Kisah Panembahan Purbaya, Raja Gunung di Lumajang yang melawan VOC. Menelusuri jejak gerilya, spiritualitas Selogending, dan takdir darah Mataram yang kembali ke takhta.

INDONESIONLINE – Dalam sejarah panjang tanah Jawa, kekuasaan tidak melulu bersemayam di balik tembok tebal keraton yang dijaga meriam. Ketika Kartasura berdiri megah sebagai simbol kedaulatan baru Mataram pascaruntuhnya Plered, di wilayah pinggiran—di balik kabut hutan, curamnya jurang gunung, dan jalan-jalan setapak yang sunyi—tumbuh sebuah antitesis kepemimpinan.

Ia adalah kepemimpinan gerilya yang tidak berakar pada tanda tangan kontrak dengan bangsa asing, melainkan pada spiritualitas, dendam sejarah, dan kesetiaan rakyat yang terluka.

Salah satu figur paling enigma namun monumental dalam lanskap ini adalah Panembahan Purbaya. Dalam lembar-lembar kusam sumber primer Babad Kartasura, ia dikenang dengan julukan yang menggetarkan: Raja Gunung Lumajang.

Purbaya bukanlah raja yang dimahkotai dengan emas permata di atas singgasana beludru. Ia juga bukan sekadar pemberontak tanpa asal-usul. Ia adalah darah biru Mataram, pewaris kehormatan trah Mataram–Madiun–Kajoran, yang memilih gunung sebagai istananya dan hutan lebat sebagai bentengnya.

Di tengah gejolak pascapemberontakan Trunajaya dan konflik suksesi yang mencabik-cabik dinasti, Panembahan Purbaya menjelma simpul perlawanan lintas wilayah, membentang dari Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, hingga dinginnya Pegunungan Tengger.

Keberadaannya menegaskan satu fakta penting yang kerap luput dalam narasi besar sejarah: kontrol pusat tidak pernah sepenuhnya bulat, dan legitimasi kekuasaan Jawa sering kali lebih kokoh diikat oleh sumpah penderitaan kolektif ketimbang surat pengangkatan resmi yang distempel VOC.

Mataram yang Retak dan Bara di Timur Jawa

Untuk memahami Purbaya, kita harus menengok pada puing-puing kekalahan. Hancurnya Mataram dalam pemberontakan Trunajaya (1674–1680) meninggalkan lebih dari sekadar kehancuran militer; ia mewariskan luka psikologis dan krisis legitimasi yang akut.

Runtuhnya Keraton Plered, wafatnya Amangkurat I dalam pelarian yang menyedihkan, serta keterlibatan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dalam memulihkan kekuasaan Amangkurat II, mengubah watak politik Mataram secara fundamental. Sejak saat itu, kedaulatan Jawa tidak lagi bertumpu murni pada wahyu keprabon, melainkan pada kontrak dagang, utang piutang, dan perlindungan bayonet Kompeni.

Kartasura, ibu kota yang didirikan pada 1680, lahir dari rahim trauma tersebut. Ia bukan monumen kebangkitan, melainkan prasasti kompromi. Raja tetap duduk di dampar kencana, namun kakinya terpasung oleh realitas politik: monopoli dagang dan hak campur tangan VOC dalam suksesi.

Struktur ini menciptakan paradoks yang menyakitkan: raja berdaulat secara simbolik, tetapi rapuh secara politik. Istana berubah menjadi labirin intrik, tempat kepentingan asing dan dendam keluarga saling memakan.

Retakan ini berbunyi paling nyaring di wilayah timur Jawa—Bang Wetan. Dari Lumajang, Malang, Kediri, hingga Madiun, wilayah ini menanggung beban terberat. Pajak berganda ditarik untuk menutup utang perang, hasil bumi dikeruk, dan operasi militer digelar berulang kali.

Dalam memori kolektif masyarakat timur, Kartasura tak lagi hadir sebagai pengayom, melainkan sebagai perpanjangan tangan tangan besi asing.

Dari sinilah Perang Suksesi Jawa II (1719–1726) meletus. Konflik ini melampaui sekadar perebutan takhta antarpangeran. Ini adalah ledakan akumulasi dendam struktural: hak lungguh yang dirampas dan martabat bangsawan yang diinjak.

Poros konflik berpusat pada Sunan Amangkurat IV (Raden Mas Suryaputra), raja yang naik takhta pada 1719 dengan restu penuh VOC. Babad Tanah Jawi merekam desas-desus istana yang menyebutnya sebagai “anak emas Kompeni”. Ia naik takhta bukan karena mufakat para sepuh atau turunnya cahaya teja, melainkan karena penobatan yang dijaga ketat serdadu Eropa di Semarang.

Amangkurat IV, dalam kecemasan politiknya, mengambil langkah fatal. Tanah-tanah lungguh pusaka di Blora dan Jagaraga—hak turun-temurun Pangeran Arya Blitar (Raden Mas Sudomo) dan Pangeran Purbaya (Raden Mas Sasangka)—dirampas sepihak. Padahal, mereka adalah saudara kandung sang raja dari ibu yang sama, Ratu Mas Blitar. Dalam kosmologi politik Jawa, ini adalah deklarasi perang sedarah.

