INDONESIAONLINE – Lanjutan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung kembali menjadi perhatian publik. Praktisi hukum yang juga dosen di Universitas Bhinneka (UBHI) Tulungagung, Andreas Andre Djatmiko dalam rilisnya saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai bunyi pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya katena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana minimal 1 tahu dan maksimal 20 tahun dan atau denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah”
KPK Lanjutkan Penyidikan di Tulungagung, Diduga Terkait Suap Unduh Anggaran dan Fee Proyek
Recommendation for You
INDONESIAONLINE – Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA kliennya. Dia menegaskan keputusan tersebut tidak…
INDONESIAONLINE – Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Islam Al Mukmin Ngruki, Ustaz Abdurrahim Al Ba’asyir, menerima kunjungan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Andi Herindra Rahmawan. Abdurrahim, yang merupakan putra Ustaz Abu Bakar…
INDONESIAONLINE – Kontroversi mencuat usai penggeledahan dua pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah. Operasi kepolisian yang berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung mi babi itu…
INDONESIAONLINE – Raffi Ahmad dan Willie Salim menjadi sorotan di media sosial setelah menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Kehadiran…
Aksi vandalisme pagar DPRD Kota Malang viral karena dua pria berpantofel. Identitas pelaku dan dugaan adanya pihak pengarah masih dipertanyakan. INDONESIAONLINE – Penampilan dua pria bersepatu pantofel mengilap di tengah…
INDONESIAONLINE -Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membeberkan sejumlah kriteria konten di ruang digital yang bisa dikenai perintah penurunan atau take down dengan batas waktu maksimal empat jam. Kebijakan tersebut menjadi…