Gerindra Kota Malang meminta spekulasi politik sebelum 2029 dihentikan agar pemerintahan Prabowo-Gibran fokus menjalankan mandat dan program rakyat.
INDONESIAONLINE – Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang memilih meredam riuh spekulasi politik yang muncul setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggung kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik nasional sebelum Pemilu 2029.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menilai pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru berisiko menggeser perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak.
Menurut Danny, pemerintah saat ini masih memiliki mandat konstitusional untuk bekerja hingga 2029. Karena itu, energi politik dinilai lebih baik diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah daripada membangun spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.
“Pemerintahan ini punya mandat sampai 2029. Jadi jangan sampai muncul spekulasi yang justru membuat situasi politik menjadi gaduh,” kata Danny.
Pernyataan tersebut muncul ketika ucapan Budi Arie mengenai kemungkinan dinamika politik yang bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029 menjadi perbincangan luas. Dalam sebuah video yang beredar, Budi Arie mengaku memiliki insting bahwa perubahan politik dapat terjadi sebelum 2029 dan mempertanyakan kesiapan relawan menghadapi kemungkinan tersebut.
Belakangan, Budi Arie memberikan klarifikasi. Ia menyebut analisis mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik tersebut merupakan pandangan pribadinya dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena pernyataannya menimbulkan spekulasi dan salah penafsiran.
Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik sebelumnya juga mengatakan video yang beredar bukan rekaman utuh. Menurut dia, pernyataan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi dan merupakan pembahasan mengenai berbagai kemungkinan.
Gerindra Tekankan Mandat Pemerintahan hingga 2029
Bagi Danny, perbedaan pandangan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi narasi yang membuat publik mempertanyakan keberlangsungan pemerintahan tanpa dasar konstitusional yang jelas.
Secara hukum, masa jabatan presiden dan wakil presiden memang telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebut Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Prabowo dan Gibran sendiri dilantik pada 20 Oktober 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Pemerintah juga menetapkan Kabinet Merah Putih untuk periode yang sama.
Dengan pijakan tersebut, Danny meminta seluruh pihak menempatkan perdebatan politik dalam kerangka yang proporsional. Menurut dia, ukuran utama pemerintahan bukanlah seberapa ramai isu pergantian kekuasaan dibicarakan, melainkan sejauh mana kebijakan yang dijanjikan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
“Yang harus kita kawal sekarang adalah bagaimana pemerintah bekerja dan programnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan energi politik habis untuk membicarakan sesuatu yang masih berupa spekulasi,” ujarnya.
Pandangan itu sekaligus menjadi penegasan posisi Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang yang menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut, kata Danny, bukan sekadar sikap politik partai, tetapi juga bagian dari upaya menjaga agar agenda pemerintahan tetap berjalan tanpa terganggu oleh isu yang belum memiliki kepastian.
Di tengah munculnya berbagai pembacaan mengenai arah politik nasional, stabilitas menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kesinambungan kebijakan. Pergantian atau perubahan kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir bukan sekadar persoalan politik, tetapi memiliki konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program negara.
Jangan Biarkan Spekulasi Menggeser Agenda Rakyat
Danny juga mengingatkan agar pernyataan mengenai dinamika politik tidak berkembang menjadi kesimpulan seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan tidak mampu menyelesaikan masa jabatan.
“Kalau ada dinamika politik, itu bagian dari demokrasi. Tetapi pemerintahan harus tetap berjalan dan bekerja sampai 2029 sesuai mandat yang diberikan rakyat,” tegasnya.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatan pun memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian dapat dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu, antara lain pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanismenya kemudian diatur dalam Pasal 7B.
Artinya, dinamika politik tidak dengan sendirinya mengubah masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung. Ada jalur konstitusional yang harus ditempuh apabila terjadi persoalan serius terhadap presiden atau wakil presiden.
Karena itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang mendorong agar perdebatan politik tidak berhenti pada pertukaran spekulasi. Pemerintah dinilai harus tetap bekerja, sementara partai politik dan masyarakat sipil menjalankan fungsi pengawasan secara kritis.
Bagi Danny, tantangan pemerintahan saat ini bukan sekadar menjaga stabilitas politik di tingkat elite. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kebijakan nasional diterjemahkan menjadi program yang bisa dirasakan masyarakat di daerah.
Ia menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya akan ditentukan oleh capaian konkret selama masa jabatan, mulai dari pelayanan publik, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat hingga efektivitas program pemerintah.
Dengan demikian, pernyataan mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 sebaiknya tidak membuat pemerintahan kehilangan fokus. Demokrasi tetap membutuhkan ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat, tetapi penyelenggaraan negara juga membutuhkan kepastian agar kebijakan dapat berjalan secara konsisten.
Di titik inilah Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menempatkan sikapnya: dinamika politik boleh berlangsung, tetapi roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena spekulasi mengenai masa depan kekuasaan.
Mandat politik yang diperoleh melalui Pemilu 2024, menurut Danny, harus dihormati dengan memastikan pemerintah bekerja hingga akhir periode. Bagi masyarakat, hasil kerja itulah yang nantinya menjadi ukuran paling nyata untuk menilai pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan seberapa sering isu pergantian kekuasaan sebelum 2029 menjadi perbincangan (rw/dnv).