Istana pun pecah. Di selatan bangkit Kartasekar, kerajaan tandingan pimpinan Pangeran Arya Blitar dengan Panembahan Purbaya sebagai panglima perang. Di utara, Arya Mataram menobatkan diri sebagai Sunan Kuning. Di pedalaman timur, Arya Dipanegara menjadi Panembahan Erucakra. Namun, adalah poros Purbaya dan Arya Blitar yang paling gigih menantang hegemoni VOC.

Kejatuhan Kartasekar dan Transformasi Sang Panglima

Tahun 1721 menjadi tahun berdarah. Pasukan gabungan Kartasura–VOC di bawah komando Amral Britman menggulung basis-basis perlawanan dengan kejam. Madiun jatuh, Kaweran terbakar, Kediri runtuh. Pasukan Kapurbayan terdesak mundur ke Malang, benteng terakhir sebelum belantara timur.

Namun, Malang pun tak mampu menahan gempuran. Kyai Tumenggung Sindurja dieksekusi, dan harapan memudar. Sisa pasukan mundur lebih jauh ke timur, menuju Lumajang, wilayah yang secara geografis dilindungi oleh sabuk pegunungan vulkanik yang mematikan bagi tentara konvensional.

Di Lumajang, tepatnya di kawasan Kaligangsa, Pangeran Arya Blitar, sang Sultan Ibnu Mustafa, wafat dalam kondisi sakit dan hati yang remuk. Jenazahnya dibawa pulang ke Kartasura oleh abdi setianya, Kyai Tumenggung Jayabrata, dalam kebisuan yang menyayat. Kartasekar runtuh tanpa pernah benar-benar diakui sebagai negara.

Di titik nadir inilah, Panembahan Purbaya tidak ikut menyerah. Kematian saudaranya justru memicu metamorfosis. Ia menolak kembali ke istana untuk mencium kaki raja yang didukung Belanda.

Ia memilih jalan sunyi: masuk lebih dalam ke hutan, naik lebih tinggi ke gunung. Dari seorang panglima perang kerajaan tandingan, ia bertransformasi menjadi pemimpin spiritual, seorang asketis yang memegang komando dari balik kabut.

Gunung sebagai Ruang Politik: Jejak di Selogending

Pegunungan Tengger dan wilayah Lumajang bukan sekadar latar pelarian. Dalam pandangan Jawa, gunung adalah axis mundi, pusat kekuatan adikodrati. Ketika keraton di dataran rendah telah tercemar oleh kontrak politik yang nista, gunung menjadi satu-satunya tempat di mana kedaulatan murni masih bisa ditegakkan.

Babad mencatat Purbaya menetap di kawasan Lumajang dan Tengger. Karakteristik petilasan dan pola gerilyanya memiliki korelasi kuat dengan Situs Selogending di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Lumajang. Situs purba seluas lima hektare ini, dengan batu-batu menhir seperti Watu Tejo Kusumo dan Watu Tejo Gedang, adalah pusat spiritualitas tua sejak era Majapahit.

Di sinilah Purbaya diyakini membangun kembali legitimasinya. Bukan dengan birokrasi, melainkan dengan laku tapa dan tirakat. Ia menjadi “Raja Gunung”—penguasa tanpa mahkota yang titahnya dipatuhi bukan karena takut pada penjara, tapi karena hormat pada kesaktian dan integritas moral. Ia melindungi rakyat dari pajak Kompeni, dan rakyat melindunginya dengan kebisuan dan jalur-jalur rahasia di hutan.

Seorang ahli nujum pernah meramalkan padanya: Purbaya takkan pernah menjadi raja. Wahyu keprabon itu akan melompati satu generasi, jatuh kepada cucunya kelak. Ramalan ini mengguncang batinnya, namun justru membebaskannya. Ia berjuang bukan lagi untuk ambisi pribadi, melainkan untuk menjaga nyala api perlawanan itu sendiri.

Diplomasi Racun: Siasat Licik Kompeni

VOC, yang pragmatis dan penuh perhitungan, menyadari bahwa memburu Purbaya di medan Tengger adalah bunuh diri logistik. Mereka memilih senjata yang lebih tajam dari peluru: pengkhianatan.

Komisaris Dulkub mengutus Ngabehi Tohjaya, birokrat pribumi yang telah “dijinakkan”, untuk memecah lingkaran dalam Purbaya. Sasaran utamanya adalah Raden Surapati dan Suradilaga, putra dan kerabat dekat sang Panembahan. Tohjaya membawa surat pengampunan, janji tanah lungguh, dan peti-peti berisi 2.000 reyal.

Di Brebes, Suradilaga goyah. Kilau emas dan janji kenyamanan hidup meruntuhkan idealismenya. Ia kemudian menjadi perpanjangan lidah Kompeni untuk membujuk kakaknya, Surapati. Drama di bawah naungan rimba itu berakhir tragis: Surapati, figur yang ditakuti di medan laga, akhirnya luluh. Ia setuju membujuk ayahnya turun gunung.

