Kisah mencekam Muktamar NU 1994 di Cipasung. Konflik Gus Dur vs Soeharto, intaian sniper, dan diplomasi kiai yang melahirkan Fikih Lingkungan.
INDONESIAONLINE – Langit di atas Desa Cipasung, Singaparna, tidak sebiru biasanya pada hari-hari di tahun 1994 itu. Suara baling-baling helikopter yang memekakkan telinga membelah keheningan pesantren, beradu dengan deru mesin panser militer yang menderam di jalanan desa.
Bagi Muhammad Rizqi Romdhon, yang kala itu masih seorang bocah, pemandangan ini adalah sebuah karnaval raksasa.
Ia melihat moncong senapan laras panjang. Ia melihat sosok-sosok berseragam loreng dengan posisi siaga di atap masjid dan asrama santri. Dalam imajinasi kanak-kanaknya, ini adalah adegan film laga yang menjadi nyata. Namun, di balik kacamata orang dewasa dan catatan sejarah bangsa, apa yang disaksikan Rizqi adalah manifestasi ketegangan tertinggi antara agama dan negara di era Orde Baru.
“Waktu saya masih kecil, muktamar itu sangat menyenangkan karena ada helikopter, ada mobil panser, terus ada sniper di atas masjid. Tapi setelah saya dewasa, saya baru sadar itu adalah hal yang mengancam nyawa,” kenang Rizqi.
Ingatan Rizqi menjadi pintu masuk untuk membedah kembali peristiwa bersejarah: Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung. Ini bukan sekadar rapat organisasi, melainkan sebuah pertaruhan nyawa, ideologi, dan masa depan demokrasi Indonesia di tengah cengkeraman kekuasaan Presiden Soeharto.
Perang Dingin di Tanah Santri: Gus Dur vs Cendana
Tahun 1994 adalah tahun yang gerah dalam politik Indonesia. Rezim Orde Baru sedang berada di puncak kekuasaan sekaligus puncak paranoia. Di tengah iklim politik yang monolitik, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) muncul sebagai antitesis.
Melalui Forum Demokrasi (Fordem) yang didirikannya, Gus Dur menyuarakan kritik yang membuat telinga Cendana—sebutan untuk lingkaran kekuasaan Soeharto—memerah.
Muktamar Cipasung kemudian menjadi arena “penghakiman”. Pemerintah Orde Baru, melalui instrumen militer dan birokrasinya, memiliki satu agenda besar: menumbangkan Gus Dur dari kursi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Suasana mencekam yang digambarkan Rizqi bukan tanpa alasan. Barikade militer bukan untuk melindungi ulama, melainkan untuk menebar teror psikologis. Data sejarah mencatat, intervensi pemerintah saat itu sangat telanjang. Muncul gerakan yang dikenal dengan sandi ABG (Asal Bukan Gus Dur). Gerakan ini bergerilya mempengaruhi para kiai sepuh dan pengurus cabang NU di daerah-daerah.
Rizqi, yang kini menjadi salah satu Pengurus Pondok Pesantren Cipasung, menceritakan betapa panasnya gesekan tersebut. Bahkan, polarisasi masuk ke lingkaran keluarga inti pendiri NU. KH Yusuf Hasyim, paman Gus Dur sendiri, tercatat dalam literatur sejarah sempat berseberangan dan masuk dalam arus yang ingin mengganti kepemimpinan Gus Dur.
“Itu saking panasnya pertarungan antara Gus Dur dan Pak Harto. Tapi alhamdulillah tidak sampai pertarungan fisik, hanya pertarungan pengaruh,” ujar Rizqi.
Ketegangan itu nyata. Di dalam aula persidangan, dukungan suara terbelah. Abu Hasan, kandidat yang didukung restu pemerintah, memberikan perlawanan sengit. Namun, loyalitas akar rumput NU (Nahdliyin) terbukti lebih kokoh daripada intimidasi laras senapan. Gus Dur akhirnya terpilih kembali, sebuah kemenangan yang menampar wajah penguasa saat itu.
Sniper di Kubah Masjid
Keberadaan sniper atau penembak runduk di titik-titik strategis seperti atap masjid dan asrama santri di Cipasung adalah anomali dalam sebuah acara keagamaan. Biasanya, muktamar adalah ajang silaturahmi yang penuh tawa dan bahsul masail (pembahasan masalah). Namun di Cipasung 1994, setiap jengkal tanah diawasi.
Para muktamirin (peserta muktamar) harus melewati pemeriksaan berlapis. Isu-isu tentang sabotase dan kudeta dihembuskan. Bagi rezim, kemenangan Gus Dur dianggap ancaman stabilitas nasional. Namun, di sinilah letak keunikan mentalitas santri. Tekanan fisik berupa panser dan senjata justru dihadapi dengan ketenangan spiritual.
Rizqi mengenang, meski suasana mencekam, roda organisasi tetap berjalan. Para kiai tetap berdiskusi, tetap shalat berjamaah di bawah bayang-bayang penembak jitu, dan tetap memegang teguh prinsip kemandirian jam’iyah.
Kiai Ilyas Ruhiat: Sang Juru Damai yang Teduh
Jika Gus Dur adalah api yang membakar semangat demokrasi, maka KH Ilyas Ruhiat—pengasuh Ponpes Cipasung sekaligus Rais Aam PBNU saat itu—adalah air yang menyejukkan. Kiai Ilyas mewarisi watak ayahnya, KH Ruhiat, sebagai sosok muallif (pendamai) yang mengedepankan kesantunan.
