis lingkungan maka dibutuhkan strategi, kolaborasi, integritas semua OPD.

“Kita memandang perlunya penyampaian inovasi unggulan kompetitif di OPD mitra kerja Komisi IV,” kata Tri Astuti saat memimpin raker di ruang Komisi IV.

Dia menyampaian inovasi yang dimaksud di antaranya, strategi program pemberdayaan masyarakat, percepatan pemulihan ekonomi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, peningakatan sumber PAD, peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penanganan bencana.

Baca Juga  Wali Kota Mojokerto Terima Penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Jatim

Sebagai Mitra kerja OPD, Dewan mengkritisi, dengan memberikan masukan dan saran kepada dinas terkait, salah satunya Dinsos P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikatakan Astutik, data kemiskinan yang saat ini telah dilakukan verifikasi door to door untuk perbaikan data kemiskinan masih belum sesuai harapan. Pasalnya, di lapangan masih terdapat masyarakat layak sebagai penerima bantuan. Namun, data dokumen kependudukan atau NIK tidak bisa masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga disinyalir ribuan nama warga miskin, datanya tidak padan bahkan tidak terinput sistem. 

“Terdapaat 2000 NIK yang tidak terbaca secara sistem,” bebernya.

Di soal lainnya, perihal keberadaan BUMDes dengan slogan satu desa satu BUMDes, komisi IV juga menilai belum maksimal. Hal ini disebabkan terdapat 42 desa di wilayah Kabupaten Tuban belum memiliki BUMDes.

Baca Juga  Dukung Terwujudnya Satu Data Indonesia, BPS dan Pemkab Blitar Gelar Rakorda Regsosek

“Ini harus segera ditindaklanjuti, agar one vilage one product (satu desa, satu produk) dapat segera terwujud,” pungkas politisi asal Gerindra itu.

Selain mengkritisi, pada akhir raker dengan OPD, Komisi IV mengapresiasi beberapa program inovasi dinas terkait, selebihnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada raker berikutnya secara intens.(*)



Ahmad Istihar