Ketika bujukan itu sampai ke telinga Panembahan Purbaya, sejarah mencatat momen kegetiran yang luar biasa. Sang Raja Gunung, yang tak terkalahkan oleh meriam, akhirnya menyerah bukan karena takut mati, melainkan karena tak tega melihat penderitaan keluarganya yang terus diburu.

Ia setuju turun gunung, dengan satu syarat: pengampunan total bagi seluruh pengikutnya. Sebuah syarat yang disetujui Kompeni hanya untuk dilanggar kemudian.

Tragedi Semarang: “Nasi Wus Dados Bubur”

Tahun 1723 menjadi saksi bisu akhir perlawanan itu. Purbaya turun ke Semarang, berharap pada kehormatan janji bangsawan dan etika perang. Namun, politik kolonial tidak mengenal etika ksatria.

Alih-alih disambut dengan rekonsiliasi terhormat, Purbaya dijebak. Tanpa sepengetahuan keraton Kartasura secara penuh, VOC menangkapnya. Ia diseret ke atas kapal, dibuang ke Batavia, lalu diasingkan ke benteng Alang-Alang dan selanjutnya ke Sri Lanka.

Istri dan pengikutnya yang tertinggal di Semarang hanya bisa meratap. Pepatah Jawa “Nasi wus dados bubur” (Nasi sudah menjadi bubur) tercatat dalam babad, menggambarkan penyesalan yang tak mungkin diputar balik.

Pembersihan dilakukan secara brutal. Raden Surapati dan Suradilaga, yang berharap hadiah, turut dibuang. Di Kartasura, Pangeran Jimat Sewanegara tewas diracun dalam penjara. Teror menjadi bahasa tunggal kekuasaan saat itu.

Panembahan Purbaya wafat di tanah pengasingan, jauh dari gunung yang pernah melindunginya. Namun, kematiannya justru membuka babak baru yang ironis.

Jenazahnya dipulangkan ke Jawa atas izin Gubernur Jenderal, disambut dengan upacara kebesaran di Pajimatan Imogiri. Langit Kartasura menyambutnya dengan badai dan petir, seolah alam semesta berduka sekaligus marah. Dalam sengkalan Sembah Tinata Kawayang Bumi, Jawa menerima kembali jasad putranya.

Namun, kemenangan sejati Purbaya bukanlah pada nisan marmernya, melainkan pada darahnya. Ramalan sang ahli nujum terbukti dengan presisi yang mengerikan. Putrinya, Raden Ajeng Suwiyah, dinikahi oleh Pakubuwana II dan bergelar Ratu Kencana. Dari rahim Ratu Kencana lahirlah Pakubuwana III.

Pada akhirnya, darah Panembahan Purbaya—sang pemberontak, sang buronan, sang Raja Gunung—kembali mengalir di tubuh raja-raja Mataram selanjutnya. Ia tidak memenangkan perang, tetapi ia memenangkan sejarah.

Jejak Panembahan Purbaya di Lumajang dan Tengger meninggalkan warisan yang melampaui artefak fisik. Ia mewariskan narasi bahwa kekuasaan sejati tidak selalu tentang siapa yang duduk di singgasana, tetapi siapa yang berani bertahan dalam kebenaran meski sendirian di tengah rimba.

Lumajang, tanah tua yang pernah menjadi basis Arya Wiraraja di masa Majapahit, sekali lagi membuktikan takdirnya sebagai “rahim para raja”. Di tanah inilah Panembahan Purbaya mengajarkan bahwa kehormatan yang dikhianati tidak pernah benar-benar mati; ia hanya bersemayam di gunung, menunggu waktu untuk menagih janji sejarah.

Dan sejarah Jawa telah membuktikan: takhta bisa dibeli dengan kontrak VOC, namun legitimasi darah dan spirit perlawanan tidak pernah bisa dipadamkan, bahkan oleh kematian di pengasingan sekalipun.

Sumber (Babad):

1. Babad Tanah Jawi
   • Olthof, W.L. (2007). Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647 (Terjemahan H.R. Sumarsono). Yogyakarta: Narasi.
2. Babad Kartasura
   • Ratih, D. (Transliterasi). Serat Babad Kartasura. Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta & Museum Sonobudoyo.

Literatur Sejarah Akademik (Sekunder)

3. M.C. Ricklefs – Sejarah Mataram & VOC
   • Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
   • Ricklefs, M.C. (1993). War, Culture and Economy in Java 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period. Sydney: Allen & Unwin.
4. H.J. de Graaf – Historiografi Jawa
   • De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. (2001). Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
5. Soemarsaid Moertono – Konsep Kekuasaan Jawa
   • Moertono, S. (2017). Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Sumber Lokal & Arkeologi (Lumajang & Tengger)

6. Situs Selogending & Sejarah Lumajang
7. Kajian Wilayah Timur Jawa (Oosthoek)
   • Margana, S. (2007). Java’s Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan, c. 1763-1813.

Dokumen Kolonial (Arsip VOC)

8. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia
   • Arsip: Catatan harian VOC tahun 1719–1726.