INDONESIAONLINE – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri ternyata menyasar banyak pihak. Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, KPK, tokoh politik, anggota DPR, hingga personel internal kepolisian diduga turut menjadi target penyadapan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut hasil penyidikan menunjukkan bahwa sasaran penyadapan mencakup berbagai kalangan, mulai dari lingkungan kepresidenan hingga masyarakat sipil. “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan. Antara lain presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Tak hanya menyasar pihak eksternal. Kelompok yang diduga terlibat dalam praktik tersebut juga disebut melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan internal Polri.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar target penyadapan tidak otomatis memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. “Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Berikut 14 kelompok dan pihak yang diduga menjadi target penyadapan Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya:
1. Presiden Prabowo Subianto.
2. Lingkar Istana.
3. Kementerian dan lembaga.
4. Pejabat pemerintah.
5. Anggota DPR RI dan partai politik.
6. Tokoh politik.
7. Gubernur.
8. Kapolda.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
10. Kejaksaan.
11. Internal Polri.
12. Organisasi kemasyarakatan (ormas).
13. Aktivis.
14. Mahasiswa.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga menyoroti pentingnya menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurut dia, integritas lembaga tidak hanya tercermin dari keberhasilan mengungkap berbagai tindak kejahatan, tetapi juga dari keberanian mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sendiri.
Ia menegaskan, Polri tidak dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menyembunyikan kesalahan. “Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka saat ini telah ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Namun, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena dilaporkan sedang mengalami sakit stroke. (rds/hel)
