INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama DPRD Kaltim memberikan penjelasan terkait keterlambatan distribusi Program Seragam Gratispol. Mereka juga menjawab pertanyaan publik mengenai pengadaan seragam yang masih dilakukan dari luar daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry mengatakan keterlambatan distribusi seragam dipengaruhi pendataan siswa dari sekolah yang membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan. Data tersebut menjadi dasar penentuan jumlah dan ukuran seragam sebelum proses produksi dilakukan.
“Karena waktunya mereka menerima, sedangkan data siswa kemudian yang ada belum dicatat semua. Kepastian misalnya berapa jumlah, terus mengukur lagi. Nah, ternyata itu membuat keterlambatan baju-baju bantuan sekolah yang Gratispol,” ujarnya,
Rabu (29/07/2026).
Menurut Sarkowi, proses distribusi seharusnya dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh data dari sekolah di Kalimantan Timur terkumpul. “Baju seragam sekolah ini ternyata selama ini terkendala dengan data yang disampaikan sekolah-sekolah. Jangan menunggu semuanya total terkumpul baru didistribusikan. Sekolah mana yang bisa didistribusikan atau di wilayah mana bisa didistribusikan, ya didistribusikan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadhan menjelaskan pemerintah sebenarnya telah membahas kemungkinan melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan seragam Gratispol. Namun, terdapat sejumlah kendala yang masih menjadi bahan pertimbangan.
“Sudah ada pembicaraan untuk menggalakkan penggunaan produk lokal dan kami sedang mempertimbangkan metode yang paling tepat. Namun, ada beberapa hal yang masih harus dipikirkan, seperti standar mutu pakaian yang harus seragam agar hasilnya konsisten meski ditangani penjahit yang berbeda,” jelas Rahmat.
Selain menjaga kualitas, kemampuan produksi juga menjadi faktor utama. Menurut diaþ, kebutuhan seragam Gratispol mencapai lebih dari 63 ribu potong sehingga harus dipastikan mampu dipenuhi sesuai target waktu.
“Masalah kapasitas produksi juga menjadi perhatian, apakah mereka mampu menghasilkan 1.000 hingga 2.000 potong dalam waktu singkat. Padahal total kebutuhan kita mencapai lebih dari 63.000. Kami berharap ke depan ada masukan atau metode efektif yang bisa diterapkan,” pungkasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik masyarakat terhadap keterlambatan penyaluran seragam Gratispol dan pertanyaan mengenai belum optimalnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan program tersebut. (ra/hel)
