DPRD Kota Malang menyoroti kampung tematik yang kehilangan kunjungan wisatawan. Konektivitas destinasi dan transportasi diusulkan untuk pemerataan ekonomi.
INDONESIAONLINE – Keramaian wisata di Kota Malang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan manfaat bagi seluruh destinasi. Sejumlah kawasan populer masih menjadi tujuan utama wisatawan, sedangkan belasan kampung tematik menghadapi persoalan pengelolaan dan kesulitan menarik pengunjung.
Ketimpangan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menilai pengembangan pariwisata selama ini belum membentuk ekosistem yang menghubungkan berbagai potensi wisata di setiap wilayah.
Padahal, Kota Malang memiliki beragam daya tarik yang dapat dikembangkan secara terpadu. Mulai dari kampung tematik, wisata sejarah, kuliner, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor perhotelan.
“Kota Malang ini dijuluki kota pariwisata tapi tidak mencerminkan itu. Ini ironis, karena potensi pariwisata Kota Malang seperti kampung tematik itu justru banyak yang mati suri. Sementara yang masih bertahan, tak terorganisasi dengan baik di sisi pengelolaan hingga pemberdayaan masyarakatnya,” kata Saniman.
Menurut dia, Kota Malang sebelumnya memiliki 23 kampung tematik. Namun, saat ini hanya sebagian yang dinilai masih aktif dan mampu menarik kunjungan wisatawan.
Sejumlah kampung yang masih dikenal sebagai tujuan wisata antara lain Kampung Warna Warni Jodipan, Kampung Tridi, Kampoeng Heritage Kajoetangan, Kampung Budaya Polowijen, Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Tempe Sanan, dan Kampung Glintung.
Sementara itu, Kampung Keramat Kasin, Kampung Kuburan Londo, Kampung Rolakku Indah, Kampung Wisata Aeng Hamit Rusdi, Kampung Lampion, Kampung Bambu Mewek, serta Kampung 1000 Topeng masih menghadapi tantangan untuk mendatangkan pengunjung.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan destinasi saja belum cukup untuk menjamin keberlanjutan pariwisata. Pengelolaan, promosi, akses transportasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang turut menentukan apakah sebuah kampung tematik dapat bertahan sebagai tujuan wisata.
Kayutangan Diusulkan Menjadi Penghubung Destinasi
Saniman menilai persoalan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Pengembangan sektor ini membutuhkan koordinasi lintas bidang, mulai dari perdagangan, transportasi, penataan parkir, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menjadikan kawasan Kayutangan sebagai titik awal untuk menghubungkan destinasi lain. Kawasan yang telah memiliki arus kunjungan wisatawan tersebut dinilai dapat diarahkan menjadi bagian dari jaringan wisata yang mencakup Kampung Warna Warni Jodipan, Kampung Tridi, dan Kampung Biru Arema.
Dengan pola tersebut, wisatawan diharapkan tidak hanya menghabiskan waktu di satu kawasan. Mereka dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain yang memiliki karakter dan daya tarik berbeda.
“Jadi tidak numpuk hanya di Kayutangan saja, sehingga ini juga bisa mengurai kemacetan yang ada di tengah kota,” ucapnya.
Pemerataan arus kunjungan juga dinilai berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah kelurahan. Ketika wisatawan bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain, peluang transaksi bagi pelaku kuliner, UMKM, penginapan, dan usaha masyarakat setempat dapat ikut terbuka.
Karena itu, Saniman mendorong agar konektivitas tidak berhenti pada hubungan antartempat wisata. Jaringan perjalanan juga perlu menghubungkan destinasi dengan hotel, penginapan, pusat kuliner, dan sentra UMKM.
Untuk menunjang mobilitas tersebut, ia mengusulkan pemanfaatan becak listrik sebagai salah satu moda transportasi penghubung. Pengemudi angkutan kota (angkot) juga dinilai dapat dilibatkan melalui pengaturan rute khusus yang melayani sejumlah titik wisata.
“Tetapi rutenya harus ditata juga. Misal dari Kayutangan atau Kampung Warna Warni nanti bisa mengantar wisatawan ke titik-titik lain seperti tempat kuliner, UMKM hingga hotel,” paparnya.
Penataan parkir turut menjadi bagian penting dari konsep tersebut. Menurut Saniman, persoalan parkir dapat memengaruhi kenyamanan pengunjung, memicu kemacetan, dan berpotensi mengurangi keinginan wisatawan untuk kembali.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata membutuhkan perencanaan yang saling berkaitan. Promosi destinasi perlu diikuti dengan akses yang memadai, transportasi yang terorganisasi, serta fasilitas pendukung yang mampu memberikan pengalaman perjalanan nyaman.
Pariwisata Perlu Masuk Program Pemberdayaan Warga
Selain persoalan konektivitas, Saniman menyoroti dukungan anggaran dan konsep pengembangan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Ia menilai kemampuan fiskal daerah masih dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor tersebut.
“Kemampuan fiskal Kota Malang sebetulnya bisa. Tinggal intervensinya ada atau tidak. Alasannya efisiensi, tapi mereka di Disporapar juga minim konsep,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa pariwisata tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kunjungan. Sektor ini juga dapat menjadi investasi ekonomi jangka panjang apabila mampu membuka kesempatan kerja, menggerakkan usaha masyarakat, dan memperluas sumber pendapatan daerah.
Dalam pandangannya, keberhasilan pengembangan wisata seharusnya turut dirasakan oleh warga di sekitar destinasi. Masyarakat bukan sekadar menjadi pelengkap kegiatan pariwisata, melainkan bagian dari pengelola dan penerima manfaat ekonomi.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memasukkan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata ke dalam program RT Berkelas. Dengan pendekatan tersebut, program di tingkat lingkungan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga pengembangan potensi ekonomi warga.
“Konsep RT Berkelas itu sama dengan musrenbang biasanya, pengajuan kursi dan lainnya. Peningkatannya untuk menjadi RT Berkelas itu apa. Harusnya sektor pariwisata itu juga dimasukkan di program-program RT Berkelas,” tandasnya.
Usulan tersebut menempatkan kampung tematik sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Potensi sejarah, budaya, kerajinan, kuliner, dan aktivitas masyarakat dapat dikembangkan sesuai karakter masing-masing lingkungan.
Tantangannya adalah memastikan setiap kampung memiliki konsep pengelolaan yang jelas, produk wisata yang dapat ditawarkan, serta akses ke jaringan destinasi lainnya. Tanpa dukungan tersebut, kampung tematik berisiko hanya menjadi proyek yang ramai pada awal pembentukan, tetapi kesulitan mempertahankan kunjungan dalam jangka panjang.
Gagasan konektivitas yang disampaikan DPRD Kota Malang pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana menjadikan pariwisata sebagai ekosistem, bukan sekadar kumpulan tempat wisata. Pemerataan kunjungan, keterlibatan masyarakat, transportasi, dan penguatan UMKM menjadi bagian yang perlu berjalan beriringan agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.







