INDONESIAONLINE – Keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dicatat sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia. Ya, sejarah telah menunjukkan bahwa PKI selalu berusaha merongrong kedaulatan NKRI. Tak hanya itu, PKI dalam perjalanannya juga berupaya menggulingkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. PKI ingin mengganti Pancasila dengan paham Komunisme sebagai ideologi negara.
Gerakan-gerakan PKI dalam merongrong kekuasaan tercatat sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimulai dari dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Pemberontakan PKI kembali berlanjut pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965 ditandai dengan gugurnya 7 perwira ABRI. Serangkaian pemberontakan tersebut dapat digagalkan dan diberantas sampai ke akar-akarnya.
Gagalnya pemberontakan tersebut nyatanya tak juga melunturkan semangat PKI dan antek-anteknya. Pada tahun 1968 mereka berusaha untuk bangkit kembali dengan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) di Blitar Selatan. Daerah yang menjadi tanah harapan baru bagi PKI adalah di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.
Dipilihnya Bakung sebagai tanah harapan karena wilayah Bakung yang terdiri dari hutan belantara dengan jalan setapak yang sulit dilalui pada zaman itu. Selain itu, daerah Bakung juga terdapat banyak gua-gua persembunyian. Serta latar berlakang pendidikan masyarakat pada waktu itu masih berpengetahuan rendah, menjadi kesempatan emas bagi gembong-gembong PKI untuk membangun kembali organisasinya yang telah runtuh dan menanamkan paham komunisnya di wilayah Blitar Selatan.
Gerakan PKI di Blitar selatan tersebut pada akhirnya terendus oleh pemerintah. Pemerintah menerjunkan pasukan Angkatan Bersentara Republik Indonesia (ABRI) ke Bakung dan gerakan PKI berhasil ditumpas.
Peristiwa penumpasan PKI di Blitar Selatan bahkan diabadikan dalam sebuah film berjudul “Penumpasan Sisa-Sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula)”. Film bertema drama kolosal yang disutradarai B.Z. Kadaryono itu dirilis pada 1987 dan menggambarkan operasi pemberantasan PKI di wilayah Blitar selatan pada tahun 1968. Film ini diproduksi oleh studio PPFN milik negara dan dimaksudkan sebagai sekuel dari film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dibintangi oleh artis legendaris papan atas seperti Rachmat Kartolo, Eva Rosdiana Dewi dan juga Yatti Surachman, film ini merupakan salah satu film paling sukses di zamannya. Hampir semua orang diwajibkan untuk menonton film tersebut. Sama seperti film pengkhianatan G30S/PKI, film Operasi Trisula adalah film dokumenter drama propaganda
Namun sebagian kalangan banyak memperdebatkan hal itu. Pasalnya, pelukisan dalam film yang terlampau sederhana dan berlatar hitam-putih membawa kesan sebagai sebuah propaganda dibandingkan maksudnya sebagai sebuah dokudrama.
Di film ini digambarkan anggota gerakan G30S / PKI melarikan diri ke berbagai daerah, salah satunya di wilayah Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Dilukiskan para anggota gerakan G30S/PKI itu merampok, melakukan sabotase dan meresahkan penduduk. Mereka kemudian bertahan dan menyusun gerakan dari wilayah tandus, berbukit dan bergua-gua di Blitar Selatan.
Namun apakah sepenuhnya semua tuduhan kita terhadap rezim penguasa Orde Baru waktu itu adalah sebuah propaganda?
Mengungkap fakta di balik pembuatan film tersebut, tim BlitarTimes berhasil menemui salah seorang aktor yang turut serta dalam proses pembuatan Film Operasi Trisula, yaitu Herry Basuki. Sebagai tokoh pemuda yang energik dan memiliki semangat yang kuat, waktu itu Heri Basuki terpilih sebagai Sukatno (salah seorang tokoh pemuda PKI). Selain sebagai aktor, di balik layar beliau juga bertindak sebagai tim humas perwakilan dari Departeman Penerangan yang bertugas mengumpulkan pemeran-pemeran dari daerah.
Menurut Herry, pembuatan film ini tidak mudah karena mengemas sebuah drama yang diambil berdasarkan peristiwa sejarah pasti memiliki koridor-koridor batasan tertentu. Mengingat bahaya laten PKI yang bersifat ideologis harus diberantas melalui operasi di segala aspek kehidupan masyarakat. “Jadi, operasi itu menyeluruh, baik dari aspek ideologi, politik, sosial dan pertahanan keamanan. kalau pertahan keamanan jelas tugasnya tentara, di luar itu orang juga disadarkan bahwa PKI itu adalah musuh,” ungkap Herry.
Proses pembuatan Film Operasi Trisula, terang dia, memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 bulan. Dan diperankan oleh berbagai kalangan masyarakat dan bahkan anggota militer dari Yonif 511/DY dan Kodim 0808/Blitar. Mengingat akses jalan ke Bakung waktu itu masih cukup sulit dilalui proses syuting dilakukan di beberapa tempat seperti, Goa Jambangan, Pantai Tambakrejo, Desa Jimbe, Dawuhan, Sumberjati dan juga tempat-tempat lainnya.
“Jadi memang maunya, mau mendekatkan dengan peristiwa yang sebenarnya tapi jaraknya yang sudah sangat jauh dari 1968 ke 1987 dan kemudian di Bakung sana juga sudah direhabilitasi, sudah ada monumennya,” papar Herry yang pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Blitar di era Orde Baru.
Ketika film tersebut rilis tahun 1987 dan diedarkan, hampir semua kalangan diwajibkan untuk menyaksikan film tersebut. Mirip dengan film yang sebelumnya, banyak kritik dari para pelaku sejarah bahwa operasi tersebut lebih dari yang digambarkan dalam film bahkan dikatakan Operasi Trisula merupakan operasi terbesar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Di sela-sela wawancara, bahkan beliau mengenang bahwa dampak dari kebangkitan PKI dan disusul Operasi Trisula di Blitar selatan membawa dampak yang sangat besar pada tatanan sosial masyarakat. Selain dampak materil dan trauma besar yang ditimbulkan, masyarakat Blitar saat itu mengalami banyak tekanan yang memaksa semua aktviitas di luar rumah harus dihentikan dan bahkan sebagian yang harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. “Waktu itu tahun 1968 saya sudah SMA libur sekitar 3 bulan. Sebagai gantinya dilatih baris kayak wajib milter gitu” terangnya.
Dia juga menyampaikan, sebagai film sejarah yang memberikan edukasi, film operasi Trisula juga memikirkan aspek komersial. “Memang ketika Dokumen Trisula itu dijadikan sebagai dasar pembuatan film itu kan sudah dikemas menjadi film kolosal, jadi onok lakone. kalo gak gitu kan gak laku Mas. Jadi tidak sepenuhnya dokumenter. Makanya disini sering ada kontroversi antara kalangan sejarawan dan kalang akademisi. Padahal sudah jelas namanya saja drama kolosal,” pungkasnya.