Mendag: Intervensi Harga Telur di Bawah HET via BGN Cegah Rugi Peternak

Harga Telur Ayam sempat turun, Mendag RI lakukan intervensi harga dengan gandeng BGN (io)

Mendag Budi Santoso: Intervensi harga telur di bawah HET via BGN cegah kerugian peternak, jaga stabilitas pangan nasional. Simak selengkapnya.

INDONESIAONLINE – Pemerintah tak lagi hanya mengejar harga pangan yang tak melambung tinggi. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kini otoritas juga turun tangan saat harga komoditas pangan anjlok di bawah batas wajar, demi melindungi penghasilan peternak dan petani di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (8/6/2026), merespons fluktuasi harga telur ayam ras yang sempat jatuh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera pada Mei lalu.

“Kami tidak ingin peternak rugi karena harga jual di bawah biaya produksi, tapi juga tidak ingin masyarakat kesulitan membeli pangan. Stabilitas harga adalah kunci untuk keduanya,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, intervensi harga telur dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menyerap stok telur berlebih di daerah-daerah di mana harga jatuh di bawah HET. Langkah tersebut terbukti efektif mengerek harga telur di tingkat peternak kembali ke kisaran wajar, sehingga peternak tidak lagi menanggung kerugian.

SP2KP Pantau Harga di 500+ Daerah, Ada yang Di Atas dan Bawah HET

Pemantauan harga dilakukan secara rutin melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), yang mencakup lebih dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Budi menyebut, data SP2KP per Juni 2026 menunjukkan pola fluktuasi harga yang tidak merata di seluruh daerah.

“Beberapa daerah melaporkan harga telur di atas HET nasional, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku yang terkendala distribusi logistik. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, harga telur justru sempat jatuh di bawah HET pada Mei lalu,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga telur ayam ras nasional pada Mei 2026 mencapai Rp26.500 per kilogram, turun 8 persen dibandingkan April 2026. Penurunan ini dipicu oleh surplus produksi sebesar 12 persen pada kuartal pertama 2026, setelah banyak peternak menambah populasi ayam petelur pada 2025 lalu.

Di Blitar, Jawa Timur, yang merupakan sentra produksi telur terbesar di Indonesia, harga telur sempat anjlok ke Rp22.000 per kilogram pada awal Mei, jauh di bawah HET Jawa yang ditetapkan Permendag No. 27/2023 sebesar Rp28.000 per kilogram.

“Saat harga Rp22.000, kami rugi Rp2.000 per kilogram karena biaya produksi sudah mencapai Rp24.000 per kilogram. Banyak peternak kecil yang sempat mau memotong ayam petelurnya karena tak sanggup menanggung rugi,” ujar Sutrisno, ketua kelompok peternak ayam petelur di Blitar, saat dihubungi terpisah.

Untuk daerah dengan harga di atas HET, pemerintah fokus pada pengawasan distribusi dan memastikan pasokan tersedia di pasar. Budi menyebut, pemerintah telah memerintahkan distributor untuk tidak menahan stok, serta membuka rute logistik baru ke wilayah Indonesia Timur untuk menekan biaya distribusi yang selama ini memicu harga tinggi.

Penyerapan Stok via BGN Jaga Margin Peternak

Ketika harga telur jatuh di bawah HET, pemerintah tidak langsung memberikan subsidi harga, melainkan meminta BGN untuk menyerap stok telur berlebih di daerah tersebut. BGN menggunakan telur yang diserap untuk program makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar, posyandu, dan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin.

“Telur yang harganya di bawah HET sudah kami serap di daerah setempat, dan mekanisme ini sudah berjalan sejak Mei lalu. Penyerapan dilakukan secara lokal agar tidak membebani logistik, dan harga di tingkat peternak langsung naik karena stok berkurang,” kata Budi.

Data dari BGN menunjukkan, lembaga tersebut menyerap total 2.500 ton telur dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara pada Mei 2026, setara dengan 5 persen dari total surplus produksi nasional bulan tersebut. Penyerapan ini membuat harga telur di Blitar naik kembali ke Rp27.000 per kilogram pada akhir Mei, masih di bawah HET tapi sudah di atas biaya produksi, sehingga peternak kembali mendapatkan margin keuntungan sebesar Rp3.000 per kilogram.

Sutrisno mengaku, penyerapan telur oleh BGN menyelamatkan kelompok peternaknya dari kebangkrutan. “Kami menjual 500 ton telur ke BGN dengan harga Rp25.000 per kilogram, cukup untuk menutup biaya produksi dan sedikit untung. Sekarang harga sudah naik, kami tidak perlu khawatir lagi,” ujarnya.

Budi menegaskan, langkah ini dilakukan agar peternak tetap mau berproduksi, sehingga pasokan pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. “Kalau peternak rugi terus, mereka akan berhenti beternak, dan nanti pasokan berkurang, harga akan naik lagi. Kami ingin ekosistem tetap berjalan seimbang,” katanya.

Mekanisme Serupa Siap Diterapkan untuk Komoditas Lain

Mendag juga menyebut, mekanisme penyerapan stok via BGN tidak hanya akan diterapkan untuk telur ayam ras, tapi juga untuk komoditas pangan lainnya yang mengalami penurunan harga signifikan, termasuk daging ayam ras.

“Misalnya ayam kalau harga turun juga bisa diserap BGN. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik,” sambung Budi.

Data BPS menunjukkan, harga daging ayam ras nasional pada Mei 2026 mencapai Rp30.000 per kilogram, turun 5 persen dibandingkan April, dan berada di bawah HET daging ayam ras yang ditetapkan Rp32.000 per kilogram untuk wilayah Jawa.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan skenario penyerapan daging ayam ras sebanyak 2.000 ton per bulan via BGN, jika harga terus anjlok di bawah biaya produksi peternak yang mencapai Rp29.000 per kilogram. Selain ayam dan telur, pemerintah juga akan menerapkan mekanisme serupa untuk komoditas beras, jika harga di tingkat petani jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp10.000 per kilogram untuk beras kualitas medium.

Budi menambahkan, tujuan utama dari intervensi harga ini adalah menjaga stabilitas harga pangan, agar harga tetap berada pada tingkat yang wajar, menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi masyarakat. “Jadi, kami ingin harga tetap stabil. Tidak ada yang naik, tapi juga tidak ada yang turun. Jadi, masyarakat dapat menjangkau semua harga tersebut,” ucapnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau harga melalui SP2KP, dan akan bertindak cepat jika ada fluktuasi harga yang membahayakan baik produsen maupun konsumen. Budi mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi dari Kementerian Perdagangan terkait harga pangan, dan tidak percaya pada informasi hoaks yang menyebutkan akan ada kelangkaan stok.

“Stok pangan kita aman, produksi surplus. Yang perlu kita jaga hanya stabilitas harganya, agar semua pihak senang,” tutup Budi.