Posisi Cipasung sangat dilematis. Sebagai tuan rumah, mereka harus melayani tamu agung (pemerintah) sekaligus melindungi marwah organisasi (NU dan Gus Dur). Rizqi mengungkapkan bahwa kunci sukses Muktamar Cipasung yang berakhir tanpa pertumpahan darah adalah kecerdasan emosional Kiai Ilyas.
“Kiai Ilyas tidak senang memihak salah satu. Beliau lebih senang menyatukan umat. Bagaimana beliau mengelola emosi pendukung Gus Dur dan juga pengelola emosi pihak yang didukung Pak Harto, sehingga muktamar tidak gagal,” jelas Rizqi.
Strategi Kiai Ilyas adalah diplomasi kultural tingkat tinggi. Ia tidak menabrak tembok kekuasaan secara frontal, melainkan mencari celah lembut. Hubungan baik dibangun dengan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), putri sulung Presiden Soeharto yang saat itu memiliki pengaruh politik sangat besar.
Diplomasi “Jalan-Jalan” Gus Dur dan Mbak Tutut
Ada sebuah anekdot sejarah yang menarik dari pasca-Muktamar Cipasung. Setelah ketegangan mereda, Gus Dur—dengan segala kecerdikan manuvernya—justru merangkul Mbak Tutut.
“Dengan cantik, Gus Dur membawa Ibu Tutut keliling. Akhirnya tensi Pak Harto menurun dan pada akhir Orde Baru, beliau menjadi lebih dekat dengan kalangan Islam,” ungkap Rizqi.
Gus Dur mengajak Mbak Tutut berkeliling ke kantong-kantong pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini adalah langkah jenius. Di satu sisi, Gus Dur menunjukkan kepada negara bahwa NU adalah kekuatan riil yang tidak bisa dimusuhi. Di sisi lain, kehadiran Mbak Tutut memberikan rasa aman bagi pesantren dari stigma “musuh negara”.
Langkah ini mencairkan bekuan es antara Cendana dan kaum sarungan. Puncaknya, Kiai Ilyas Ruhiat kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sebuah simbol rekonsiliasi bahwa negara akhirnya mengakui peran vital ulama Cipasung tersebut. Hubungan yang tadinya di ujung laras senapan, berubah menjadi jabat tangan yang hangat, meski kewaspadaan tetap ada.
Revolusi Hijau dari Balik Kepungan Panser
Namun, warisan Muktamar Cipasung 1994 tidak hanya soal drama politik tingkat tinggi. Di tengah himpitan militer dan intrik kekuasaan, para ulama NU justru menghasilkan pemikiran yang melampaui zamannya: Fikih Lingkungan.
Siapa sangka, di bawah ancaman senjata, para kiai memikirkan nasib hutan, air, dan tanah?
“Ada satu hal yang menarik, tentang fikih lingkungan. Pertama kali NU mencetuskan bagaimana Islam harus merawat lingkungan. Nilai-nilai ini sangat relevan dibawa ke masa sekarang,” tutur Rizqi.
Muktamar Cipasung melahirkan keputusan revolusioner bahwa pencemaran lingkungan—baik udara, air, maupun tanah—yang menimbulkan kerusakan (mafsadat) hukumnya adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).
Ini adalah terobosan teologis yang luar biasa. Saat dunia barat baru mulai mendengungkan isu perubahan iklim secara politis, ulama tradisional di Tasikmalaya sudah menetapkan hukum agama yang tegas terkait ekologi. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Jihad Bi’ah (Jihad Lingkungan).
Keputusan ini menegaskan bahwa NU tidak hanya sibuk mengurus surga dan neraka atau kursi kekuasaan, tetapi juga keberlanjutan bumi tempat manusia berpijak. Gerakan ini kemudian diperkuat kembali pada tahun 2007 lewat Gerakan Nasional Kehutanan PBNU, namun akarnya tertanam kuat di tanah Cipasung pada tahun 1994.
Kini, lebih dari tiga dekade berlalu. Panser-panser itu sudah lama pergi. Deru helikopter telah berganti dengan lantunan ayat suci yang tenang di Pondok Pesantren Cipasung. Namun, jejak sejarah itu tidak boleh hilang.
Cerita Rizqi Romdhon tentang “keseruan” masa kecilnya yang ternyata adalah ancaman maut, menjadi pengingat bagi generasi sekarang. Bahwa kemandirian organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kebebasan berpendapat di Indonesia tidak didapatkan secara gratis. Ia dibayar dengan keberanian Gus Dur, kearifan diplomasi Kiai Ilyas, dan keteguhan ribuan muktamirin yang tidak gentar pada sniper.
Muktamar Cipasung 1994 mengajarkan kita dua hal fundamental: keberanian untuk mempertahankan prinsip di hadapan kekuasaan yang otoriter, dan kecerdasan untuk merawat bumi melalui teologi yang progresif.
Di Aula KH Ruhiat yang bersejarah itu, dinding-dindingnya seolah masih menyimpan gema takbir kemenangan demokrasi santri. Sebuah kemenangan yang diraih bukan dengan peluru, melainkan dengan ketenangan hati dan ketajaman pikiran.
