Sejumlah peserta Muktamar NU diduga transit di Asrama Haji Sukolilo. Dugaan pengkondisian delegasi memicu sorotan soal independensi forum.
INDONESIAONLINE – Sehari sebelum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dibuka di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, aktivitas sejumlah orang di Asrama Haji Sukolilo Surabaya memunculkan tanda tanya.
Sejumlah peserta atau muktamirin diduga lebih dulu berada di kompleks Asrama Haji Sukolilo sejak Selasa malam, 25 Agustus 2026. Mereka disebut melakukan transit sekaligus registrasi sebelum menuju lokasi utama Muktamar di Jombang.
Muktamar ke-35 NU sendiri secara resmi dijadwalkan berlangsung 27-31 Agustus 2026 di Tambakberas. PBNU telah menetapkan pesantren tersebut sebagai tuan rumah melalui rapat gabungan Syuriyah-Tanfidziyah pada 7 Juli 2026.
Situs resmi Muktamar menyebut forum tersebut sebagai musyawarah tertinggi NU untuk menetapkan keputusan strategis organisasi sekaligus merumuskan arah perjuangan lima tahun ke depan.
Pantauan di lokasi pada Rabu, 26 Agustus, memperlihatkan sejumlah penjaga mengenakan kopyah dan pakaian batik berada di pintu masuk parkir. Pengendara kendaraan roda empat yang hendak memasuki kompleks disebut terlebih dahulu ditanya mengenai keperluannya.
Kendaraan kemudian diperbolehkan masuk. Namun, nomor polisi kendaraan turut dipotret oleh penjaga. Sementara pintu masuk sisi timur dan barat kompleks Asrama Haji terlihat relatif lengang.
Tidak tampak atribut resmi NU di area tersebut. Hanya terlihat seseorang mengenakan kemeja putih dengan tulisan Nahdlatul Ulama.
Situasi itu menjadi perhatian karena berlangsung tepat sehari sebelum para muktamirin memasuki rangkaian agenda resmi Muktamar. Berdasarkan jadwal PBNU, registrasi dan pengambilan kartu identitas peserta memang mulai dilayani pada Rabu, 26 Agustus, tetapi lokasi registrasi resmi yang diumumkan berada di kompleks Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum, Tambakberas. Peserta juga diwajibkan memastikan QR Code kepesertaan telah valid dan sesuai dengan SK PBNU yang berlaku.
Aktivitas di Asrama Haji Jadi Sorotan
Kabag Administrasi UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Abdullah Mawardi, mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas maupun kepentingan para tamu yang berada di kompleks tersebut.
“Mohon maaf, kita hanya sebagai penyedia akomodasi jadi tidak tahu tamu kita itu peserta Muktamar atau bukan mohon maaf,” kata Mawardi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut membuat status para tamu yang diduga muktamirin di Asrama Haji Sukolilo belum dapat dipastikan secara independen. Karena itu, dugaan bahwa lokasi tersebut digunakan untuk transit peserta masih berada pada ranah informasi lapangan dan belum dapat disimpulkan sebagai bagian dari agenda resmi Muktamar.
Namun, isu tersebut berkembang menjadi lebih serius setelah muncul kabar mengenai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU. Sorotan juga mengarah pada dugaan adanya pembatasan terhadap media yang hendak melakukan peliputan di dalam kompleks.
Kabar itu mendapat respons keras dari A’wan PBNU sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede, Yogyakarta, KH Abdul Muhaimin.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak menjaga marwah Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi. Menurutnya, proses pengambilan keputusan dalam Muktamar harus terbebas dari praktik yang dapat memengaruhi independensi peserta.
Perhatian terbesar diarahkan pada kemungkinan adanya praktik risywah atau politik uang apabila dugaan pengkondisian tersebut nantinya terbukti berkaitan dengan proses pemilihan kepemimpinan NU.
“Kandidat yang terbukti terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik risywah, wajib didiskualifikasi dalam pemilihan di Muktamar ke-35 NU,” tegas KH Abdul Muhaimin dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan itu menjadi peringatan keras menjelang tahapan pemilihan kepemimpinan NU periode 2026-2031. Dalam agenda resmi Muktamar, tahapan pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Pada hari tersebut, peserta akan membahas tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Agenda kemudian berlanjut dengan tabulasi usulan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), sebelum memasuki tahapan penetapan Rais Aam dan pemilihan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.
Independensi Muktamar Dipertaruhkan
Dugaan aktivitas di Surabaya dengan demikian muncul pada waktu yang sensitif. Di satu sisi, panitia tengah memastikan ribuan peserta dapat mengikuti forum secara tertib. Di sisi lain, isu mengenai kemungkinan adanya pengkondisian delegasi dapat memunculkan pertanyaan mengenai kebebasan peserta dalam menentukan pilihan politik organisasi.
PBNU sendiri sejak awal menempatkan Muktamar ke-35 sebagai forum untuk merumuskan arah NU lima tahun mendatang. Selain memilih kepemimpinan baru, forum tersebut memiliki agenda pembahasan keagamaan melalui Bahtsul Masail, persoalan organisasi, program, serta rekomendasi.
Karena itu, transparansi menjadi penting, terutama ketika muncul tudingan yang menyentuh proses suksesi.
KH Abdul Muhaimin meminta para muktamirin dan muktamirat tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang berpotensi mencederai independensi forum. Ia menilai peserta memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keputusan Muktamar benar-benar lahir dari proses yang bebas dari tekanan maupun transaksi kepentingan.
Menurut dia, sikap diam ketika mengetahui adanya praktik yang mencederai marwah Muktamar justru berisiko menjadi persoalan bersama.
Di tengah sorotan tersebut, fakta yang sudah terkonfirmasi adalah Muktamar tetap berjalan sesuai agenda resmi. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bahkan telah melakukan registrasi kepesertaan di Aula KH Jamaluddin Ahmad Center, Tambakberas, pada Rabu, 26 Agustus, sekaligus meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan selama Muktamar.
Pesantren Bahrul Ulum juga telah dipersiapkan sebagai pusat pelaksanaan forum. Panitia sebelumnya menyatakan fasilitas akomodasi bagi muktamirin telah disiapkan, sementara Gedung Serbaguna KH Hasbullah Said menjadi salah satu lokasi utama persidangan.
Kini, perhatian bukan hanya tertuju pada siapa yang nantinya terpilih memimpin NU. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses tersebut berlangsung.
Jika dugaan pengkondisian peserta di Surabaya hanya merupakan aktivitas akomodasi biasa, klarifikasi yang terbuka akan membantu meredakan spekulasi. Namun jika kemudian ditemukan bukti adanya upaya memengaruhi delegasi, terlebih disertai praktik risywah, persoalannya akan berubah menjadi ujian serius terhadap integritas Muktamar.
Sebab, bagi organisasi sebesar NU, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pemilihan. Cara sebuah keputusan dilahirkan juga menjadi bagian dari kehormatan organisasi (mbm/ddnv).
