OJK catat pertumbuhan ekonomi Situbondo 2025 capai 5,28% di atas nasional, tapi NPL 28,10% lampaui batas sehat dan tingkat kemiskinan tinggi.
INDONESIAONLINE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo sepanjang 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari angka nasional 5,11 persen. Namun, capaian positif tersebut dibayangi rasio kredit bermasalah (NPL) yang melonjak ke 28,10 persen, jauh di atas batas sehat industri perbankan 5 persen, serta tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Data tersebut disampaikan Kepala OJK Jember, Aris Budiman, dalam Forum Komunikasi Media Sekarkijang di Situbondo, Jumat (19/6/2026). “Pertumbuhan ekonomi Situbondo mencapai 5,28 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen,” kata Aris Budiman.
Aris menambahkan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan aktivitas ekonomi di Situbondo terjaga di tengah tantangan global dan domestik. Namun, dari sisi kesejahteraan masyarakat, daerah ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Situbondo tercatat Rp41,14 juta, lebih rendah dari Banyuwangi (Rp67,08 juta) dan Jember (Rp42,36 juta). Tingkat kemiskinan pun mencapai 11,17 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur (9,30 persen) dan nasional (8,25 persen).
NPL 28,10 Persen Lampaui Batas Sehat Industri
Di sektor jasa keuangan, OJK menyoroti kualitas kredit perbankan yang memburuk drastis. Rasio NPL 28,10 persen disebabkan oleh gagal bayar debitur korporasi yang berdampak signifikan pada portofolio kredit perbankan.
“Meski penyaluran kredit di Situbondo masih tumbuh, terdapat perhatian khusus terhadap kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau NPL Situbondo tercatat mencapai 28,10 persen,” tegas Aris.
OJK mendorong penguatan koordinasi antara perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menjaga kualitas kredit sekaligus memperluas pembiayaan sektor produktif. Langkah ini dianggap krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjaga, tapi juga berdampak pada penurunan kemiskinan berkelanjutan.
Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 29,56 persen terhadap PDRB.
“Sektor industri pengolahan menyumbang 21,86 persen, perdagangan besar dan eceran 15,72 persen, konstruksi 6,20 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 5,41 persen,” rinci Aris.
Tingginya kontribusi sektor primer menunjukkan perekonomian Situbondo masih bergantung pada sektor tradisional, sehingga diperlukan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan lebih merata.
Di sektor pembiayaan UMKM, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2026 mencapai Rp770 miliar, tumbuh 11,11 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (Rp690 miliar).
“Pertumbuhan tersebut menunjukkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Situbondo masih cukup baik. Hal ini menjadi indikator bahwa KUR tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha produktif,” imbuh Aris.
Komposisi kredit UMKM didominasi usaha mikro sebesar 67 persen, disusul usaha menengah 19 persen, dan usaha kecil 13 persen. Kondisi ini menunjukkan mayoritas pelaku UMKM di Situbondo masih beroperasi pada skala mikro yang membutuhkan pendampingan untuk naik kelas (wbs/dnv).
