INDONESIAONLINE – Rencana Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz, khususnya terhadap kapal-kapal Iran, tidak sepenuhnya mendapat dukumlngan negara NATO. Sikap ini menandakan adanya perbedaan pandangan di antara sekutu Barat dalam merespons konflik yang kian memanas di Timur Tengah.
Dua negara utama Eropa, Inggris dan Prancis, secara terbuka menyatakan tidak akan terlibat dalam langkah militer tersebut. Keduanya justru menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran internasional tetap terbuka, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung rencana Presiden AS Donald Trump tersebut. Dalam pernyataannya kepada BBC, Starmer menekankan bahwa Inggris tidak ingin terseret ke dalam konflik berskala lebih besar.
“Kami tidak mendukung blokade ini. Keputusan kami jelas, apa pun tekanannya dan tekanannya cukup besar kami tidak akan masuk ke dalam perang,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, seperti dikutip Reuters, mengungkapkan rencana untuk menggelar konferensi bersama Inggris dan negara lain. Tujuannya adalah membentuk misi multinasional guna memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Macron menegaskan bahwa misi tersebut bersifat defensif dan tidak berpihak pada pihak yang sedang berkonflik. “Misi ini akan dikerahkan setelah situasi memungkinkan,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelumnya menyampaikan bahwa Trump menginginkan komitmen konkret dari negara-negara anggota untuk menjaga keamanan di Selat Hormuz. Ia juga membuka kemungkinan keterlibatan NATO jika seluruh 32 anggota menyepakati pembentukan misi bersama.
Namun, sejumlah negara Eropa memilih bersikap hati-hati. Mereka menyatakan hanya akan mendukung langkah di kawasan tersebut jika terdapat penyelesaian konflik yang jelas serta jaminan keamanan dari Iran terhadap kapal-kapal mereka.
Sikap serupa juga datang dari Turki. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz seharusnya ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan militer. Ia juga menyebut pembentukan kekuatan internasional di kawasan tersebut sebagai langkah yang rumit.
Fidan bahkan mendorong agar NATO mengevaluasi kembali hubungan dengan Trump dalam KTT yang dijadwalkan berlangsung di Ankara pada Juli mendatang.
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa militer AS akan bekerja sama dengan sejumlah negara untuk memblokir lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Ia juga mengklaim negara-negara Teluk Persia siap mendukung langkah tersebut, meski tidak merinci pihak-pihak yang terlibat.
Namun, pihak militer AS kemudian memberikan klarifikasi bahwa blokade yang direncanakan hanya akan berlaku bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.
Penolakan dari sejumlah sekutu ini memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara AS dan negara-negara Eropa di dalam NATO. Bahkan, isu ini muncul di tengah ancaman Trump yang sebelumnya mempertimbangkan penarikan Amerika Serikat dari NATO serta pengurangan pasukan AS di Eropa.
Ketegangan semakin terasa setelah beberapa negara juga menolak memberikan dukungan terhadap langkah militer AS terhadap Iran, termasuk dengan tidak mengizinkan penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer.
Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa upaya penanganan konflik Iran tidak sepenuhnya sejalan di antara negara-negara Barat, dengan sebagian pihak lebih memilih pendekatan diplomasi dibandingkan konfrontasi militer. (mt/hel)
