INDONESIAONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai membentuk tim untuk melakukan penjemputan bagi anggota Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Bupati Malang HM Sanusi menegaskan akan melakukan pemantauan secara ketat kepada warga yang baru saja datang dari luar negeri. Sebab, bisa jadi dari situ ada indikasi PMI membawa virus, sehingga harus dilakukan tracing dan testing.

“Sekalipun PMI sudah dikarantina, tapi kepulangannya harus tetap dipantau secara ketat, agar yang bersangkutan jika sakit dengan gejala seperti covid-19 bisa langsung mendapatkan penanganan,” kata Sanusi, Jum’at (4/2/2022).

Oleh karena itu, Sanusi tetap mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan (prokes). Mengingat, saat ini kasus covid-19 mulai kembali meningkat dan masyarakat masih dianggap abai dengan prokes.

“Saat ini sudah banyak warga yang keluar rumah tidak menggunakan masker, berkerumun dan tidak menjaga jarak. Warga harus menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan tetap selalu menjaga jarak,” ungkap Sanusi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo membenarkan bahwa tim penjemputan PMI telah dibentuk oleh Pemkab Malang melalui kerja sama dengan tiga kedinasan terkait. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Baca Juga  Wujudkan Keterbukaan Informasi, Kecamatan Garum Gelar Bimtek PPID Desa

“Kami sudah membentuk tim persiapan penjemputan. Sewaktu-waktu apabila PMI asal Malang sudah dikarantina di Asrama Haji Sukolilo,” kata Yoyok.

Diakui Yoyok, tim penjemputan PMI itu telah ditetapkan Pemkab Malang sejak rakor bersama Forkopimda Provinsi Jatim beberapa waktu lalu saat kepulangan PMI perdana pada tahun 2022. Namun, saat itu masih belum ada warga Kabupaten Malang dalam rombongan tersebut.

“Sesuai SK tahun lalu ketetapannya hampir sama bahwa akan ada penjemputan, tetapi kebijakan isolasi agak berbeda, jika tidak positif covid-19 tidak diisolasi di Safe House,” ungkap Yoyok.

Selain itu, Pemkab Malang juga telah melakukan langkah antisipasi terhadap covid-19 dengan varian omicron. Ialah dengan menyiapkan ruang isolasi terpadu pada safe house untuk yang terinfeksi. Sementara bagi yang tidak terinfeksi, maka akan dilakukan isolasi di kecamatan masing-masing.

“Bagi yang negatif isolasi mandiri (isoman) akan diawasi puskesmas atau Dinkes. Semoga saja tidak ada yang sampai isolasi di Safe House. Yang mana artinya ada penularan,” imbuh Yoyok.

Sebagai informasi, pada Sabtu (22/1/2022) lalu Bandara Internasional Juanda Surabaya sudah beroperasi kembali menjadi entry kepulangan WNI, PMI, dan WNA, selain dari bandara Soekarno Hatta.

Dalam hal ini, Yoyok menjelaskan bahwa Disnakertrans melalui UPT P2TK bertugas memback up satgas untuk mendata, mengidentifikasi penumpang yang berstatus PMI sebelum memasuki karantina yang telah disiapkan pemerintah. Kepulangan PMI sendiri di Jawa Timur akan menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Baca Juga  Disperindag Pemkab Blitar: Belum Ada Instruksi Resmi Pembelian Migor Pakai Peduli Lindungi

“Untuk semua PMI di Jatim menjadi kewenangan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Mereka melaksanakan karantina. Selain pekerja ada mahasiswa, dan WNI lain. Jika ada kendala termasuk kesehatan akan dikomunikasikan dengan Pemprov, serta pemerintah Kota dan Kabupaten,” terang Yoyok.

Menurut data yang diterima Disnaker Kabupaten Malang, berdasarkan catatan data penumpang terakhir, pesawat charter MH 871 dari Kuala Lumpur Malaysia mendarat pukul 11.40 WIB dengan jumlah penumpang 129 orang. Rinciannya 126 berasal dari Jatim, 1 orang asal NTB, 1 orang asal Medan dan 1 orang asal Jateng. Dan diakui Yoyok, belum ada warga Kabupaten Malang yang terdata dalam kepulangan tersebut.

Terdata 11 orang dalam kondisi sakit, seperti menggunakan kursi roda atau karena stroke, sakit kuning, sakit karena kecelakaan tunggal atau tersambar petir, dan benjolan di perut. Selain itu juga terdapat beberapa penumpang anak dan bayi.

“Sementara ini, karena baru dibuka sekali, tidak ada data warga Kabupaten Malang. Sementara aman, tetapi kami tetap menyiapkan isolasi kalaupun dibutuhkan di Safe House Rusunawa ASN,” ujar Yoyok.



Hendra Saputra