INDONESIAONLINE – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai bahwa aset negara yang kelak dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.
Adapun hal itu disampaikan Ganjar dalam lawatannya ke IKN pada hari ketiga kampanye di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Ganjar menilai, sumber pendanaan IKN sebaiknya mengutamakan APBN. “Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu,” kata Ganjar kepada wartawan.
Lalu, untuk pembiayaan yang bersumber dari investasi? Menurut dia, investasi bersifat dukungan. Namun, Ganjar menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).
Dalam pembangunan IKN, kata Ganjar, skema KPBU itu harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.
“Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian,” ungkap Ganjar.
Lebih jauh Ganjar mengatakan, IKN adalah cerita masa depan Indonesia tentang modernitas, kemajuan peradaban, partisipasi, ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak. Intinya, IKN adalah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area.
“Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semuanya bahwa kita bisa melakukan lompatan. Itu prinsip visi yang mesti kita dorong bersama untuk menyukseskan IKN ini,” kata Ganjar.
Ganjar kemudian mengatakan, Ibu Kota Nusantara pembahasannya pasti sangat panjang. Karena itu, dia akan terus berdiskusi dengan presiden-presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo (Jokowi).
Ganjar mengungkapkan ia sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan sering bertukar pikuran tentang IKN.
“Beliau ini punya konsen yang luar biasa. Maka saya tanpa bermaksud mengklaim saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau (Jokowi),” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian. Terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun. Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sementara itu, jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun IKN ditaksir mencapai Rp 450-500 triliun.
Presiden RI Joko Widodo sejauh ini menilai bahwa investasi dari para pelaku usaha menjadi salah satu tonggak utama pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Pasalnya, kemampuan APBN untuk meng-cover pembiayaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya, 80 persen, mengandalkan investasi langsung serta KPBU
“80 persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” ujar Jokowi dalam kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022) lalu. (mut/hel)