INDONESIAONLINE – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kenaikan gaji TNI-Polri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menanggapi hal itu, Jokowi bicara situasi ekonomi yang berbeda-beda.
“Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda,” kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, Senin (8/1/2024).
Jokowi kemudian mengatakan keputusan menaikkan atau tidak, pasti telah merupakan hasil pertimbangan matang. Ia lantas bicara suasana eksternal yang tidak terduga seperti covid hingga perang dagang.
“Kita memutuskan menaikkan dan tidak pasti dengan pertimbangan matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan dengan eksternal seperti covid, perang dagang, kemudian geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan semua dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang,” ujarnya.
Anies sebelumnya dalam debat capres menyoroti soal gaji TNI-Polri. Dia menyebut kenaikan gaji TNI-Polri di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lebih banyak dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Anies menduga kenaikan gaji TNI-Polri karena terkait Pemilu 2024.
“Tapi dari sisi kebijakan, menurut saya, lebih parah. Kenapa? Karena di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan, karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya,” kata Anies dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Tak hanya itu. Anies juga menyinggung soal tunjangan kinerja (tukin) TNI-Polri yang menurutnya juga kurang ditingkatkan.
“Di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen, lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka,” ujarnya. (mut/hel)