INDONESIAONLINE – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur Sri Wahyuni memaparkan sejumlah inovasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Paparan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Sri Wahyuni menjelaskan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan Kaltim. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di peringkat keempat secara nasional, peningkatan kompetensi masyarakat tetap diperlukan agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia kerja.
“Gubernur Kaltim memiliki program bantuan pendidikan gratis untuk meningkatkan kualitas SDM. Meski IPM kami peringkat ke-4 di nasional, namun daya saing ini perlu agar SDM kami kompetitif,” jelas Sri Wahyuni, Jumat (06/11/2026).
Dorong Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi
Di sektor ekonomi, Pemprov Kaltim terus mendorong transformasi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak terbarukan menuju pengembangan industri hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah daerah telah menyusun desain besar atau grand design sebagai arah dan pedoman dalam mengawal transisi ekonomi secara lebih terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
Manfaatkan Carbon Fund untuk Perlindungan Lingkungan
Pada sektor lingkungan hidup, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kaltim memanfaatkan pendanaan karbon atau carbon fund dari Bank Dunia (World Bank).
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung upaya mempertahankan tutupan hutan alam serta pemulihan kawasan-kawasan kritis. Pemanfaatan pendanaan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi tetap menjadi perhatian, mengingat luas wilayah Kaltim yang membutuhkan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur menjadi fokus kami, sebab wilayah Kaltim yang luas. Juga peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” bebernya.
Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan kesenjangan pendapatan dan pembangunan antarwilayah, sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan transparan. (ra/hel)
