INDONESIAONLINE – Terbongkarnya dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri bermula dari perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan. Perintah tersebut justru memunculkan kecurigaan hingga akhirnya perkara itu dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Fakta tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum itu berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Kasus tersebut diduga berawal ketika Ahrie Sonta (AS), yang saat itu menjabat pelaksana tugas kepala bagian monitoring (Plt kabagmon), memberikan instruksi penyadapan secara lisan tanpa didahului surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran penyadapan meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
“Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi.
Situasi semakin mencurigakan ketika memasuki Oktober 2026. Pada periode tersebut, Ahrie Sonta diduga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan.
Tidak hanya itu. Penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX juga diduga dilakukan atas perintah yang sama. “Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX,” jelas kapolri.
Menurut Suyudi, tindakan membubarkan grup komunikasi sekaligus menghapus data tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak pelapor. Hingga akhirnya, pada 30 Oktober 2026, dugaan peristiwa tersebut resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dalam perkara tersebut sengaja dirahasiakan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” papar kapolri.
Suyudi menambahkan, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Perkara yang diselidiki mencakup dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
Sebelumnya, Ahrie Sonta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026).
Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga berstatus tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dalam pengembangan perkara, dugaan penyadapan tersebut ternyata tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi target penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025-2026. (rds/hel)
