Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas apresiasi rencana sekolah gratis SD-SMP di RAPBN 2027 sesuai putusan MK, desak kesejahteraan guru honorer.
INDONESIAONLINE – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas menyambut positif rencana pemerintah dan DPR RI mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan jenjang SD hingga SMP sederajat dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah progresif negara untuk menjamin hak dasar anak bangsa, namun mewanti-wanti agar program sekolah gratis dibarengi peningkatan kesejahteraan para guru.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per Juni 2026, terdapat 2,1 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia yang belum menikmati pendidikan dasar, mayoritas berada di wilayah perdesaan dan kepulauan. Di Jawa Timur sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka partisipasi murni (APM) SMP sebesar 91,3 persen pada 2025, artinya 8,7 persen anak usia SMP di provinsi tersebut belum terdaftar di bangku sekolah.
“Saya pikir apa yang sedang diinisiasi DPR RI melalui tindak lanjut putusan MK ini merupakan langkah progresif yang patut kita apresiasi. Pendidikan gratis adalah wujud komitmen negara untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Puguh Wiji Pamungkas saat dikonfirmasi, Minggu (5/7/2026).
Putusan MK yang dimaksud adalah MK Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis tanpa biaya tambahan bagi seluruh warga negara, termasuk di sekolah swasta dan madrasah. DPR RI secara resmi menyetujui integrasi putusan tersebut ke dalam RAPBN 2027 dalam rapat paripurna pada 28 Juni 2026, dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 127 triliun untuk program sekolah gratis SD-SMP.
Puguh Desak Kesejahteraan Guru dan Akses Merata
Legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menggarisbawahi bahwa persoalan krusial pendidikan nasional saat ini masih berkutat pada disparitas kualitas yang lebar. Kesenjangan tersebut sangat terasa antara sekolah negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Oleh karena itu, ia mendesak agar implementasi pembebasan biaya ini nantinya diterapkan secara adil tanpa memandang status kelembagaan sekolah, baik sekolah umum maupun madrasah (MI-MTs).
“Kalau pendidikan benar-benar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas yang selama ini masih terjadi,” urainya lugas.
Puguh menyoroti pentingnya tata kelola alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN agar tepat sasaran. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2026, APBN tahun berjalan mengalokasikan 20,3 persen anggaran nasional atau sekitar Rp 668 triliun untuk sektor pendidikan, namun hanya 38 persen yang disalurkan ke jenjang pendidikan dasar, sisanya untuk pendidikan tinggi dan birokrasi pendidikan.
“Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak perlu bayar, buku-buku disediakan, fasilitas belajar dipenuhi, dan guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Guru adalah ujung tombak mencetak SDM unggul,” tegasnya.
Data DPRD Jatim menunjukkan 23 persen SMP negeri dan swasta di provinsi tersebut masih memungut biaya tambahan seperti uang gedung dan biaya buku dengan rata-rata Rp 450 ribu per tahun, yang kerap menjadi kendala bagi keluarga miskin. Program sekolah gratis di RAPBN 2027 diharapkan menghapus seluruh biaya tambahan tersebut, termasuk perbaikan 12 persen ruang kelas rusak di Jatim.
Pihaknya berharap cetak biru (blueprint) pembiayaan ini segera dimatangkan oleh pemerintah pusat agar saat memasuki tahun anggaran 2027, pelaksanaannya di tingkat daerah dapat berjalan mulus tanpa kendala teknis.
“Ini membutuhkan arah kebijakan anggaran yang tepat. Pemerintah harus mampu menata prioritas belanja sehingga program sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jatim telah menyiapkan anggaran pendamping sebesar Rp 2,1 triliun untuk mendukung implementasi program tersebut di 38 kabupaten/kota pada 2027, termasuk pelatihan bagi 12 ribu guru honorer. Rencana ini diharapkan menekan angka putus sekolah di Jatim yang mencapai 14.200 kasus pada 2025 (mca/dnv).
