Dr. Tan Shot Yen sebut program Makan Bergizi Gratis memecah belah kader Posyandu dan warga. Konflik standar gizi vs bantuan ekonomi memanas di akar rumput.

INDONESIAONLINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, kini menemui babak baru yang meresahkan. Bukan lagi sekadar soal anggaran jumbo atau logistik distribusi, kritik tajam justru menyasar dampak sosiologis yang timbul di lapisan paling bawah masyarakat.

Adalah dr. Tan Shot Yen, M.Hum., seorang dokter sekaligus ahli gizi komunitas yang dikenal vokal, yang membunyikan alarm bahaya tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari kanal Watchdoc Documentary pada Selasa (10/2/2026), dr. Tan tidak segan menyebut implementasi program ini telah bermetamorfosis menjadi praktik politik “devide et impera” atau politik adu domba. Sebuah istilah kolonial yang terasa getir ketika disematkan pada program kesejahteraan sosial di era modern.

Menurut dr. Tan, niat baik pemberian makanan gratis ini justru menciptakan polarisasi tajam di dua elemen vital masyarakat: para kader Posyandu sebagai garda terdepan kesehatan, dan para ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat.

Kader Posyandu: Terjepit Antara Idealisme dan Realitas

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) selama puluhan tahun dikenal sebagai benteng pertahanan gizi anak Indonesia. Para kadernya dididik dengan ketat memegang Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Prinsip PMBA sangat jelas: utamakan pangan lokal, hindari gula garam berlebih pada usia dini, dan jauhi makanan ultra-proses.

Namun, masuknya program MBG dengan menu yang dinilai kontroversial membuat para kader mengalami disonansi kognitif—perasaan tidak nyaman akibat memegang dua keyakinan yang bertentangan.

“Sekarang kader Posyandu dilibatkan sebagai orang yang ditugasi membagi MBG. Sehingga di kader Posyandu mereka split (terbelah),” ujar dr. Tan dengan nada prihatin.

Perpecahan ini bukan sekadar beda pendapat di grup WhatsApp, melainkan menyentuh ranah prinsip. Dr. Tan mengungkapkan fenomena mundurnya sejumlah kader yang merasa nuraninya terusik. Mereka tidak sanggup membagikan makanan yang, menurut ilmu yang mereka pelajari selama ini, justru berbahaya bagi kesehatan anak jangka panjang.

“Yang betul-betul masih setia dengan pedoman-pedoman PMBA, mereka mundur teratur. Saya takut jadi dosa karena bagi makanan yang sebetulnya waktu saya kasih konseling (dulu) ini gak begini bunyinya,” ungkap dr. Tan menirukan kegelisahan para kader idealis tersebut.

Di sisi lain, realitas ekonomi tidak bisa dipungkiri. Ada kelompok kader yang memilih bertahan dan menjalankan tugas distribusi MBG, bukan karena setuju dengan menunya, melainkan karena desakan kebutuhan ekonomi atau sekadar mengikuti arus birokrasi.

Dr. Tan menyoroti adanya doktrinasi narasi atau yang ia sebut sebagai “syahadat” dari Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN). Narasi ini digunakan sebagai tameng ketika ada masyarakat yang kritis.

“Kader-kader yang memang butuh duit malah mengutip syahadat dari Dewan Pakar. Jadi kalau ada orang yang mengadu, (dijawab) ‘bagus dikasih. Syukurlah Bapak. Kamu mesti syukur, Pak Prabowo’,” paparnya. Narasi “bersyukur” ini seolah menjadi mantra untuk membungkam kritik terhadap kualitas gizi yang diberikan.

Ibu-Ibu yang Terbelah: “Sok Sehat” vs “Tim Hemat”

Efek domino dari kebijakan ini merembet lebih luas ke kalangan ibu-ibu penerima manfaat. Dr. Tan melukiskan situasi di lapangan yang kian panas. Masyarakat tidak lagi bersatu untuk mengawasi kualitas layanan publik, melainkan saling serang antar sesama warga.

Kelompok pertama adalah ibu-ibu yang kritis dan teredukasi. Mereka adalah kelompok yang memahami bahaya Ultra Processed Food (UPF) atau pangan ultra-proses. Ketika paket MBG datang berisi biskuit kemasan, cokelat, atau susu kotak tinggi gula, mereka menolaknya.

“Ibu-ibu yang otaknya jalan… mereka tentu akan mengatakan ini sampah. Ngapain dimakan? Ya kan, isinya UPF, isinya gula. Ini adalah cairan MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan,” tegas dr. Tan.

Sebagai informasi, MBDK dan UPF telah lama menjadi sorotan dunia kesehatan karena kontribusinya terhadap lonjakan kasus obesitas, diabetes tipe-2 pada anak, dan gagal ginjal. Memberikan jenis makanan ini dalam program nasional, menurut dr. Tan, adalah sebuah ironi besar.

Namun, suara kritis ini langsung dihadang oleh kelompok kedua: ibu-ibu yang melihat program ini murni dari kacamata ekonomi jangka pendek. Bagi mereka, MBG adalah penyelamat dompet.

“Tapi yang sebelah sono mengatakan, ‘kamu itu sok gaya, sok sehat. Kita mesti bersyukur, kita jadi gak usah keluar duit buat uang jajan anak’,” tutur dr. Tan menirukan sentimen yang berkembang.

Bagi kelompok ini, makanan kemasan yang dibagikan dianggap “rezeki” karena menggantikan pengeluaran harian mereka di minimarket.

“Jadi mereka yang udah biasa jajanin anaknya di minimarket, itu justru merasa beruntung. Karena mereka dapat biskuit, dapat cokelat, dapat MBDK, dan mereka gak usah kasih uang (jajan),” tambahnya.

Luka Sosial yang Menganga

Apa yang disampaikan dr. Tan Shot Yen membuka mata kita bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa dinilai hanya dari serapan anggaran atau jumlah paket yang terdistribusi. Ada biaya sosial (social cost) yang mahal ketika standar kesehatan digadaikan demi populisme atau kelancaran proyek.

Label “sok gaya” atau “kurang bersyukur” yang disematkan kepada mereka yang peduli gizi adalah tanda bahaya bagi literasi kesehatan bangsa. Sebaliknya, normalisasi konsumsi makanan kemasan tinggi gula lewat program negara berpotensi menciptakan bom waktu kesehatan di masa depan.

Di akhir penjelasannya, dr. Tan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kondisi sosial yang kian terfragmentasi ini.

“Jadi saya udah gak ngerti dengan tanah air kita lagi, dimana kita selalu dipecah belah seperti itu,” tutupnya.

Kritik ini menjadi “tamparan” keras bagi pemangku kebijakan. Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi sarana mempersatukan bangsa melalui perbaikan gizi generasi penerus, bukan justru menjadi ajang pertentangan kelas dan degradasi standar kesehatan yang memecah belah kerukunan tetangga di posyandu maupun di lingkungan rumah tangga.

Evaluasi menyeluruh terhadap jenis makanan dan pendekatan komunikasi publik mutlak diperlukan sebelum keretakan sosial ini semakin dalam.