Presiden Prabowo raih kesepakatan bersejarah: Belanda kembalikan 30 ribu artefak RI dan kerja sama inklusi keuangan bersama Ratu Máxima.
INDONESIAONLINE – Di bawah langit musim gugur yang tenang di Den Haag, sebuah babak baru dalam rekonsiliasi sejarah antara Indonesia dan Belanda resmi tertulis. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch pada Jumat, 26 September 2025, bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa.
Pertemuan ini membawa kabar monumental bagi kedaulatan budaya Indonesia: kembalinya 30.000 artefak bersejarah yang selama berabad-abad tersimpan di tanah Belanda.
Langkah ini menandai repatriasi benda budaya terbesar dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara, sekaligus menegaskan posisi tawar Indonesia di panggung diplomasi internasional.
“Saya kira etika baik dari Belanda ingin memelihara hubungan baik dengan kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto dengan nada mantap setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Pernyataan singkat tersebut mengandung makna mendalam. Pengembalian 30.000 artefak ini bukan sekadar perpindahan logistik benda mati. Bagi Indonesia, setiap objek—baik itu keris, perhiasan, prasasti, hingga naskah kuno—adalah fragmen identitas bangsa yang sempat tercerabut selama masa kolonialisme.
Keputusan Kerajaan Belanda ini menyusul tren dekolonisasi museum-museum Eropa yang kian menguat. Menurut laporan dari Committee for the Oversight of the Restitution of Cultural Objects from a Colonial Context di Belanda, kebijakan repatriasi kini dipandang sebagai kewajiban moral untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Belanda telah mengembalikan 472 objek penting, termasuk “Harta Karun Lombok”. Namun, angka 30.000 yang disepakati oleh Presiden Prabowo kali ini melompat jauh secara kuantitas dan kualitas historis.
Gelombang Repatriasi Global
Sebagai perbandingan, data dari UNESCO World Heritage Centre menunjukkan bahwa permintaan pengembalian benda budaya ke negara asal (repatriasi) meningkat 40% dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah beberapa data repatriasi penting ke Indonesia sebelum kesepakatan 2025 ini:
- Tahun 2020: Pengembalian Keris Pangeran Diponegoro.
- Tahun 2023: 472 objek termasuk empat patung Singasari dan koleksi Pita Maha Bali.
- Tahun 2024: Ratusan benda bersejarah dari Museum Volkenkunde dan Tropenmuseum.
Kesepakatan 30.000 artefak di masa kepemimpinan Prabowo ini menjadi rekor baru yang menunjukkan kepercayaan tinggi pemerintah Belanda terhadap manajemen museum dan pelestarian cagar budaya di Indonesia saat ini.
Diplomasi Prabowo di Den Haag tidak hanya terpaku pada romantisme masa lalu. Pertemuan tersebut juga melahirkan kesepakatan strategis di bidang ekonomi masa depan, khususnya mengenai literasi dan inklusi keuangan.
Ratu Máxima, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan untuk Pembangunan (UNSGSA), dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2025. Fokusnya jelas: membantu rakyat Indonesia yang masih berada di luar sistem perbankan formal (unbanked).
“Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan, akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” jelas Prabowo.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks inklusi keuangan Indonesia memang telah mencapai di atas 75%, namun indeks literasi keuangan—pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan—masih perlu digenjot agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal atau investasi bodong. Kehadiran Ratu Máxima diharapkan membawa akses teknologi finansial (fintech) yang lebih inklusif bagi UMKM dan masyarakat di pelosok nusantara.
Strategi “Good Neighbor Policy” ala Prabowo
Kunjungan ke Istana Huis ten Bosch menunjukkan gaya diplomasi Prabowo yang hangat namun pragmatis. Disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima, Prabowo menekankan pentingnya penguatan hubungan bilateral di bidang strategis: pertahanan, teknologi hijau, dan manajemen air—bidang di mana Belanda merupakan pemimpin dunia.
Namun, pengembalian artefak tetap menjadi sorotan utama bagi publik dalam negeri. Para ahli sejarah menilai, langkah ini akan memperkaya narasi sejarah di museum-museum nasional.
“Tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah konservasi. Mengelola 30.000 artefak baru membutuhkan infrastruktur museum yang canggih dan kurator yang kompeten agar benda-benda ini bisa dinikmati dan dipelajari oleh generasi muda,” ujar seorang pakar arkeologi dari Universitas Indonesia.
Banyak pengamat internasional melihat sikap kooperatif Belanda sebagai bagian dari strategi politik luar negeri mereka di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (G20 member), adalah mitra yang terlalu penting untuk diabaikan.
Selain itu, permintaan maaf resmi yang pernah disampaikan Raja Willem-Alexander pada tahun 2020 atas kekerasan di masa lalu telah membuka jalan bagi dialog yang lebih setara. Pengembalian artefak ini dipandang sebagai “puncak” dari proses rekonsiliasi tersebut.
Kesepakatan yang diraih Presiden Prabowo Subianto di Belanda menandai transisi penting: dari hubungan yang dibayangi sejarah kelam menjadi kemitraan masa depan yang saling menguntungkan.
Kembalinya 30.000 artefak adalah kemenangan bagi kedaulatan budaya, sementara kerja sama inklusi keuangan adalah investasi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan tangan terbuka, Indonesia menyambut pulang harta karunnya, sekaligus membuka pintu bagi inovasi ekonomi global.
Kini, publik menanti kepulangan fisik puluhan ribu benda tersebut yang dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2025. Sejarah tidak lagi hanya dibaca di buku teks, tapi akan segera hadir kembali di depan mata bangsa Indonesia.
