Menkeu Purbaya menyebut BNPB memiliki Rp5 triliun untuk bencana dan siap menambah dana karhutla Kalimantan sesuai kebutuhan.

INDONESIAONLINE – Pemerintah belum menambah anggaran khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana siap pakai sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan penanggulangan bencana.

Meski belum ada permintaan tambahan dari BNPB, pemerintah memastikan pintu anggaran tetap terbuka apabila kebutuhan penanganan karhutla meningkat. Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan siap mencairkan tambahan dana setelah BNPB menyampaikan perhitungan kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah memilih mekanisme berbasis kebutuhan. Dana tambahan tidak langsung digelontorkan sebelum BNPB menyelesaikan asesmen dan mengajukan kebutuhan secara resmi.

Sebelumnya, Purbaya telah menyebut pemerintah menyediakan dana siap pakai sekitar Rp5 triliun untuk merespons berbagai bencana nasional. Anggaran tersebut memang tidak secara eksklusif diperuntukkan bagi karhutla, melainkan dapat digunakan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.

Karhutla Memasuki Periode Risiko Tinggi

Kebijakan menunggu pengajuan BNPB datang ketika ancaman karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah. BNPB sebelumnya memperingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat pada Agustus hingga September 2026.

Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla pada 10 Agustus, BNPB menyebut enam provinsi menjadi wilayah prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga 9 Agustus, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare.

Kondisi di Kalimantan juga belum sepenuhnya mereda. BNPB pada 23 Agustus melaporkan peningkatan aktivitas karhutla terutama terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah kemudian memperkuat operasi pemadaman melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tambahan armada udara, serta pengerahan personel dan peralatan di darat.

Kalimantan Barat menjadi salah satu titik paling berat. Medan berupa lahan gambut membuat pemadaman jauh lebih kompleks karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan. BNPB bahkan mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu operasi pemadaman dari udara di Kubu Raya.

Persoalan karhutla juga tidak berhenti pada kerusakan lahan. Asap hasil kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara dan bergerak melintasi batas wilayah. BNPB mencatat asap dari Kalimantan Barat sempat terpantau bergerak menuju Malaysia pada awal Agustus. Pada 9 Agustus, kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat, dengan indeks kualitas udara tertinggi tercatat di Pontianak sebesar 193.

Situasi tersebut membuat kebutuhan pendanaan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Pemerintah juga harus membiayai operasi darat, pengerahan pesawat dan helikopter, pemantauan titik panas, OMC, logistik, hingga penanganan dampak asap terhadap masyarakat.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan Kementerian Kehutanan telah mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla. Sebagian dana disebut sudah diberikan, meskipun nilai total tambahan yang diminta belum diungkapkan.

“Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian,” tuturnya.

Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran untuk karhutla di Kalimantan diperkirakan tidak akan sebesar biaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh yang dinilai memiliki skala kerusakan sangat besar.

Namun, ia tidak menetapkan batas nominal tambahan dana yang dapat diberikan. Pemerintah akan menyesuaikan pencairan dengan hasil asesmen BNPB.

Dana Siap, Pengajuan Harus Transparan

Pemerintah pada akhirnya tidak menutup kemungkinan menggelontorkan tambahan anggaran berapa pun yang benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi karhutla. Syaratnya, kebutuhan tersebut harus didasarkan pada kondisi nyata dan diajukan melalui mekanisme yang berlaku.

Purbaya secara khusus mengingatkan agar tidak ada penggelembungan biaya dalam pengajuan anggaran penanganan bencana.

“Iya, asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat-hajat hidup orang yang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi, kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,” urainya.

Peringatan tersebut menjadi penting karena belanja penanganan bencana memiliki karakter berbeda dengan belanja pemerintah pada kondisi normal. Kecepatan menjadi kebutuhan utama ketika api meluas, tetapi percepatan pencairan tetap harus diikuti pertanggungjawaban penggunaan dana.

BNPB sendiri tengah memperkuat operasi di Kalimantan menjelang periode risiko tinggi. Artinya, kebutuhan pembiayaan masih sangat mungkin berubah mengikuti perkembangan cuaca, luas area terbakar, jumlah titik panas, serta efektivitas pemadaman di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan pemerintah mengerahkan sumber daya secara terpadu untuk menghadapi karhutla di sejumlah wilayah. Ia berharap penanganan kebakaran dapat dituntaskan dalam satu hingga dua pekan setelah berbagai sumber daya dikerahkan.

Dengan demikian, belum adanya tambahan anggaran khusus bukan berarti pemerintah menutup keran pembiayaan karhutla. Posisi pemerintah saat ini lebih menyerupai sistem dana cadangan: Rp5 triliun telah tersedia untuk kebutuhan bencana, sementara tambahan dana dapat diberikan setelah BNPB menyampaikan kebutuhan yang terukur.

Persoalannya kini bergeser pada kecepatan asesmen BNPB dan kemampuan pemerintah mengantisipasi perubahan situasi. Jika karhutla terus meluas, kebutuhan dana pun dapat meningkat.

Di tengah ancaman kebakaran yang bertepatan dengan puncak risiko Agustus-September, transparansi menjadi sama pentingnya dengan kecepatan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bergerak menuju titik api, melindungi masyarakat dari asap, dan mencegah kebakaran berubah menjadi bencana ekologis yang lebih besar.