INDONESIAONLINE – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya 2023 diprediksi tidak mencapai target.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i. Efek PAD tak tercapai, Imam meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau ulang beberapa anggaran. Salah satunya terkait pemberian anggaran operasional RT/RW 2024.
“Ini tinjau ulang dulu. Pemkot Surabaya harus mengukur kemampuan PAD. Tahun ini target pendapatan banyak yang meleset,” ucapnya.
Seperti diketahui, anggaran operasional setiap RT nilainya sebesar Rp 200 ribu dan tiap RW sebesar Rp 300 ribu.
Imam mengatakan, DPRD setuju dengan belanja operasional RT/RW tersebut tapi dengan syarat.
“Syaratnya target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset,” ujarnya.
Apalagi perubahan APBD Kota Surabaya 2023 dirasionalisasi lebih rendah dari APBD murni, karena PAD yang tidak mencapai target.
Legislator Partai NasDem Surabaya ini juga mengungkapkan, belanja operasional Pemkot sudah besar. Diantaranya untuk gaji ASN, outsourching, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja sudah mencapai hampir Rp 8 triliun.
“Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp 8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada,” jelasnya.
Apabila nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW pada 2024 direalisasikan, justru akan sangat menguras dan membebani APBD Pemkot Surabaya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Imam kembali menegaskan supaya pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda.
Dirinya khawatir Pemkot Surabaya akan semakin terbebani. Sedangkan para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu, apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
“Karena memang uang tidak ada. Maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php,” ungkapnya.
Lebih lanjut Imam menambahkan, pihaknya justru mendorong Pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW (mbm/dnv).