INDONESIAONLINE – Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar terus bersinergi dengan pegiat lingkungan. Sinergitas ini dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan di Kabupaten Blitar agar tetap asri dan lestari. Serta menjaga lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Sinergitas antara DLH dan pegiat lingkungan ini terus ditingkatkan. Diantaranya melalui sarasehan yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro pada Kamis (30/6/2022). Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Blitar Achmad Cholik. Sedangkan dari pegiat lingkungan hadir diantaranya dari Sahabat Menanam, Djawa Dwipa, Gus Jeng Kabupaten Blitar, Pramuka Saka Kalpataru, dan ibu-ibu pengurus Kampung Iklim di Kabupaten Blitar.

Sarasehan dikemas santai melalui konsep jagongan. Ada beberapa hal yang dibahas dan menjadi diskusi, diantaranya penanganan sampah di tempat wisata dan pelestarian sumber mata air. Diskusi ini dipandu langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Blitar Achmad Cholik.

Baca Juga  Kasatgas PMK Kabupaten Malang Sebut Perbedaan Data Sapi Mati Akibat Lemahnya SDM

‘’Kami mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama memelihara mata air yang ada. Nanti kita akan koordinasikan dengan lembaga terkait. Karena mungkin ada mata air yang lokasinya berada di hutan yang masuk dalam kawasan milik Perhutani,’’ kata Cholik.

Arahan dari Kepala DLH Kabupaten Blitar mendapat sambutan positif dari peserta diskusi. Diantaranya ibu-ibu pengurus Proklim menegaskan diri siap untuk aktif merawat mata air yang ada. Sedangkan dari Gus Jeng Kabupaten Blitar akan mendukung kelestarian mata air dengan melaksanakan kegiatan penanaman pohon.

Dalam sarasehan ini, Gung Jeng Kabupaten Blitar juga menyampaikan rencana kegiatan bersih-bersih sampah di tempat wisata.

‘’Intinya kami mengajak seluruh komponen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan. Walaupun kelihatanya kecil, namun yang kecil itu nantinya akan bisa besar dan bisa dinikmati seterusnya hingga anak cucu kita,’’ pungkas Cholik.

Baca Juga  DIM Revisi UU Desa Disetujui DPR: Poin Masa Jabatan Kades 8 Tahun